Wartatrans.com, JAKARTA — Mengirim titik lokasi (share location) melalui WhatsApp, mencari rute di aplikasi navigasi, memesan transportasi daring, hingga melacak paket belanja telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Di balik berbagai layanan digital tersebut bekerja teknologi geospasial yang mengolah data lokasi secara real time sehingga pengguna dapat menentukan arah, memperkirakan waktu tempuh, hingga menemukan lokasi tujuan dengan lebih akurat.
Pemanfaatan teknologi berbasis lokasi itu turut mendorong pertumbuhan industri geospasial nasional. Data spasial kini tidak lagi dipandang sebagai sekadar produk pemetaan, tetapi telah berkembang menjadi infrastruktur digital yang menopang aktivitas ekonomi modern, mulai dari logistik, perdagangan elektronik, layanan keuangan, pertanian, pertambangan, hingga perencanaan pembangunan.
Salah satu contoh pemanfaatannya datang dari GoTo Group. Pada Maret 2025, GoTo mengumumkan kolaborasi Gojek dengan Google Maps untuk mengintegrasikan data lapangan (real time) yang dihasilkan jutaan perjalanan mitra pengemudi dengan teknologi Google Maps. Integrasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan akurasi navigasi, mempercepat penjemputan dan pengantaran, serta mempermudah konsumen menemukan lokasi mitra usaha di dalam aplikasi.
Presiden On-Demand Services GoTo Group, Catherine Hindra Sutjahyo, mengatakan kolaborasi tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan inovasi yang memberi manfaat bagi konsumen, mitra pengemudi, dan pelaku UMKM. Menurutnya, kolaborasi dengan Google menjadi bagian dari pengembangan layanan yang semakin mengandalkan pemanfaatan data lokasi.
Menurut laporan perusahaan riset pasar dan konsultan bisnis 6Wresearch yang berbasis di Noida, Uttar Pradesh, India, dalam laporan Indonesia Geographic Information System (GIS) Market yang dipublikasikan pada 2025, pasar GIS Indonesia diproyeksikan terus berkembang hingga 2031. Pertumbuhan tersebut didorong meningkatnya pemanfaatan teknologi GIS di sektor pemerintahan, pertanian, pertambangan, konstruksi, transportasi, utilitas, serta berkembangnya layanan berbasis cloud.
Dalam pembaruan laporannya pada Juli 2026, 6Wresearch memperkirakan nilai pasar jasa survei dan pemetaan Indonesia meningkat dari US$186 juta pada 2025 menjadi sekitar US$246 juta pada 2032, dengan pertumbuhan rata-rata 4,1 persen per tahun.
Sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki kebutuhan pemetaan dan layanan berbasis lokasi yang lebih kompleks dibandingkan banyak negara di kawasan sehingga menjadi salah satu pasar paling prospektif bagi industri geospasial.
Pertumbuhan industri geospasial juga tercermin dari meningkatnya kebutuhan perangkat survei di lapangan. Dalam laporan Indonesia Total Station Market (2025–2031), 6Wresearch menyebut permintaan alat ukur presisi (total station) diproyeksikan terus meningkat seiring pembangunan infrastruktur, proyek konstruksi, pertambangan, pengembangan kawasan industri, serta percepatan pemetaan dan administrasi pertanahan. Kondisi tersebut menunjukkan rantai bisnis geospasial berkembang dari hulu hingga hilir, mulai dari pengumpulan data lapangan, pengolahan menjadi peta digital dan sistem informasi geografis, hingga dimanfaatkan dalam layanan berbasis lokasi oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Pengembangan industri geospasial ditopang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021. Dukungan juga datang dari Bank Dunia yang pada 30 September 2024 menyetujui pembiayaan proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) senilai US$653 juta untuk memperkuat administrasi pertanahan dan infrastruktur informasi geospasial Indonesia.
Kepala Pusat Riset Geoinformatika, Organisasi Riset Elektronika dan Informatika BRIN, Prof. Dr. M. Rokhis Khomarudin, dalam diskusi pada 26 Juni 2025 mengatakan meningkatnya ketersediaan data spasial telah melahirkan model bisnis baru berupa marketplace data dan informasi geospasial. Sementara itu, Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial BIG, Dr. Ibnu Sofian, M.Eng., pada Juli 2026 mengatakan BIG mempercepat penyusunan peta dasar skala 1:5.000 sebagai fondasi pembangunan kota pintar (smart city), mitigasi bencana, dan perencanaan tata ruang.
Meski prospeknya terus membaik, industri geospasial nasional masih menghadapi tantangan berupa ketergantungan pada perangkat survei presisi, citra satelit resolusi tinggi, serta sebagian perangkat lunak analitik yang masih berasal dari luar negeri. Penguatan talenta, inovasi, dan teknologi geospasial dalam negeri akan menentukan apakah Indonesia hanya menjadi pasar bagi produk global atau mampu menjadi salah satu pemain utama industri geospasial di Asia Tenggara.
Bagi masyarakat, manfaat industri ini mungkin hanya terasa dalam bentuk navigasi yang semakin akurat, lokasi yang mudah dibagikan melalui WhatsApp, atau pesanan yang tiba lebih cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, geospasial telah berkembang menjadi salah satu fondasi penting ekonomi digital Indonesia.*** (Artha Tidar)
