Tentang Post-Truth Society, Kebohongan Algoritmik, dan Kelelahan Menjadi Manusia Digital
_________________
Oleh: Riri Satria
Wartatrans.com, OPINI — Ada masa ketika melihat sebuah foto berarti percaya. Percaya bahwa apa yang tertangkap kamera memang benar terjadi. Percaya bahwa realitas, meski terbatas oleh bingkai dan sudut pandang, masih menyisakan kejujuran.
Hari ini, kepercayaan itu perlahan menghilang—atau mungkin sudah runtuh. Saya menatap layar dengan curiga. Setiap foto dan video yang lewat menimbulkan pertanyaan dalam benak: apakah ini nyata, atau hanya hasil rekayasa?
Perubahan ini tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh seiring hadirnya teknologi bernama deepfake—kemampuan kecerdasan buatan untuk memalsukan wajah, suara, gestur, bahkan emosi manusia dengan tingkat kemiripan yang nyaris sempurna. Yang terguncang bukan hanya dunia visual, tetapi fondasi kepercayaan sosial yang diam-diam menopang peradaban.
Deepfake dan Lahirnya Keraguan Kolektif
Secara teknis, deepfake adalah produk kemajuan deep learning, khususnya Generative Adversarial Networks (GANs). Mesin belajar dari jutaan data wajah, suara, dan ekspresi manusia. Ia tidak memahami makna, apalagi niat. Ia hanya mengejar kemiripan.
Masalahnya, dalam kehidupan sosial, kemiripan sering kita anggap sebagai kebenaran. Di sinilah persoalan utamanya.
Deepfake bukan lagi sekadar manipulasi visual atau audio. Ia telah menjadi mesin produksi keraguan. Ketika segala sesuatu bisa dipalsukan, maka segala sesuatu layak diragukan—termasuk kebenaran itu sendiri. Teknologi, alih-alih memberi kepastian, justru memproduksi ketidakpastian dalam skala peradaban.
Post-Truth Society: Ketika Fakta Kehilangan Daya Tarik
Fenomena deepfake menemukan lahan subur dalam apa yang disebut sebagai post-truth society. Istilah ini populer sejak 2016, ketika Oxford Dictionaries menetapkannya sebagai Word of the Year. Post-truth merujuk pada kondisi ketika fakta objektif kalah pengaruh dibanding emosi dan keyakinan personal dalam membentuk opini publik.
Ringkasnya, fakta kalah dari opini—bahkan opini bisa menolak fakta.
Dalam masyarakat post-truth, kebenaran tidak selalu ditolak secara frontal. Ia cukup diabaikan. Fakta dianggap terlalu rumit, terlalu lambat, dan tidak memuaskan emosi. Yang dicari bukan lagi apa yang benar, melainkan apa yang terasa benar.
Deepfake bekerja sangat efektif dalam logika ini. Ia tidak memerlukan pembuktian. Cukup menyentuh perasaan, menguatkan prasangka, dan tampil meyakinkan. Dalam dunia post-truth, meyakinkan sering kali jauh lebih penting daripada benar.
Teknologi Tanpa Etika: Mesin yang Tidak Mengenal Dosa
Kate Crawford dalam Atlas of AI (2021) mengingatkan bahwa AI bukanlah entitas netral. Ia dibangun dari data, kepentingan, dan struktur kekuasaan. AI tidak memiliki kesadaran moral. Ia tidak tahu mana yang adil atau kejam.
AI tidak bertanya, apakah ini kebohongan?
Ia hanya bertanya, apakah ini efektif?
Deepfake menjadi contoh paling telanjang dari teknologi yang kehilangan pagar etis. Ia memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan pada kecanggihan mesin, melainkan pada ketiadaan nilai yang mengawalnya.
Kebohongan Algoritmik dan Ekonomi Atensi
Masalah ini semakin serius ketika deepfake bertemu algoritma media sosial. Shoshana Zuboff dalam The Age of Surveillance Capitalism (2019) menjelaskan bahwa platform digital hidup dari ekonomi atensi. Yang paling bernilai bukan kebenaran, melainkan perhatian pengguna.
