Wartatrans.com, JAKARTA — Sejumlah pelaku usaha di sektor penempatan pekerja migran dan program magang sepakat membentuk Komunitas Migran dan Magang Indonesia (KMMI) dalam pertemuan perdana yang digelar di Gedung SMESCO Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa, 14 Januari 2026.
Kesepakatan tersebut lahir dari kegiatan silaturahmi yang melibatkan lembaga pelatihan kerja (LPK), perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI), manning agency, perguruan tinggi, serta sejumlah SMK, khususnya dari sektor perhotelan, kelautan, dan maritim.
Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 10.00 hingga 14.30 WIB itu menjadi forum dialog untuk merespons visi Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat peningkatan kualitas Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pemerintah menargetkan pengiriman hingga 500 ribu pekerja terampil ke luar negeri pada 2026, dengan fokus pada lulusan vokasi dan sektor formal.
Para pelaku usaha menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang memprioritaskan peningkatan keterampilan PMI melalui pendidikan vokasi dan penguasaan bahasa asing, seperti Inggris dan Mandarin. Selain itu, pemerintah juga mendorong pengurangan penempatan di sektor domestik dan mengarahkan PMI ke sektor formal yang dinilai lebih terlindungi dari praktik eksploitasi.
Diskusi dalam pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya perlindungan PMI melalui kerja sama regional, termasuk di kawasan ASEAN dan negara-negara Teluk (GCC), guna menjamin upah layak, kondisi kerja yang aman, serta mencegah praktik penempatan ilegal oleh sindikat.
“Dibutuhkan sinergi kuat antar pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan pemerintah agar tata kelola penempatan pekerja migran dan program magang menjadi lebih profesional, beretika, dan berkelanjutan,” ujar salah satu peserta pertemuan.
Sebagai tindak lanjut, para peserta sepakat membentuk KMMI sebagai wadah kolaborasi, advokasi, dan pertukaran informasi lintas lembaga. Komunitas ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem pelatihan, penempatan, serta perlindungan PMI dan peserta magang Indonesia di pasar internasional.
Pembentukan KMMI dinilai strategis di tengah kontribusi devisa pekerja migran yang mencapai sekitar Rp200 triliun pada 2025, dengan target pemerintah meningkat menjadi Rp250 triliun pada 2026. Para pelaku usaha optimistis KMMI dapat berperan aktif mendukung capaian tersebut sekaligus mengawal realisasi visi Presiden Prabowo di sektor pekerja migran.*** (PG)
