Wartatrans.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) melaksanakan survei hidro-oseanografi guna mendukung pengelolaan dan pengembangan Pantai Utara Jawa, khususnya di wilayah Teluk Jakarta dan Perairan Semarang.
Survei ini bertujuan menyediakan profil hidro-oseanografi wilayah yang dibutuhkan dalam penyusunan desain teknis perencanaan pembangunan dan pengembangan Pantai Utara Jawa. Data hasil survei tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan oleh Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) secara optimal.
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, mengatakan hasil survei hidro-oseanografi di Teluk Jakarta dan Perairan Semarang menjadi komponen penting dalam mendukung perencanaan desain pembangunan tanggul laut Pantai Utara Jawa.
“Hasil survei ini akan menjadi bagian penting dalam mendukung perencanaan desain pembangunan tanggul laut Pantai Utara Jawa yang nantinya digunakan oleh Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa,” ujar Kartika dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Selain untuk pembangunan tanggul laut, Kartika menyebutkan KKP juga akan memanfaatkan hasil survei tersebut untuk penataan dan pengembangan kawasan pesisir serta kota-kota pesisir di wilayah pantai utara Jawa.
Menurut Kartika, tantangan pembangunan wilayah pesisir di Indonesia semakin kompleks akibat dampak perubahan iklim, kenaikan muka air laut, serta penurunan muka tanah atau land subsidence yang terjadi cepat di sejumlah kota besar.
“Kawasan pesisir utara Jawa, khususnya Teluk Jakarta dan Perairan Semarang, merupakan wilayah dengan tingkat kerentanan tertinggi terhadap banjir rob, erosi pantai, kerusakan ekosistem pesisir, serta gangguan terhadap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat,” jelasnya.
Ia menegaskan, kondisi tersebut menuntut adanya intervensi strategis yang berbasis data ilmiah yang terukur dan dapat menjadi landasan kuat dalam perencanaan infrastruktur perlindungan pesisir jangka panjang.
“Dalam perencanaan dan perancangan tanggul laut yang aman, efektif, dan berkelanjutan dibutuhkan data hidro-oseanografi yang akurat, seperti data hidrografi, oseanografi, dan meteorologi sebagai data dasar utama,” kata Kartika.
Sebagai informasi, survei hidro-oseanografi ini telah dilaksanakan pada 20 November hingga 29 Desember 2025 melalui tahapan persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, pemodelan, hingga analisis data. Seluruh proses tersebut berpedoman pada standar nasional dan internasional untuk menghasilkan data yang lengkap dan akurat.
Adapun jenis data yang dikumpulkan meliputi bathimetri atau pemetaan kedalaman laut, data geofisika, pemodelan hidrodinamika, pola arus dan gelombang, analisis sedimen dan transportasi sedimen, serta data kualitas air.
Komandan Pushidrosal TNI AL, Budi Purwanto, menyatakan TNI AL mendukung penuh pelaksanaan survei tersebut sebagai bagian dari pembangunan tanggul laut yang merupakan Proyek Strategis Nasional.
“TNI AL mendukung pelaksanaan survei ini melalui penyiapan data hidro-oseanografi yang diperlukan dalam proses pembangunan tanggul laut Pantai Utara Jawa,” ujar Budi.
Sementara itu, Deputi I Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Sawarendro, menyambut baik langkah KKP dan Pushidrosal dalam membangun dan mengembangkan Pantai Utara Jawa.
“Kami mengapresiasi langkah KKP dan Pushidrosal karena pembangunan Pantai Utara Jawa merupakan kebutuhan mendesak yang berorientasi pada mitigasi risiko bencana sekaligus penguatan ketahanan wilayah pesisir,” pungkasnya.
