Wartatrans.com, JAKARTA — Bidang Relawan dan Saksi Nasional (BRSN) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan kunjungan silaturahmi dan konsolidasi dengan jajaran DPW PKS DKI Jakarta dan BRSN Wilayah DKI Jakarta di Kantor DPW PKS DKI Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2026).
Rombongan BRSN DPP PKS dipimpin Ketua BRSN DPP PKS, H. Bachtiar Firdaus, S.T., M.P.P., dan disambut langsung Ketua DPW PKS DKI Jakarta H. Suhud Alynudin, S.IP., M.Sc.
bersama Ketua BRSN Wilayah DKI Jakarta Abdul Karim serta jajaran pengurus.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari konsolidasi BRSN untuk memperkuat pengelolaan relawan dan saksi secara lebih terencana sejak jauh hari, sekaligus menyelaraskan program antara tingkat pusat, wilayah, hingga daerah.
Dalam sambutannya, H. Bachtiar Firdaus menekankan bahwa keberadaan BRSN diharapkan membuat pengelolaan relawan dan saksi dilakukan secara serius, terstruktur, dan berkelanjutan.
Menurut Bachtiar, peran saksi tidak semata-mata sebagai petugas yang mencatat administrasi pada saat pemilu. Saksi juga merupakan bagian dari kekuatan lapangan yang perlu dibina dan diberdayakan sejak jauh sebelum pelaksanaan pemilu.
“Saksi bukan sekadar pencatat administrasi pemilu, tetapi mereka adalah bagian dari tim pemenangan PKS di wilayahnya masing-masing,” ujar Bachtiar.
Dalam pertemuan tersebut, Bachtiar juga memaparkan penguatan Training Orientasi Partai (TOP) sebagai salah satu program BRSN dalam memperluas sekaligus membina jejaring relawan.
BRSN menargetkan penambahan sekitar 340 ribu relawan dalam satu tahun sebagai bagian dari tahapan menuju target nasional 1,7 juta relawan hingga 2029.
Selain TOP, BRSN DPP PKS telah membentuk Sahabat PKS sebagai payung besar koordinasi relawan. Ke depan, jejaring relawan yang berada di berbagai bidang diharapkan semakin terkoordinasi melalui BRSN di tingkat pusat, wilayah, maupun daerah tanpa menghilangkan karakter dan aktivitas masing-masing komunitas.
Bachtiar menyampaikan bahwa konsolidasi tersebut perlu dipersiapkan secara bertahap sehingga memasuki 2028 pengelolaan relawan dan saksi sudah semakin terstruktur dan siap menghadapi tahapan menuju Pemilu 2029.
Ketua BRSN Wilayah DKI Jakarta, Abdul Karim, menyambut arah penguatan koordinasi relawan tersebut. Namun, ia menilai diperlukan petunjuk dan surat resmi dari DPP PKS agar pelaksanaan di tingkat wilayah maupun daerah memiliki landasan koordinasi yang jelas dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi.
Menurut Karim, kejelasan tersebut penting terutama terkait posisi BRSN sebagai koordinator simpul-simpul relawan serta pelaksanaan program turunannya.
Ia juga mendorong adanya koordinasi dengan Badan Pembinaan Pejabat Publik (BP3U) agar kolaborasi kegiatan bersama anggota legislatif dapat berjalan efektif, termasuk dalam mendukung kebutuhan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Karim turut menyampaikan perkembangan TOP di Jakarta. Menurutnya, pelaksanaan TOP telah mulai dikolaborasikan dengan sejumlah anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jakarta, sementara kolaborasi dengan anggota DPRD Provinsi masih perlu diperluas.
Selain itu, BRSN DKI Jakarta mengharapkan dukungan terkait akses dan sinkronisasi data saksi serta penyederhanaan materi TOP agar dapat digunakan secara seragam oleh struktur di lapangan.
“Beberapa DPC di Jakarta Selatan sudah melaksanakan TOP, tetapi materinya belum standar. Kami berharap ada materi yang lebih simpel dan mudah digunakan,” ujarnya.
Menurut Karim, TOP tidak seharusnya hanya diikuti peserta dari lingkungan yang sama. Program tersebut juga perlu menjangkau masyarakat baru, terutama generasi muda.
“Terobosan TOP harus menyasar kelompok usia di bawah 35 tahun karena kelompok usia tersebut sangat produktif. Pesertanya juga perlu diperluas agar TOP dapat menjangkau relawan dan anggota baru,” katanya.
Ia memandang TOP dapat menjadi ruang untuk menjaga soliditas relawan dan saksi sekaligus memperluas jejaring. Pelaksanaannya dapat dikolaborasikan antara bidang, organisasi sayap partai, pejabat publik, serta komunitas.
Sementara itu, Ketua DPW PKS DKI Jakarta Suhud Alynudin mendorong agar program-program BRSN di tingkat wilayah dan daerah dapat dikolaborasikan dengan anggota legislatif dan pejabat publik.
Menurut Suhud, kolaborasi tersebut diperlukan agar kegiatan penguatan relawan dan saksi memiliki jangkauan yang semakin luas serta dapat berjalan selaras dengan program partai lainnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas bidang dan badan di internal PKS, termasuk dengan unsur yang menjadi support agency program unggulan JOIN PKS, sehingga program yang dirancang di tingkat pusat dapat diterjemahkan secara efektif di tingkat wilayah dan daerah.
Pertemuan BRSN DPP PKS dengan DPW PKS DKI Jakarta dan BRSN Wilayah DKI Jakarta tersebut juga menjadi ruang evaluasi terhadap sejumlah kebutuhan teknis di lapangan, mulai dari standardisasi materi TOP, koordinasi data saksi, pengelolaan simpul relawan, hingga dukungan pelaksanaan program.
Melalui konsolidasi sejak dini, BRSN mendorong pengelolaan relawan dan saksi tidak hanya aktif menjelang pemilu, tetapi dibangun secara berkelanjutan melalui pembinaan, pendataan, kolaborasi, dan perluasan jejaring.
Dengan penguatan TOP, Sahabat PKS, JOIN PKS, serta sinergi antara struktur partai, pejabat publik dan komunitas, BRSN menargetkan terbentuknya jaringan relawan dan saksi yang semakin terorganisasi menuju Pemilu 2029.*** (Dull)
