Re-Instal Indonesia: Dari Bersuci, Jeruk Makan Jeruk, hingga Ujian Nurani Kekuasaan
Wartatrans.com, JAKARTA — Saya acap mengatakan, jika sistem tak lagi mampu mengubah Indonesia ke arah yang lebih baik, maka tangan Tuhanlah yang tinggal berbuat.
Kalimat itu bukan sekadar ungkapan kekecewaan. Ada keyakinan spiritual yang saya simpan di dalamnya.
Dalam Islam, ada Surat Qaf ayat 16. Allah mengingatkan bahwa Dia lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya sendiri.
Betapa dekatnya Tuhan dengan manusia.
Lantas, mengapa doa-doa kita terkadang belum juga dikabulkan? Mengapa kezaliman seolah masih leluasa? Mengapa orang-orang yang seharusnya menjaga amanah justru terkadang terlibat dalam persoalan yang mencederai kepercayaan?
Saya sering berpikir, jangan-jangan kita perlu lebih dahulu mengoreksi diri. Mungkin hati belum bersih. Badan belum benar-benar suci. Bahkan, urusan bersuci yang kelihatannya sederhana saja masih sering kita abaikan.
Wong, soal cebok saja terkadang masih disepelekan. Padahal, setelah buang air besar, ada kewajiban membersihkan diri. Begitu pula setelah buang air kecil. Jangan sampai masih ada tetesan air kencing yang tertinggal di ujung kemaluan, kemudian menempel di pakaian dalam.
Kentut memang membatalkan wudu, tetapi bukan berarti setiap kentut mengharuskan seseorang cebok. Namun, jika ada kotoran yang keluar, tentu harus dibersihkan.
Islam mengajarkan bukan hanya wudu, tetapi juga bersuci. Mungkin hal-hal semacam ini dianggap remeh. Padahal, kebersihan fisik merupakan bagian dari kesungguhan seorang Muslim dalam mempersiapkan diri menghadap Tuhan.
Kita ingin dekat dengan-Nya, tetapi jangan sampai urusan membersihkan diri saja masih abai.
Soal wewangian, bukankah manusia juga menyukai sesuatu yang bersih dan harum? Gaharu pun menjadi salah satu benda yang dicari karena aromanya.
Tetapi, apakah cukup hanya badan yang wangi jika hati dan perilaku masih menyimpan sesuatu yang busuk?
Saya bukan ustaz. Saya hanya menuliskan apa yang saya yakini dan renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dari urusan bersuci itu, pikiran saya kemudian melompat pada persoalan yang lebih besar: bagaimana dengan negeri ini? Apakah sistem pemerintahan kita juga membutuhkan proses bersuci?
Jeruk Makan Jeruk
Indonesia sedang menyaksikan sebuah peristiwa yang membuat banyak orang terperangah.
Pada 3 November 2026, beredar pemberitaan mengenai penahanan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Nama yang paling menyita perhatian tentu saja Jenderal Pol (Purn) Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan.
Dua nama lainnya yang disebut dalam pemberitaan adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Perkara ini menjadi semakin gaduh karena dugaan penyadapan disebut menyasar sejumlah pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, aktivis, organisasi masyarakat, dan kalangan pengusaha.
Penyidik juga mengungkap dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa prosedur yang semestinya serta dugaan penghapusan data elektronik.
Jika seluruh dugaan itu terbukti, persoalannya tentu bukan perkara kecil. Sebab, kita sedang berbicara tentang kewenangan negara, teknologi pengawasan, keamanan informasi, dan hak warga negara.
Saya tidak ingin mendahului proses hukum. Siapa yang benar dan siapa yang salah harus dibuktikan melalui mekanisme hukum.
Tetapi sebagai warga negara, saya tidak bisa menganggap peristiwa ini sebagai perkara biasa. Ada ironi besar di dalamnya. Orang-orang yang berada di lingkungan kekuasaan, yang seharusnya menjadi bagian dari sistem penjagaan negara, justru harus berhadapan dengan proses hukum terkait dugaan penyalahgunaan perangkat penyadapan.
Saya kemudian teringat sebuah istilah: jeruk makan jeruk. Ternyata, jeruk makan jeruk itu nyata, Saudara!
Jika dugaan ini terbukti, maka kita sedang menyaksikan sebuah ironi tentang bagaimana kekuasaan, kewenangan, dan kepercayaan bisa saling berhadapan di dalam satu lingkaran pemerintahan.
Di tengah kegaduhan tersebut, saya kembali mengunggahan di akun X milik saya @iwanpiliang7. Saya menulis sebuah sindiran yang cukup tajam:
“Emang alat sadap itu dibeli pakai uang Mbah-mu Tuan LSP and the genk?”
Kemudian saya melanjutkan:
“Emang warga ente anggap dongok kabeh?”
