Wartatrans.com, JAKARTA – Persatuan Insinyur Indonesia (PII) siapkan konsep dari rencana pengembangan angkutan umum listrik di Jawa Barat.
Ketua Umum PII Ilham Akbar Habibie mengatakan, pembahasan belum sampai pada tahap kerja sama formal.
“Belum ada rencana MoU. Kita akan presentasikan mungkin yang diskusi pertama itu nanti Maret 2027,” kata Ilham dalam wawancara wartatrans.com, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, PII akan memusatkan persiapan pada aspek teknis kendaraan. Sementara pengaturan pengemudi dan dukungan kebijakan, menjadi bagian yang perlu ditangani pemerintah daerah.
Pembagian peran ini menunjukkan bahwa rencana elektrifikasi tidak cukup diselesaikan melalui pemilihan kendaraan, tetapi juga membutuhkan pengaturan layanan dan pengelolaannya.
Gagasan tersebut mulai dibicarakan dalam pertemuan Ilham dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (3/11/2026).
Pertemuan itu menindaklanjuti pembicaraan keduanya dalam Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO) ke-44 di Bandung pada 20–22 Oktober 2026.
Dalam pembahasan itu, penataan ruang dan konektivitas transportasi umum antarkota menjadi bagian dari rencana pengembangan.
Ilham melihat kebutuhan angkutan publik sebagai peluang bagi industri lokal, terutama perusahaan karoseri yang dapat terlibat dalam produksi kendaraan.
“Jaringan transportasi umum antarkota di Jawa Barat membuka peluang bagi berkembangnya industri yang dapat dikelola masyarakat melalui pembuatan kendaraan transportasi publik. Jadi, bukan hanya pemanfaatan transportasinya, tetapi proses produksinya juga bisa membuka lapangan pekerjaan dan mengembangkan industri lokal,” ujar Ilham dalam keterangan PII, Rabu (4/11/2026).
Kendaraan yang dibahas diarahkan menggunakan teknologi listrik atau electric vehicle (EV), dengan desain yang menyesuaikan karakteristik daerah.
PII juga mengusulkan keterlibatan karoseri lokal untuk membuat kendaraan angkutan penumpang maupun pengangkut sampah. Kalangan akademisi, termasuk Institut Teknologi Bandung (ITB), direncanakan ikut dalam riset awal dan perancangan.
Peluang tersebut muncul ketika Jawa Barat mulai membangun ekosistem kendaraan listrik.
Salah satunya melalui peresmian Ekosistem Motor Listrik Nasional (Molinas) di Cikarang, Kabupaten Bekasi, pada 13 Agustus 2026.
Pengembangan ini menunjukkan aktivitas manufaktur kendaraan listrik di daerah, tetapi masih berfokus pada kendaraan roda dua.
“Artinya, keberadaan Molinas belum dengan sendirinya menjamin tersedianya produsen atau platform angkot listrik,” katanya.
Di tingkat kota, Bandung juga telah membicarakan rencana serupa. Wali Kota Muhammad Farhan pada Kamis (18/6/2026) menyatakan pemerintah kota menyiapkan pengembangan angkot listrik bersama pemerintah provinsi dan pihak swasta.
Farhan juga menyebut realisasi investasi Kota Bandung pada 2025 mencapai sekitar Rp11 triliun. Angka tersebut mencerminkan investasi daerah secara keseluruhan, bukan nilai investasi khusus untuk proyek angkot listrik.
Sementara itu, Dedi Mulyadi dalam pertemuan dengan Ilham juga membahas perubahan skema bagi pengemudi angkutan konvensional.
Sebagian pengemudi berpeluang dialihkan menjadi tenaga kebersihan pemerintah daerah, sedangkan sebagian lainnya tetap bekerja sebagai pengemudi melalui skema kepemilikan angkutan.
Hingga kini, jumlah armada, spesifikasi kendaraan, rute, nilai investasi, dan jadwal operasi belum dirinci.
Target diskusi pada Maret 2027 akan menjadi tahap awal untuk mempertemukan kebutuhan transportasi daerah dengan kemampuan teknis dan industri.
Bagi karoseri lokal, peluang produksi baru bergantung pada kepastian spesifikasi dan pengadaan. Bagi pemerintah daerah, kelangsungan layanan akan ditentukan pula oleh biaya operasional, fasilitas pengisian daya, kelembagaan operator, dan skema pendapatan pengemudi. (Artha Tidar)
