Wartatrans.com, JAKARTA – Pengoperasian penuh 30 bus listrik Bus Rapid Transit (BRT) Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang) pada 8 Desember 2026 masih menghadapi persoalan integrasi dengan angkutan kota (angkot).
Kebutuhan angkutan pengumpan atau feeder kembali disorot setelah Organda Medan mengingatkan keterbatasan jangkauan BRT ke kawasan permukiman dan sekolah, sementara pengemudi angkot mulai merasakan tekanan pendapatan.
Sekretaris Organda Medan Jaya Sinaga mengungkapkan, bus yang hanya melayani koridor jalan utama belum menjawab kebutuhan perjalanan masyarakat dari kawasan permukiman.
Angkot yang selama ini menjangkau jalan-jalan kecil dinilai perlu dilibatkan agar penumpang dapat terhubung dengan layanan BRT.
“Jangan sampai APBD yang dibayarkan untuk bus listrik menjadi mubazir. Kalau tidak ada feeder yang menyuplai penumpang, BRT bisa berjalan kosong, sementara pelajar di pinggiran tetap tidak terlayani,” kata Jaya dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Medan, Selasa (10/11/2026).
“Feeder itu kuncinya. Tanpa feeder, BRT hanya menjadi proyek di jalan besar, bukan solusi transportasi bagi pelajar.”
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak tersebut, pembahasan juga mencakup rencana angkutan umum gratis bagi pelajar.
DPRD menyepakati konsultasi dengan Kementerian Perhubungan untuk memastikan kesiapan regulasi dan mekanisme pelaksanaannya.
Persoalan integrasi juga berkaitan dengan keberlanjutan angkutan konvensional.
Hormat Barus, pengemudi angkot berusia 50 tahun, mengaku mengalami tekanan jumlah penumpang dan pendapatan setelah hadirnya BRT.
Pengalaman tersebut memperlihatkan dampak yang dirasakan pengemudi, meski belum tersedia data pembanding untuk mengukur penurunan pendapatan seluruh sopir maupun memastikan BRT sebagai penyebab tunggal.
Dari sisi teknis, penelitian Ratih Permata Hapriani, Subarto, dan Fauzi dari Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD memberikan gambaran mengenai kebutuhan jaringan pengumpan.
Penelitian dalam Jurnal Riset Rumpun Ilmu Teknik Volume 5 Nomor 1 edisi April 2026 itu menyimulasikan integrasi lima rute feeder pada Koridor 2 dan 3 BRT Kota Medan.
Hasil simulasi menunjukkan cakupan pelayanan meningkat dari 57,84 menjadi 128,84 kilometer persegi.
Wilayah yang terlayani bertambah dari 23 menjadi 44 zona, sedangkan jarak rata-rata menuju halte turun dari 1,2 menjadi 0,6 kilometer. Angka tersebut merupakan hasil simulasi penelitian, bukan capaian operasional BRT Mebidang saat ini.
Persoalan integrasi juga menyangkut koordinasi lintas wilayah. Deputy Director Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia Deliani Siregar dalam diskusi pada Selasa (27/10/2026) menyoroti perlunya penyelarasan kewenangan, pendanaan, dan pembagian peran antarpemerintah daerah agar layanan transportasi lintas wilayah berjalan terhubung.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara Yuda Pratiwi Setiawan pada Jumat (25/9/2026) menyampaikan bahwa operasional penuh BRT Mebidang dijadwalkan mulai 8 Desember 2026.
Dari 30 bus yang disiapkan, 14 unit akan melayani Koridor 11 Teladan-Lubuk Pakam, 13 unit di Koridor 12 Simpang Barat-Binjai, dan tiga unit menjadi cadangan.
“Pada 8 Desember seluruh bus dengan jumlah 30 akan hadir di Sumut dan sudah bisa melayani masyarakat di Mebidang,” ujar Yuda.
Pemprov Sumut juga merencanakan tarif Rp4.300 bagi penumpang umum dan Rp3.000 untuk pelajar, penyandang disabilitas, serta lanjut usia.
Pembayaran nontunai dirancang menggunakan kartu uang elektronik dan QRIS dengan skema sekali bayar selama penumpang tidak keluar dari jaringan layanan BRT.
Rencana pembangunan 434 halte off-corridor juga disiapkan untuk memperluas jangkauan layanan.
Namun, keberadaan titik pemberhentian tersebut tidak otomatis menjamin tersedianya angkot feeder dengan rute, jadwal, dan skema pembayaran yang terintegrasi.
Tantangan berikutnya adalah memastikan penataan trayek tidak menghilangkan sumber penghidupan operator angkot, sekaligus menjaga keterisian bus dan biaya operasional tetap terkendali.
Kejelasan kemitraan dengan angkot akan ikut menentukan efisiensi investasi transportasi massal serta keberlanjutan layanan di kawasan Mebidang. (Artha Tidar)
