Wartatrans.com JAKARTA — Sejarah politik baru pascareformasi akan terjadi di Indonesia, termaksud adalah memiliki Wakil Presiden tanpa melalui pemilihan umum. Ini setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya, Kamis (12/11/2026)
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, maka MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari dari kejadian. Sidang menentukan satu dari dua calon Wapres yang diusulkan Presiden Prabowo.
Di masyarakat luas, dinamika ini memunculkan sejumlah nama masuk nominasi pengganti Gibran. Tercatat tujuh calon terkuat adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Bahlil Lahadalia, Khofifah Indar Parawansa, Anies Baswedan, dan Mahfud MD.
Pengamat komunikasi politik nasional M Jamiluddin Ritonga mengatakan bahwa AHY pantas jadi calon terkuat karena memiliki modal politik dan rekam jejak paling rasional untuk mendampingi Presiden Prabowo. Selain itu elektabilitas AHY konsisten berada di tren positif dengan tingkat resistensi yang sangat minim.
“Dari nama – nama calon Wapres yang beredar luas, yang elektabilitasnya terus meningkat hanya AHY dan Anies. Nama lainnya berada di bawah mereka berdua,” ujar Jamiluddin.
Masih menurut Jamiliddin, elektabilitas bukan satu – satunya variabel penentu bagi Presiden Prabowo memilih RI 2. Nilai tambah yang jauh melampaui angka survei adalah jaminan kenyamanan dan loyalitas.
Dari pengamatannya, Presiden Prabowo selama ini mengapresiasi baik kinerja AHY selaku Menko Infrastruktur. Penilaian sama diberikan pada kader Partai Demokrat yang jadi Menteri di Kabinet Merah Putih. Ini masih ditambah faktor posisi yang sejak awal menjadi gerbong setia koalisi pemerintahan.
Dikonfirmasi tentang dirinya masuk nominasi terkuat menduduki jabatan Wakil Presiden, AHY hanya tersenyum. Menurutnya, ini masih sebatas spekulasi dan belum menjadi daftar resmi calon yang diajukan Presiden.
Menko terbaik versi beberapa lembaga survei independen ini menyerahkan sepenuhnya urusan penunjukan Wapres baru pada yang mempunyai wewenang yaitu Presiden Prabowo serta nantinya MPR. Ini sesuai konstitusi yang berlaku. **** (Slamet Widodo)
