Oleh: Trisnatun Abuyafi Ranaatmaja
_______________
Wartatrans.com, OPINI — Ketika bangsa ini berbicara tentang korupsi, kita membayangkan kantor pemerintah, dinas, kementerian, atau proyek-proyek besar. Kita jarang — atau mungkin enggan — menyadari bahwa salah satu bentuk korupsi paling berbahaya justru terjadi di tempat yang paling suci secara moral: sekolah.
Sekolah seharusnya menjadi ruang membentuk karakter. Namun di ruang rapat, ruang bendahara, dan ruang guru, ada aktivitas diam-diam yang tak tertulis di buku pelajaran: pelajaran tentang bagaimana memutihkan dosa melalui tanda tangan, proposal, dan format laporan.
Itulah ironi terbesar pendidikan kita:
Anak-anak belajar kejujuran di kelas, sementara dewasanya belajar memanipulasi di kantor tata usaha.
Korupsi yang Tidak Terasa Seperti Korupsi
Tidak ada yang secara terang-terangan mencuri. Tidak ada yang berdiri di depan kelas sambil berkata, “Mari kita manipulasi anggaran hari ini.”
Korupsi di sekolah datang seperti tamu yang beretika — lewat dokumen.
Kita sudah hafal polanya:
Nota dinaikkan demi “penyesuaian”.
Kegiatan difoto demi “kelengkapan laporan”, meski tak benar-benar terjadi.
Vendor dipilih bukan karena kualitas, tapi karena kedekatan.
Semua orang tahu.
Semua orang diam.
Dan diam itulah yang menguatkan tradisi.
Ini bukan sekadar penyimpangan, tetapi budaya bersama. Bahkan ada istilah tak tertulis yang sering terdengar:
“Kalau tidak ikut arus, kita tidak akan bertahan.”
Dan pada titik inilah sistem menang atas moral.
Tekanan Sistem: Guru yang Tidak Lagi Mengajar Nilai
Jangan buru-buru menuduh guru sebagai tokoh antagonis.
Banyak dari mereka justru korban.
Gaji kecil, tuntutan administrasi tinggi, biaya hidup tidak kenal kompromi. Ketika pelaporan kegiatan sudah berbentuk “ritual wajib”, mereka tidak lagi memilih berdasarkan benar atau salah, melainkan berdasarkan apa yang membuat roda sekolah tetap bergerak dan pekerjaan tetap aman.
Kejujuran tersingkir bukan karena hilang, tetapi karena tidak laku.
Kita telah menciptakan generasi pengajar yang semakin sibuk memastikan laporan “sesuai juknis”, bukan memastikan pendidikan “sesuai nurani”.
Kepala Sekolah dalam Perang Sunyi
Banyak kepala sekolah ingin bersih, tetapi mereka tahu risikonya:
Anggaran tidak turun.
Dinas tidak mendukung.
Komite berkonflik.
Program sekolah terganggu.
Mutasi mengancam.
Dalam sistem kita, integritas kadang bukan hanya tidak dihargai — tetapi dihukum.
Yang patuh aturan justru dianggap tidak pandai beradaptasi.
Yang mengikuti budaya lama dipuji sebagai luwes.
Begitulah akhirnya, bukan kualitas moral yang mempertahankan jabatan, tapi kelenturan menghadapi penyimpangan.
Apa yang Hilang dari Anak-anak Kita
Dampak korupsi pendidikan tidak terlihat dalam nilai rapor hari ini — tetapi akan tampak dalam karakter generasi 10–20 tahun ke depan.
Ketika guru dan pengelola pendidikan membiarkan manipulasi sebagai “hal biasa”, anak-anak menyerap pola pikir itu tanpa disadari:
“Yang penting hasil, proses belakangan.”
“Yang penting ada bukti di kertas, kenyataan nomor dua.”
“Yang penting terlihat baik, bukan benar-benar baik.”
Pada tahap ini, sekolah tidak lagi mencetak generasi cerdas berakhlak, melainkan generasi profesional dalam kepura-puraan.
Itulah bahaya terbesar korupsi pendidikan:
bukan kerugian uangnya yang paling fatal, tetapi patah karakter yang diwariskan ke generasi berikutnya.
Masih Ada yang Bertahan
Syukurlah, tidak semua sekolah menyerah.
Tidak semua guru tunduk.
Tidak semua kepala sekolah berkompromi.
Ada guru-guru yang:
menolak memalsukan laporan,
menolak menaikkan nota,
menolak menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi.
Mereka tidak ramai diberitakan, tidak viral, tidak naik panggung.
Tetapi bangsa ini masih punya masa depan karena mereka.
Satu guru jujur di sekolah kadang lebih berharga daripada seribu proposal kegiatan.
Solusi: Kerja Sistem dan Kerja Nurani
Perbaikan pendidikan tidak boleh berhenti pada jargon. Tidak cukup dengan aplikasi baru BOS, juknis baru, audit baru, atau sanksi pidana. Kita sudah punya semua instrumen itu — hasilnya masih sama.
Dua hal yang paling kita butuhkan justru yang selama ini tidak disentuh:
1. Transparansi publik yang nyata, bukan sebatas dokumen.
Orang tua, komite independen, guru, dan masyarakat harus bisa mengawasi aliran anggaran dari awal sampai akhir.
2. Budaya malu.
Kita sudah membuat masyarakat takut hukum, tetapi belum membuat mereka malu kepada anak-anak yang mereka didik dan kepada Tuhan yang mereka sembah.
Pendidikan hanya dapat menjadi fondasi bangsa jika integritas bukan sekadar slogan — tetapi kebiasaan sosial.
Penutup — Pertanyaan yang Tidak Bisa Kita Hindari
Seorang guru senior pernah menutup sebuah rapat anggaran dengan satu kalimat lirih:
“Kalau sekolah sudah tidak jujur, kita ini sedang mendidik apa?”
Pertanyaan itu lebih tajam daripada semua audit.
Lebih dalam daripada semua laporan akuntabilitas.
Lebih penting daripada semua kurikulum.
Ketika pendidikan kehilangan akhlak,
kita bukan sekadar kehilangan uang negara — kita kehilangan masa depan anak-anak yang lahir tanpa dosa.
Dan sebelum kita menyalahkan murid atas karakter buruk generasi berikutnya,
kita perlu menjawab pertanyaan provokatif ini:
Siapa sebenarnya yang pertama kali mencuri masa depan mereka?
— Ajibarang, 27 Nop 2025