Saya selama ini memotivasi lahirnya anak-anak muda di bidang digital forensic analysis. Saya sudah lama memahami permainan semacam ini. Bahkan saya salah satu korban dari permainan ini. Sekarang, hidup akhirnya tabur tuai. Good luck.
Jika perangkat penyadapan itu digunakan dalam perkara ini, siapa yang membiayainya? Apakah menggunakan uang pribadi atau fasilitas negara? Siapa yang memerintahkan? Siapa yang mengoperasikan? Untuk kepentingan siapa?
Dan yang paling penting, apakah seluruh prosedur hukum telah dipenuhi? Sebab, teknologi penyadapan bukan mainan.
Negara memang memiliki kewenangan melakukan penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tetapi kewenangan itu tidak boleh berubah menjadi alat untuk mengawasi orang sesuka hati.
Apalagi jika fasilitas negara digunakan di luar kepentingannya. Uang rakyat bukan uang pribadi pejabat. Jabatan bukan tiket untuk melakukan apa saja.
Saya kira, di sinilah pentingnya forensik digital. Jejak elektronik bisa menjadi bagian penting untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi.
Orang boleh menghapus sesuatu dari layar komputer, tetapi belum tentu seluruh jejak perbuatannya ikut hilang.
Namun, saya juga percaya bahwa teknologi harus bekerja berdasarkan fakta, bukan prasangka.
Kebenaran tidak boleh ditentukan oleh siapa yang paling kuat, tetapi oleh bukti dan proses hukum.
Re-Instal Indonesia
Sesungguhnya, kegelisahan saya terhadap sistem Indonesia bukan baru hari ini. Bukan pula baru muncul setelah kegaduhan penangkapan Listyo Sigit dan sejumlah pejabat lainnya.
Sejak 14 tahun lalu, saya sudah menyuarakan sebuah gagasan yang saya sebut RE-INSTAL INDONESIA.
Mengapa Re-Instal? Karena saya melihat persoalan bangsa ini bukan semata-mata terletak pada siapa yang menjadi presiden, siapa yang duduk di kursi menteri, siapa yang menjadi Kapolri, atau siapa yang menguasai lembaga negara.
Persoalannya jauh lebih mendasar: bagaimana sistem itu dibangun, dijalankan, dan untuk siapa sesungguhnya sistem tersebut bekerja?
Mengganti orang tanpa memperbaiki sistem hanya akan melahirkan pengulangan persoalan yang sama.
Hari ini orangnya berganti, besok mungkin persoalannya kembali muncul dengan wajah berbeda.
Saya membayangkan Indonesia seperti sebuah perangkat yang membutuhkan instalasi ulang.
Bukan berarti seluruh yang ada harus dihancurkan. Bukan pula berarti kita harus meniadakan semua yang sudah dibangun.
Tetapi perlu ada keberanian untuk memeriksa kembali: mana yang masih berfungsi, mana yang rusak, mana yang perlu diperbaiki, dan mana yang harus dibangun ulang.
Bagi saya, Re-Instal Indonesia adalah gagasan untuk menata ulang cara berpikir, tata kelola pemerintahan, budaya kekuasaan, penegakan hukum, dan hubungan negara dengan rakyatnya.
Sistem harus dikembalikan kepada tujuan awalnya: melayani rakyat, melindungi kepentingan bangsa, dan menghadirkan keadilan.
Sebab, negara bukan milik sekelompok orang. Negara bukan perusahaan keluarga. Negara juga bukan panggung untuk mempertahankan kepentingan kelompok tertentu.
Negara adalah rumah bersama. Karena itu, ketika hari ini kita menyaksikan kegaduhan perkara dugaan penyadapan yang menyeret nama Listyo Sigit dan sejumlah pejabat lainnya, saya tidak hanya melihatnya sebagai persoalan individu.
Saya melihatnya sebagai momentum untuk kembali mempertanyakan sistem.
Apakah mekanisme pengawasan berjalan? Apakah kewenangan sudah digunakan sebagaimana mestinya Apakah institusi negara benar-benar bekerja untuk melindungi rakyat Apakah orang-orang yang diberi kepercayaan benar-benar menjalankan amanah?
Empat belas tahun bukan waktu yang sebentar untuk menyuarakan sebuah kegelisahan.
Dan hari ini, saya semakin merasa bahwa Indonesia tidak cukup hanya mengganti orang-orang di dalam sistem. Kita juga harus berani memeriksa sistem itu sendiri.
Re-Instal Indonesia bukan sekadar mengganti perangkat. Ini tentang memperbaiki cara bangsa menjalankan kehidupan bernegaranya.
Presiden Prabowo dan Ujian Nurani
Ada satu hal yang membuat perkara ini semakin menarik perhatian saya. Presiden Prabowo justru disebut sebagai salah satu sasaran dugaan penyadapan.
