Wartatrans.com, JAKARTA – Angka 5 persen belum menjadi kesepakatan final dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, tetapi sudah muncul sebagai angka yang dinegosiasikan sejumlah partai.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono menyebut Gerindra sepakat dengan parliamentary threshold 5 persen, sementara Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebut angka yang sama sebagai angka ideal.
Namun, posisi itu belum berarti ada keputusan bersama. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pertemuan para ketua umum partai baru sebatas brainstorming dan belum menentukan angka threshold.
“Jadi kalau brainstorming itu kan belum ada penentuan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Bahlil menyampaikan dalam komunikasi lintas partai terdapat usulan 6 persen, 7 persen, 5 persen, hingga di bawah 5 persen. Ia tetap menilai 5 persen sebagai angka ideal.
PDIP juga membuka ruang negosiasi 5 hingga 6 persen. Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, mengatakan angka 6 persen dapat dipertimbangkan jika jumlah kursi DPR dinaikkan menjadi 600 atau 620.
“PDIP akan membangun berbagai negosiasi antara 5 dan mungkin bisa 6 kalau kursinya dinaikkan menjadi 600 atau 620,” kata Aria.
Menurutnya, pembahasan itu berkaitan dengan efektivitas kerja fraksi di DPR. Setiap fraksi, kata dia, membutuhkan sekitar tiga anggota di masing-masing 13 komisi.
Data Pemilu 2024 menunjukkan kenaikan threshold dari 4 menjadi 5 persen tidak mengubah komposisi partai yang lolos DPR jika hasil pemilu terakhir digunakan sebagai simulasi.
Delapan partai yang lolos semuanya memperoleh suara di atas 7 persen, dengan PAN terendah 7,23 persen.
Karena itu, titik persoalannya bukan siapa yang lolos pada 2024, melainkan bagaimana ambang batas tersebut akan bekerja pada Pemilu 2029.
Pengamat politik Adi Prayitno menyampaikan, partai nonparlemen dan partai baru menghadapi tantangan lebih besar.
“Secara statistik PAN, PKS, Demokrat aman dari ambang batas parlemen 5 persen,” ujar Adi saat dikonfirmasi, Kamis (17/9/2026).
Adi merujuk survei Parameter Politik Indonesia periode 20 Juli-3 Agustus 2026. Elektabilitas Demokrat 7,7 persen, PKS 6,9 persen, dan PAN 5,6 persen. Sementara PSI 2,6 persen dan PPP 3,4 persen.
“Survei saya di Parameter Politik periode 20 Juli-3 Agustus 2026 3 partai ini di atas 5 persen. Yang perlu khawatir partai non-parlemen macam PSI yang belum pernah lolos,” ujar Adi.
Sementara itu, Tim Kajian Parliamentary Threshold FISIP Universitas Brawijaya merekomendasikan 3,5 persen untuk Pemilu 2029 sebagai opsi jangka pendek untuk menyeimbangkan keterwakilan pemilih dan jumlah partai di parlemen.
Perbedaan angka 3,5, 5, 6, hingga 7 persen menunjukkan threshold belum mengerucut. Pertanyaan berikutnya adalah parameter penentuannya, apakah efektivitas parlemen, distribusi kursi, atau negosiasi politik.
Pembahasan formal nantinya akan menguji apakah angka 5 persen dapat bertahan ketika seluruh fraksi mulai bernegosiasi. (Artha Tidar)
