Wartatrans.com, JAKARTA – Sah! PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) menutup tahun 2025 dengan langkah strategis.
Hal itu dilakukan melalui Penandatanganan Terpadu Kerja Sama Pelayaran Perintis serta Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Rabu (31/12/2026).
Penandatanganan PSO Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi TA 2026 dilakukan Direktur Usaha Angkutan Penumpang PELNI Nuraini Dessy bersama Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Capt. Budi Mantoro, disaksikan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Lollan Panjaitan.
Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Mekanisme Penugasan TA 2026 ditandatangani PPK Perintis Pangkalan Teluk Bayur dan Kepala Cabang PELNI Jakarta Dicky Dermawandi dan diikuti serentak secara daring oleh 15 Kantor Cabang PELNI yang ditunjuk sebagai homebase kapal perintis.
Direktur Usaha Angkutan Penumpang PELNI Nuraini Dessy mengungkapkan, penandatanganan terpadu ini menjadi langkah strategis bagi kelanjutan pelayanan transportasi laut yang inklusif dan merata di Indonesia.
“Penugasan dari Pemerintah melalui Kemenhub ini menjadi fondasi penting bagi PELNI untuk terus menghadirkan layanan angkutan laut kelas ekonomi yang terjangkau bagi masyarakat, khususnya di daerah 3TP. Kami berkomitmen penuh mengoperasikan trayek-trayek ini dengan standar keselamatan dan pelayanan yang baik,” tutue Dessy.
Dalam kesempatan yang sama juga diteken beberapa perjanjian penting lainnya, yaitu pengoperasian kapal milik negara (kapal rede) untuk angkutan perairan pelabuhan, subsidi operasi kapal khusus ternak dan layanan angkutan barang di laut dengan tarif terjangkau yang ditugaskan kepada PELNI.
Ketiga perjanjian tersebut ditandatangani Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PELNI Kokok Susanto bersama PPK Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pusat.
Kokok mengatakan, penandatanganan subsidi pengoperasian kapal khusus ternak dan barang merupakan langkah penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
“Penandatanganan terpadu ini tidak hanya mencakup angkutan penumpang, tetapi juga angkutan barang yang membantu menjaga ketersediaan, serta stabilitas harga barang di wilayah 3TP. Sementara kapal ternak mendukung distribusi hewan ternak secara aman dan efisien antarpulau sehingga harga daging tetap stabil,” kata Kokok.
Pada tahun 2026 ini, PELNI mendapat penugasan dari Pemerintah untuk mengoperasikan 25 kapal penumpang, 30 kapal perintis, 18 kapal rede, delapan trayek tol laut dan satu trayek khusus kapal ternak.
Melalui penandatanganan terpadu ini, PELNI menegaskan komitmennya dalam mendukung konektivitas nasional, pemerataan pembangunan, serta penyediaan layanan transportasi laut yang terjangkau, aman dan andal bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Sebagai informasi, pada tahun 2026 PELNI menerima PSO dari pemerintah sebesar Rp2,78 triliun untuk kapal penumpang, penugasan subsidi tol laut sebesar Rp135 miliar, penugasan subsidi kapal rede sebesar Rp48,5 miliar dan penugasan subsidi kapal ternak sebesar Rp13 miliar. (omy)
