Oleh: Maryoko Aiko Atmodiningrat
Wartatrans.com, JAKARTA — Dinamika kekuasaan di Indonesia selalu menarik untuk dibaca, bukan sekadar dari siapa yang memegang kemudi di Istana, tetapi juga dari bagaimana jejaring pengaman dan institusi strategis dikendalikan di belakang layar. Salah satu teka-teki politik yang paling menarik dalam beberapa tahun terakhir bermuara pada sosok Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk memimpin Korps Bhayangkara, eksistensi kepemimpinannya menyimpan berbagai lapisan intrik. Terlebih ketika gelombang transisi politik mengantarkan Presiden Prabowo Subianto ke kursi kekuasaan, Listyo Sigit tetap dipertahankan—meski dengan berbagai dinamika masa jabatan yang menyertainya. Pertanyaan besarnya pun mengemuka: di tengah pusaran transisi kekuasaan ini, siapa sebenarnya tuan yang dilayani oleh seorang pemegang kendali institusi penegak hukum tertinggi di negeri ini?
Bayang-Bayang Penyadapan dan Teka-Teki Loyalitas
Isu penyadapan dan pertarungan informasi intelijen kerap menjadi rahasia umum di lingkaran elite Jakarta. Ketika rumor mengenai instrumen pengawasan ini diarahkan ke pusat-pusat kekuasaan—bahkan sempat menyeret nama tokoh sekelas Prabowo Subianto—publik dihadapkan pada sebuah teka-teki logika politik yang pelik.
Jika benar intrik pengawasan itu terjadi, maka arah angin kesetiaan menjadi sangat kabur. Pertanyaan mendasarnya: Dia menyadap untuk siapa?
Apakah operasi senyap tersebut dijalankan demi mengamankan kepentingan penguasa lama yang melambungkan kariernya? Atau justru sebagai bentuk adaptasi dini terhadap penguasa baru yang kini memegang kendali komando nasional? Ataukah, ia bergerak demi faksi internal dan oligarki tertentu yang berdiri di luar kedua poros kekuasaan tersebut?
Pertanyaan kedua yang tak kalah krusial: Ke mana aliran sadapan dan informasi strategis tersebut mengalir? Dalam dunia intelijen, informasi adalah mata uang paling berharga. Meja siapa yang setiap pagi menerima rangkuman kompilasi data paling rahasia dari institusi kepolisian? Apakah informasi tersebut menjadi komoditas tawar-menawar (bargaining power) untuk menjamin keselamatan politik pasca-kekuasaan, atau sekadar instrumen pengaman posisi (survival strategy) di tengah badai pergantian rezim?
Kepentingan Apa di Balik Panggung?
Melihat bagaimana pola pergeseran kekuasaan terjadi di Indonesia, bertahan di puncak pimpinan Polri melintasi dua era kepresidenan bukanlah perkara kebetulan. Ini adalah soal kalkulasi, kompromi, dan kemampuan membaca arah angin politik.
Namun, ketika institusi penegak hukum terseret dalam pusaran dugaan operasi intelijen tingkat tinggi, pertanyaannya bermuara pada: Untuk kepentingan apa semua ini dilakukan?
Jika penegakan hukum dan instrumen negara digunakan sebagai alat kalkulasi politik praktis, maka yang dikorbankan bukan hanya profesionalisme institusi, melainkan keadilan itu sendiri. Hukum berisiko tereduksi sekadar menjadi instrumen tawar-menawar antarelite, sementara masyarakat luas hanya disuguhi teater politik di permukaan.
Menjaga Marwah Negara di Tengah Kabut Elite
Pada akhirnya, jabatan dan posisi terhormat—termasuk narasi penempatannya dalam lingkaran strategis negara—hanyalah babak dalam panggung kekuasaan yang silih berganti. Namun, sejarah akan mencatat apakah seorang pejabat negara berdiri sebagai penjaga konstitusi yang independen, atau sekadar pion dalam permainan catur para penguasa.
Selama transparansi dan akuntabilitas institusi penegak hukum masih tertutup kabut kepentingan elite, pertanyaan tentang “siapa tuan yang sebenarnya” akan terus menjadi misteri gelap dalam lembaran sejarah politik modern Indonesia. Dan publik, mau tak mau, harus terus membaca di antara baris-baris sunyi kekuasaan.***
Penulis adalah Dewan Redaksi Wartatrans.com
