Wartatrans.com, JAKARTA – TransJakarta direncanakan menerima dua unit bus berbasis hidrogen dengan teknologi Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028.
Kedua bus tersebut berasal dari hibah Pemerintah Korea Selatan kepada Pemerintah Indonesia, sementara Pertamina dan TransJakarta masih mengembangkan kerja sama untuk menyiapkan ekosistem hidrogen bagi transportasi publik Jakarta.
Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono mengatakan, nota kesepahaman kedua perusahaan diarahkan untuk mengkaji kemungkinan pelaksanaan uji coba bus hidrogen di jaringan TransJakarta.
Hal itu disampaikannya dalam konferensi COP31 di Antalya, Turki, Selasa (10/11/2026).
“Deputy CEO kami telah menandatangani MOU dengan CEO TransJakarta, disaksikan langsung oleh Gubernur pada bulan lalu untuk mengkaji kemungkinan pelaksanaan uji coba bus hidrogen di jaringan TransJakarta,” ujar Agung.
Menurutnya, bila terealisasi, pemanfaatan hidrogen pada transportasi publik Jakarta berpeluang menjadi proyek percontohan di kawasan Asia Tenggara.
Namun, rencana tersebut masih membutuhkan kesiapan teknis dan operasional sebelum dapat diterapkan.
Nota kesepahaman yang ditandatangani Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza dan Direktur Utama TransJakarta Welfizon Yuza pada Senin (12/10/2026) mencakup pertukaran data, kajian ekosistem hidrogen, serta kemungkinan program percontohan kendaraan berbasis hidrogen.
Kerja sama itu juga meliputi penjajakan efisiensi energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca pada aset kedua perusahaan.
Rencana dua unit FCEV tersebut menjadi bagian dari pengembangan yang perlu didukung fasilitas produksi dan pengisian hidrogen.
Teknologi ini berbeda dari bus Hydrogen Diesel Dual Fuel (H2 DDF) yang dikembangkan pada armada DAMRI.
FCEV menggunakan sel bahan bakar untuk menghasilkan listrik penggerak motor, sedangkan H2 DDF memadukan hidrogen dengan solar pada mesin diesel.
Dari sisi pasokan, Pertamina telah memproduksi hidrogen hijau dari pembangkit listrik tenaga panas bumi di Lampung. Agung menjelaskan, produksi tersebut saat ini digunakan untuk mendukung operasional Terminal LPG Pertamina di Tanjung Sekong.
“Belum ada kepastian mengenai kapasitas yang dapat dialokasikan untuk TransJakarta maupun skema distribusinya ke Jakarta,” katanya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan potensi pembiayaan Rp5,07 triliun untuk program elektrifikasi 3.782 armada TransJakarta, termasuk bus besar, sedang, dan kecil atau Mikrotrans.
“Jakarta juga telah mengoperasikan 500 bus listrik, dengan target mengalihkan hampir seluruh armada ke teknologi rendah emisi, termasuk listrik, hibrida, dan hidrogen, pada 2029,” ucapnya.
Pembiayaan tersebut merupakan program elektrifikasi armada, bukan investasi khusus bus hidrogen.
Persoalan pilihan teknologi dan tata kelola transportasi menjadi perhatian Wakil Direktur ITDP Indonesia Deliani Siregar dalam publikasi ITDP pada Jumat (7/8/2026). Ia menekankan pentingnya reformasi sistem transportasi publik seiring pengembangan teknologi rendah emisi.
Deliani juga menyebut biaya operasional bus listrik dapat 30–40 persen lebih rendah dibandingkan bus diesel, sehingga teknologi baterai menjadi pembanding penting dalam menilai keekonomian bus hidrogen.
Bagi Pertamina dan TransJakarta, tantangan berikutnya bukan hanya menghadirkan dua unit bus, tetapi memastikan pasokan, distribusi, fasilitas pengisian, dan pembiayaan mampu menopang operasionalnya.
Kepastian biaya hidrogen dan investasi infrastruktur akan menentukan apakah FCEV dapat berkembang menjadi bagian dari armada reguler TransJakarta atau tetap terbatas sebagai proyek percontohan. (Artha Tidar)
