Wartatrans.com, JAKARTA — Tanggal 10 November 2026 mungkin menjadi salah satu hari yang patut dicermati dalam perjalanan politik Indonesia. Bukan semata karena bertepatan dengan Hari Pahlawan, melainkan karena hari itu diperkirakan menjadi momentum penting bagi DPR dalam menyikapi desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ada sebuah catatan sejarah yang menarik untuk diingat.
Pada 15 Januari 2001, setelah masa reses, DPR kembali memasuki masa sidang. Peristiwa itu kemudian menjadi salah satu titik penting dalam rangkaian proses politik yang berujung pada pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Jika dihitung dari 15 Januari 2001 hingga 10 November 2026, terdapat rentang waktu 9.430 hari, atau 25 tahun, 9 bulan, dan 26 hari. Setara dengan 309 bulan 26 hari.
Bagi sebagian orang, rentang angka semacam ini mungkin menarik untuk diutak-atik. Ahli nujum angka bisa saja menemukan pola, menghubungkan tanggal, menjumlahkan bilangan, lalu membuat ramalan tentang apa yang akan terjadi.
Abaikan saja.
Politik bukan ilmu meramal. Politik adalah perhitungan rasional, pertarungan kepentingan, mekanisme konstitusi, dan pada akhirnya berjalan dalam ruang takdir Allah SWT.
Memang, tidak sedikit politikus yang masih percaya pada mistik, pertanda alam, hingga nasihat para ahli nujum. Namun, sejarah politik tidak pernah ditentukan oleh hitungan hari atau ramalan angka. Ia ditentukan oleh keputusan manusia, kekuatan politik, konstitusi, dan kehendak Tuhan.
Belajar dari Gus Dur
Sejarah pemakzulan Gus Dur memberikan pelajaran bahwa pergantian kekuasaan melalui mekanisme konstitusional tidak membutuhkan pengerahan massa dalam jumlah fantastis.
Tidak perlu pula membangun panggung politik dengan gembar-gembor pengerahan 98 juta massa untuk membela seseorang, ataupun gerakan sejuta umat untuk memastikan seseorang harus turun dari jabatannya.
Dalam sistem ketatanegaraan, ada mekanisme dan angka yang bekerja.
Dalam skenario perhitungan maksimal yang disebutkan dalam catatan ini, apabila seluruh 732 anggota MPR memberikan suara, diperlukan 488 suara untuk mencapai ambang dukungan yang diperhitungkan.
Sebagai pembanding, dalam Sidang Istimewa MPR tahun 2001, Gus Dur akhirnya diberhentikan dengan dukungan 591 suara dari 700 anggota yang memberikan suara. Jumlah tersebut melampaui angka 467 suara yang menjadi ambang perhitungan saat itu.
Artinya, sejarah telah memperlihatkan bahwa keputusan politik sebesar pemakzulan presiden dapat berlangsung melalui mekanisme lembaga negara, bukan semata-mata melalui tekanan demonstrasi jalanan.
Tentu saja, setiap proses pemakzulan harus tunduk pada ketentuan konstitusi dan prosedur hukum yang berlaku. Tidak bisa disamakan begitu saja antara proses pemberhentian presiden pada 2001 dengan mekanisme pemberhentian wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan saat ini.
Gibran dan Perhitungan Politik
Lantas, bagaimana dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka?
Silakan hitung sendiri. Perhatikan dinamika politik, cermati sikap partai-partai, amati suara di parlemen, dan ikuti bagaimana proses konstitusional bergerak.
Sebab, pada akhirnya, yang menentukan bukanlah seberapa keras seseorang berteriak di jalanan, melainkan bagaimana kekuatan politik mengambil keputusan melalui lembaga yang memiliki kewenangan.
Pemakzulan bukan perkara suka atau tidak suka. Bukan pula soal siapa yang memiliki massa paling banyak. Ada dasar hukum, tahapan, persyaratan, dan keputusan politik yang harus dilalui.
Karena itu, terlalu dini untuk memastikan hasil akhirnya. Namun, terlalu naif pula jika menganggap bahwa dinamika politik semacam ini tidak mungkin menghasilkan perubahan besar. Kita hanya perlu menyaksikan bagaimana drama politik ini berjalan.
Sejarah Tidak Selalu Berulang, tetapi Bisa Memberi Isyarat
Gus Dur adalah seorang presiden. Tokoh besar dengan kapasitas intelektual, pengalaman politik, dan pengaruh sejarah yang tidak kecil. Namun, ia pernah mengalami pemberhentian melalui proses politik yang berlangsung di lembaga tertinggi negara pada masa itu.
Apalagi Gibran, yang saat ini menduduki jabatan wakil presiden. Secara politik, tentu tidak ada jabatan yang kebal terhadap mekanisme konstitusi.
Tetapi jangan pula menganggap bahwa pemakzulan adalah sesuatu yang otomatis terjadi hanya karena ada desakan publik. Ada proses panjang yang harus dilalui dan keputusan yang tidak bisa dipaksakan.
Menariknya, jika sekadar membaca urutan hari, ada semacam ironi sejarah.
Gus Dur memasuki babak penting perjalanan politiknya pada hari Senin. Sementara Gibran, jika 10 November 2026 menjadi titik penting, berada pada hari Selasa.
Apakah ini sekadar kebetulan kalender? Tentu saja. Jangan mencari ramalan di baliknya. Jangan pula menjadikan angka sebagai alat untuk memastikan sesuatu yang belum terjadi.
Biarlah politik berjalan dengan logikanya, konstitusi bekerja dengan kewenangannya, dan manusia menjalankan ikhtiarnya.
Sebab, sehebat apa pun kalkulasi politik, setinggi apa pun jabatan, dan sekuat apa pun dukungan kekuasaan, manusia tetap tidak pernah menjadi pemilik akhir dari sebuah keputusan sejarah.
Kita boleh menghitung suara, membaca peta kekuatan, dan memperkirakan arah perubahan. Namun, hasil akhirnya tetap berada dalam kehendak Allah SWT.
Insya-Allah.***