Algoritma tidak dirancang untuk membedakan fakta dan kebohongan. Ia hanya mengukur: mana yang paling banyak diklik, paling lama ditonton, dan paling memicu reaksi.
Di sinilah muncul apa yang dapat disebut kebohongan algoritmik—kebohongan yang tidak selalu dirancang oleh satu aktor jahat, tetapi diperkuat oleh sistem. Deepfake yang mengejutkan akan lebih cepat viral daripada klarifikasi yang sunyi. Narasi palsu yang emosional lebih disukai daripada fakta yang tenang.
Dalam sistem seperti ini, kebenaran kalah bukan karena salah, tetapi karena tidak menarik.
Dampak Sosial: Ketika Semua Menjadi Tidak Pasti
Dampak paling nyata dari era deepfake adalah erosi kepercayaan. Kita mulai ragu pada korban, ragu pada saksi, bahkan ragu pada klarifikasi. Hannah Arendt pernah menulis bahwa kebohongan massal tidak hanya menipu, tetapi menghancurkan kemampuan manusia untuk memahami realitas (The Origins of Totalitarianism).
Hari ini, kita menyaksikan dampaknya: polarisasi sosial yang tajam, delegitimasi media dan institusi, serta lahirnya sinisme kolektif—“Semua juga bohong.”
Ironisnya, ketika semua diragukan, yang bertahan bukan kebenaran, melainkan kekuasaan atas narasi. Siapa yang paling keras, paling viral, dan paling konsisten mengulang kebohongan, sering kali justru paling dipercaya.
Kelelahan Menjadi Manusia Digital
Sebagai individu, saya merasakan kelelahan yang aneh: lelah untuk terus waspada, lelah memeriksa ulang, lelah menjelaskan bahwa tidak semua yang terlihat itu nyata.
Namun yang paling menyedihkan adalah melihat sebagian orang tidak lagi ingin tahu. Mereka tidak mencari kebenaran, melainkan pembenaran. Deepfake, dalam konteks ini, hanyalah alat. Masalah sesungguhnya adalah hasrat manusia untuk percaya pada kebohongan yang menguntungkan dirinya.
Deepfake dan Kerentanan Sosial Indonesia
Indonesia adalah masyarakat yang sangat visual dan naratif. Kita percaya pada cerita, figur, dan wajah. Budaya komunal membuat kita terbiasa mempercayai sosok yang tampak “dikenal” atau “berwibawa”.
Dalam konteks ini, deepfake menjadi sangat berbahaya. Ia tidak hanya memalsukan wajah atau suara, tetapi meminjam modal kepercayaan sosial yang telah lama kita bangun. Ketika wajah pejabat, tokoh agama, atau figur publik direkayasa, yang diserang bukan hanya individu, tetapi jaringan kepercayaan masyarakat.
Jika dulu kita masih bisa berkata, “Ah, itu hoaks murahan,” kini batas itu kabur. Kita berhadapan dengan kepalsuan yang elegan—gerak bibir sinkron, ekspresi masuk akal, intonasi meyakinkan.
Yang membuatnya efektif hanya satu: emosi.
Menuju Perang Deepfake
Diperkirakan Indonesia akan menghadapi gelombang deepfake war yang semakin canggih menjelang Pemilu 2029. Karena itu, kewaspadaan harus dibangun sejak sekarang: tidak mudah terpancing, tidak mudah emosi, dan tidak mudah terprovokasi.
Deepfake tidak bisa dihadapi hanya dengan teknologi pendeteksi atau regulasi hukum—meskipun keduanya penting. Yang jauh lebih mendasar adalah sikap kultural: kesediaan bersabar pada fakta, meragukan emosi sendiri, dan menunda penghakiman.
Di dunia yang semakin lihai meniru realitas, mungkin tindakan paling radikal hari ini adalah memilih jujur meski tidak populer, memilih pelan meski tertinggal, dan memilih peduli pada kebenaran meski melelahkan.
Karena ketika kebenaran benar-benar ditinggalkan, yang runtuh bukan hanya fakta, melainkan makna menjadi manusia itu sendiri.***
– RS – Desember 2025
