Wartatrans.com, FAKFAK – Polres Fakfak terus memperkuat pendekatan humanis melalui keterlibatan langsung di tengah masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Kumpul Bersama Masyarakat yang dirangkaikan dengan sosialisasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan edukasi produk hukum di Balai Kampung Pasir Putih, Kabupaten Fakfak, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang dipimpin Kasat Binmas Polres Fakfak, IPTU Markus Silamba, tersebut turut dihadiri Kepala Seksi Hukum (Ka Sikum) Polres Fakfak, AKP Notje Renyaan, S.H., perangkat kampung, Bhabinkamtibmas, serta sekitar 25 warga Kampung Pasir Putih.
Dalam arahannya, IPTU Markus Silamba menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri untuk membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif dengan masyarakat. Kehadiran kepolisian tidak semata-mata menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun berbagai persoalan yang dihadapi secara langsung.
Pada kesempatan itu, masyarakat juga memperoleh penjelasan mengenai Program Perlindungan Sosial Tahun Anggaran 2027, khususnya menyangkut mekanisme pendataan dan pendaftaran calon penerima bantuan yang ditargetkan rampung pada Desember 2026.
IPTU Markus Silamba menekankan bahwa keterlibatan Polri dalam program tersebut terbatas pada membantu proses pendataan. Adapun penentuan penerima bantuan sepenuhnya menjadi kewenangan instansi terkait melalui tahapan verifikasi dan validasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga mengingatkan masyarakat bahwa seluruh proses pendataan dan pendaftaran tersebut tidak dipungut biaya. Karena itu, warga diharapkan tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan sebagai penerima bantuan dengan meminta imbalan tertentu.
Sementara itu, Ka Sikum Polres Fakfak, AKP Notje Renyaan, S.H., memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tugas dan fungsi Seksi Hukum Polres, serta perkembangan penerapan Restorative Justice atau keadilan restoratif.
Dalam pemaparannya, pendekatan keadilan restoratif dijelaskan sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang mengedepankan pemulihan keadaan, tanggung jawab para pihak, dan penyelesaian yang berorientasi pada keadilan sesuai persyaratan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Interaksi antara kepolisian dan masyarakat semakin terlihat dalam sesi dialog. Sejumlah warga menyampaikan aspirasi mengenai perlunya langkah tegas dalam memberantas peredaran minuman keras yang dinilai berpotensi memicu berbagai persoalan sosial serta mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Aspirasi tersebut menjadi bagian penting dari komunikasi dua arah antara kepolisian dan masyarakat dalam mengidentifikasi persoalan keamanan di lingkungan kampung sekaligus mendorong upaya pencegahan secara bersama.
Selain itu, masyarakat diimbau untuk mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas sebagai mitra kepolisian di tingkat kampung. Warga juga diingatkan agar tidak ragu memanfaatkan layanan Call Center Polri 110 yang dapat diakses secara gratis untuk melaporkan gangguan kamtibmas maupun memperoleh bantuan kepolisian.
Melalui kegiatan tersebut, Polres Fakfak berharap hubungan kemitraan dengan masyarakat semakin solid. Sinergi antara kepolisian dan warga dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung program pemerintah, meningkatkan pemahaman hukum, serta menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.*** (ASAH)
