Wartatrans.com, BANDAR LAMPUNG – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi Rapat Koordinasi dengan Gubernur Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal, di Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Selasa (17/2/2026).
Dia mengatakan, Provinsi Lampung memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran tahun 2026.
Menurutnya, Provinsi Lampung merupakan “Gerbang Masuk” bagi masyarakat khususnya dari Pulau Jawa yang akan melakukan perjalanan ke berbagai provinsi di Pulau Sumatera.
“Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni diprediksi akan menjadi salah satu pelabuhan penyeberangan tujuan terpadat secara nasional pada masa Angkutan Lebaran 2026,” ungkapnya.
Selain itu, menurut hasil survei, Provinsi Lampung masuk dalam lima besar provinsi tujuan favorit dari wilayah Jabodetabek dengan perkiraan pergerakan masyarakat sebesar 778 ribu orang.
“Karenanya, koordinasi dan sinergi dengan Pemprov Lampung menjadi fondasi penting dalam memastikan arus mudik maupun balik dari dan menuju Pulau Sumatra dapat berjalan aman, lancar, dan terkendali,” kata dia.
Menhub Dudy menjelaskan, sebagai pelabuhan asal, jumlah penumpang di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni diprediksi mencapai angka 813 ribu orang.
Sementara itu, sebagai pelabuhan tujuan, jumlah penumpang di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni diprediksi mencapai angka 2,94 juta orang.
“Perlu diwaspadai bersama, angka yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni sejatinya tidak berdiri sendiri, melainkan perlu digabung dengan potensi pergerakan penumpang di Pelabuhan Penyeberangan Merak yang mayoritas akan menuju Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni. Karena itu, butuh penguatan pengamanan dan manajemen operasional yang optimal guna memberikan keamanan, kelancaran, dan kenyamanan bagi para pemudik,” urainya.
Terkait kesiapan angkutan penyeberangan secara nasional, Menhub Dudy menyebutkan bahwa Kemenhub telah menyiapkan 255 unit kapal dengan kapasitas angkut 6,15 juta penumpang dan 770 ribu kendaraan melalui 15 lintas penyeberangan.
Untuk lintas penyeberangan dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatra, terdapat lima jalur penyeberangan yang tersedia, yakni Merak-Bakauheni, Ciwandan-PT Wijaya Karya Beton, Ciwandan-Bakauheni, BBJ Bojonegara-BBJ Muara Pilu, dan PT Krakatau Bandar Samudera-Panjang sebagai contingency plan.
Kemudian diungkapkan Menhub, penerapan delaying system di sekitar kawasan Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni tersebar di 10 titik buffer zone, baik di jalan tol maupun arteri.
“Penerapan buffer zone akan memanfaatkan sejumlah lokasi seperti terminal, area parkir, hingga rumah makan. Harapannya, selain dapat memecah kepadatan arus lalu lintas, penerapan delaying system ini juga bisa dimanfaatkan oleh pemudik untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan,” ujar Menhub.
Menhub juga minta Pemprov Lampung untuk mengantisipasi kemacetan yang disebabkan oleh pasar tumpah yang berada di sejumlah lokasi, seperti Pasar Pringsewu, Pasar Natar, dan Plaza Bandar Jaya.
Tak hanya itu, antisipasi juga perlu dilakukan pada sejumlah lokasi wisata, seperti Pantai Arang, Air Terjun Way Tebing Cepa, dan beberapa titik lainnya.
“Terkait pasar tumpah, perlu pengendalian dan pengaturan hambatan samping arus kendaraan di jalan nasional menuju dan sekitar Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni. Begitu pun di lokasi wisata, perlu disiapkan manajemen arus lalu lintas untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung selama masa libur Lebaran,” tutur Menhub.
Dia juga membahas perlintasan sebidang dan sebaran titik rawan bencana di Provinsi Lampung yang perlu diwaspadai.
Saat ini telah dilakukan penambahan penjaga lintasan dan koordinasi dengan Pemprov Lampung serta pihak-pihak terkait untuk penanganan bencana, baik rob, banjir, hingga tanah longsor.
“Di Provinsi Lampung terdapat perlintasan sebidang sebanyak 139 titik, 31 perlintasan dijaga dan 108 perlintasan tidak dijaga. Namun demikian, saat ini telah dilakukan penambahan sebanyak 129 penjaga untuk meningkatkan pengawasan. Saya berharap wilayah padat di jalan arteri nasional dari dan menuju kawasan Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni yang melewati perlintasan sebidang menjadi prioritas utama pengamanan selama masa Angkutan Lebaran 2026,” tutupnya.
Turut hadir dalam rapat koordinasi ini, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F Laisa, Kepala Badan Kebijakan Transportasi Hermanta, dan sejumlah Forkopimda di lingkungan Provinsi Lampung. (omy)
