Wartatrans.com, KORIDO – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Korido lakukan penguatan proses pengembangan pelabuhan.
Berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Papua dalam penyusunan Detail Engineering Design atau DED Pelabuhan Korido oleh Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
Kolaborasi tersebut dilakukan guna memperkuat layanan distribusi logistik dan kepelabuhanan di wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP) melalui Pengembangan Jangka Pendek Pelabuhan Korido yang meliputi studi dan analisis perpanjangan dermaga, area walkway, terminal penumpang, kantin dan area komersil untuk tahun anggaran 2027.
Langkah strategis ini ditandai penelitian teknis dan peninjauan lapangan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Matius Derek Fakhiri bersama Tim Teknis dari Dinas Perhubungan, Dinas PUPR dan Baperida di dermaga dan area komersil serta Kantor UPP Korido, di Distrik Supiori Selatan, Supiori, Jumat (22/5/2026).
Gubernur Papua Fakhiri mengatakan, kerja sama ini merupakan momentum bersejarah karena menjadi kolaborasi pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dalam penyusunan DED pengembangan suatu pelabuhan yaitu Pelabuhan Korido untuk memperkuat jalur distribusi logistik dan pergerakan angkutan laut di Papua khususnya di Supiori yang masuk wilayah 3TP.
“Untuk itu saya mengajak kita semua untuk mendukung pembangunan Pelabuhan Korido di tanah ini, supaya terus berkembang dan menjadi pelabuhan yang maju, profesional dan membanggakan,” ungkapnya, Ahad (24/5/2026).
Hal itu karena dari pelabuhan yang produktif akan terbangun konektivitas yang hebat sehingga pertumbuhan ekonomi terus berkembangan dan berkelanjutan demi masa depan generasi mendatang melalui kemaritiman yang handal untuk Papua cerdas, sejahtera dan harmoni.
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Korido Willem Thobias Fofid menyampaikan, Pelabuhan Korido memiliki peran strategis di Kawasan Pasifik sebagai pintu gerbang logistik dan penggerak ekonomi bagi seluruh wilayah kepulauan di utara Papua.
“Tantangan geografis seringkali menjadi kendala dalam aksesbilitas dan konektivitas, sehingga dengan pengembangan Pelabuhan Korido yaitu dengan adanya perpanjang dermaga dapat menambah kapasitas operasional pelabuhan dalam melayani kapal-kapal dengan berukuran besar dan pembangunan kantin, terminal penumpang serta area walkway dan area komersil dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat sebagai penumpang dan juga pelaku usaha masyarakat lokal,” urainya.
Menurut Willem, melalui sinergi ini, dalam penyusunan dan finalisasi dokumen DED ini dapat memperkuat persyaratan dalam pengembangan pelabuhan kedepannya dan sinergi ini adalah jawaban atas tantangan keterbatasan infrastruktur di wilayah perbatasan.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Matius Wally yang juga merupakan Ketua Tim Teknis Penyusunan DED, menambahkan ”
sinergi dan kolaborasi ini merupakan langkah konkret dalam mewujudkan sinergitas layanan kepelabuhanan dan angkutan di perairan.
“Pemanfaatan teknologi operasional diharapkan mampu menghadirkan konektivitas layanan pelabuhan yang handal, terutama di wilayah yang selama ini sulit dijangkau oleh jaringan terestrial,” kata Wally.
Lebih dari itu, dia menjelaskan, penguatan kedaulatan maritim dengan adanya pengiriman komoditi unggulan daerah melalui Pelabuhan Korido menjadikan perekenomian semakin maju dan operasional pelabuhan, pergerakan kapal dan aktivitas pelabuhan, serta layanan angkutan laut merupakan aset strategis negara yang harus dikelola secara aman, terintegrasi, dan berdaulat.
Willem berharap, kolaborasi ini dapat terus berkelanjutan dan sinergi dalam penyusunan DED, kami terus berkomitmen untuk menghadirkan solusi teknologi yang inklusif, berkelanjutan, dan dapat menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan.
“Semoga kolaborasi ini berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, optimistis penguatan kedaulatan data pergerakan kapal dan aktivitas pelabuhan akan semakin aman dan terintegrasi, sekaligus memperkuat aspek pengawasan serta keselamatan pelayaran di wilayah timur Indonesia,” pungkasnya. (omy)
