Wartatrans.com, JAKARTA – Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Ilham Akbar Habibie menilai industri nasional belum siap membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) komersial secara mandiri.
PII pun mendorong agar industri siap dan dapat menbangun PLTN secara mandiri.
Padahal, pemerintah telah memasukkan rencana pembangunan PLTN berkapasitas 500 megawatt listrik (MWe) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) periode 2025–2034.
Rencana tersebut mencakup dua unit berkapasitas masing-masing 250 MWe. Unit pertama ditargetkan beroperasi pada 2032 untuk sistem Sumatra-Bangka Belitung, sedangkan unit kedua pada 2033 untuk sistem Kalimantan Barat.
Rencana tersebut belum berarti lokasi akhir pembangunan telah ditetapkan.
Dalam Roadshow Nasional Berani Bicara Nuklir di Jakarta, Senin (9/11/2026), Ilham menyebut nuklir sebagai salah satu pilihan untuk menjaga kestabilan pasokan listrik terutama ketika produksi energi terbarukan berfluktuasi.
“Jadi tetap diperlukan base load. Salah satu alternatif yang sangat realistis adalah nuklir,” kata Ilham.
Base load merujuk pada beban listrik minimum yang terus dibutuhkan sepanjang waktu. Sistem kelistrikan memerlukan sumber pembangkit yang mampu memasok listrik secara stabil, termasuk ketika produksi energi surya dan angin berubah mengikuti intensitas matahari dan kondisi cuaca.
Pengalaman Indonesia mengoperasikan reaktor riset menjadi modal awal. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengoperasikan tiga fasilitas, yakni Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy di Serpong berkapasitas 30 megawatt termal (MWt), TRIGA 2000 di Bandung sebesar 2 MWt, dan Reaktor Kartini di Yogyakarta. Kapasitas termal reaktor riset tidak dapat disamakan langsung dengan kapasitas listrik PLTN komersial.
“Jadi ini bukan kita mulai dari nol. Biarpun itu bukan satu reaktor yang besar, tapi tetap saja sudah kita jalankan lama tanpa adanya kecelakaan,” ujarnya.
Meski demikian, pengalaman riset belum mencerminkan kesiapan industri untuk membangun PLTN komersial.
“Kalau dari segi industri, ya tentu belum siap. Tapi harus kita siapkan,” ujarnya.
Kesenjangan juga terlihat pada rantai pasok bahan bakar. World Nuclear Association (WNA) mencatat kemampuan pengolahan bijih, konversi, dan fabrikasi bahan bakar di dalam negeri masih pada skala laboratorium.
PT Industri Nuklir Indonesia (INUKI) telah merakit elemen bahan bakar untuk reaktor riset, tetapi masih menggunakan bahan bakar impor dari Amerika Serikat.
Peneliti BRIN Syaiful Bakhri menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki kemampuan membuat bahan bakar untuk reaktor riset.
“Kita juga punya kemampuan untuk mendomestifikasi bahan bakar kita. Jadi riset reaktor kita itu, kita sudah bisa bikin bahan bakar sendiri dengan kemampuan kita,” ujarnya.
Di sisi pengawasan, Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Haendra Subekti menyatakan regulasi dasar pembangunan PLTN telah tersedia.
“Regulasi kalau mau PLTN sudah siap,” ucap Haendra.
Ketentuan teknis dan perizinan tetap perlu disesuaikan dengan teknologi, lokasi, serta keputusan pemerintah, termasuk aspek keselamatan dan keamanan nuklir.
Roadshow yang diselenggarakan Global Transport, Training, and Trading Indonesia (GTI) bersama Badan Kejuruan Teknik Nuklir Persatuan Insinyur Indonesia (BKTN-PII) juga diarahkan untuk membangun pemahaman masyarakat dan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) profesional.
“Jadi kita siapkan masyarakat dan juga kita siapkan SDM-nya di sini,” ungkap Direktur GTI Reza Putera Nugraha.
Penyelenggara berencana menyusun white paper berdasarkan masukan ahli dan pemangku kepentingan sebagai bahan masukan bagi pengembangan nuklir nasional.
Target 500 MWe dalam RUPTL pada akhirnya tidak hanya bergantung pada keputusan pembangunan. Penguasaan teknologi, kemampuan manufaktur, rantai pasok, pembiayaan, dan ketersediaan tenaga ahli akan menentukan sejauh mana industri nasional dapat terlibat dalam proyek PLTN. (Artha Tidar)