Di sinilah muncul pertanyaan besar: bagaimana sebuah lingkaran kekuasaan bisa menghadirkan persoalan seperti ini?
Orang-orang yang berada di sekitar pusat pemerintahan adalah orang-orang yang mendapatkan kepercayaan dan tanggung jawab.
Jika benar terjadi penyimpangan, maka persoalan ini bukan sekadar persoalan individu. Ini juga menjadi ujian bagi tata kelola pemerintahan dan mekanisme pengawasan di dalam institusi negara.
Saya masih percaya bahwa penyelesaian perkara ini harus berjalan secara terbuka, profesional, dan tidak pandang bulu.
Saya ingin melihat apakah proses hukum benar-benar berjalan tanpa perlindungan jabatan, kedekatan, atau kepentingan politik.
Sebab, loyalitas kepada seseorang tidak boleh mengalahkan loyalitas kepada negara.
Presiden tidak boleh membiarkan persoalan semacam ini berhenti hanya karena melibatkan orang-orang yang pernah mendapatkan kepercayaan.
Jika ada kesalahan, harus ada pertanggungjawaban. Saya percaya, seorang pemimpin diuji bukan ketika semua orang memujinya, melainkan ketika ia harus menghadapi kenyataan pahit dari lingkaran kepercayaannya sendiri.
Di sinilah saya menaruh perhatian pada nurani Presiden Prabowo.
Saya ingin melihat keberanian untuk menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan orang-orang dekatnya.
Saya kembali pada renungan awal.
Mengapa doa terkadang belum juga dikabulkan?
Mungkin kita perlu bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah kita membersihkan hati? Sudahkah kita menjaga kesucian diri? Sudahkah kita menjalankan amanah dengan benar?
Saya tidak sedang mengatakan bahwa persoalan politik bisa diselesaikan hanya dengan wudu atau mandi bersih.
Tidak sesederhana itu.
Tetapi saya ingin menarik sebuah perumpamaan. Jika untuk menghadap Tuhan saja kita diajarkan bersuci, mengapa dalam menjalankan amanah negara manusia tidak merasa perlu membersihkan hati dan perilakunya?
Jika kita begitu teliti membersihkan kotoran yang menempel di badan, mengapa kita sering begitu mudah membiarkan kotoran menempel pada kekuasaan?
Kita rajin membersihkan wajah, tetapi lupa membersihkan niat. Kita membangun citra, tetapi terkadang lupa menjaga amanah.
Kita berbicara tentang loyalitas, tetapi lupa bahwa jabatan sesungguhnya adalah titipan rakyat.
Sekali lagi, saya bukan ustaz. Saya bukan pula orang yang paling bersih. Saya hanya manusia yang terus belajar mengoreksi diri.
Tetapi saya percaya, bangsa ini juga membutuhkan proses bersuci. Bersuci dari penyalahgunaan kewenangan. Bersuci dari keserakahan. Bersuci dari kebohongan.
Bersuci dari perilaku yang menjadikan jabatan sebagai alat untuk kepentingan pribadi.
Saya tidak ingin terlalu cepat menyimpulkan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam perkara Listyo Sigit dan kawan-kawannya. Biarkan hukum membuktikan.
Namun, saya ingin melihat satu hal: jangan sampai kebenaran kalah oleh kekuasaan.
Sebab, jabatan memiliki masa. Kekuasaan memiliki batas. Tetapi pertanggungjawaban atas perbuatan tidak berhenti ketika seseorang kehilangan jabatan.
Empat belas tahun lalu saya sudah berbicara tentang Re-Instal Indonesia.
Hari ini, kegaduhan politik yang kita saksikan membuat saya kembali merenungkan gagasan itu.
Barangkali, yang perlu diinstal ulang bukan hanya sistem pemerintahan, tetapi juga cara kita memahami kekuasaan, amanah, keadilan, dan tanggung jawab.
Dan saya kembali pada keyakinan yang selama ini saya ucapkan:
Jika sistem tak lagi mampu mengubah Indonesia ke arah yang lebih baik, maka tangan Tuhanlah yang tinggal berbuat.
Tuhan tidak pernah jauh. Sedekat urat leher kita.
Mungkin Tuhan sedang mengingatkan bahwa negeri ini tidak cukup hanya dibangun dengan undang-undang, perangkat teknologi, dan kekuatan politik.
Negeri ini juga membutuhkan hati yang bersih, pikiran yang jernih, serta manusia-manusia yang tidak mengkhianati amanah.
Karena pada akhirnya, bukan hanya badan yang harus bersih ketika menghadap Tuhan.
Kekuasaan pun harus bersih ketika berhadapan dengan rakyat. Dan hidup, Saudara, memang tentang tabur dan tuai.
RE-INSTAL INDONESIA. Bukan sekadar slogan, melainkan kegelisahan yang sudah 14 tahun saya suarakan.***
