Wartatrans.com, JAKARTA — Ada perbedaan mendasar antara manusia yang memiliki jabatan dan manusia yang memiliki kemanusiaan. Jabatan bisa memberikan kekuasaan, tetapi tidak otomatis menghadirkan empati. Kekuasaan bisa membuat seseorang dihormati, tetapi belum tentu membuatnya menjadi manusia yang sesungguhnya.
Saya teringat sebuah pengalaman advokasi nonlitigasi pada 2009, ketika aktivitas saya cukup tinggi. Salah satu perkara yang saya verifikasi adalah kasus hilangnya 17 orang dalam perjalanan dari Mamberamo menuju Serui, Papua.
Kasus ini bukan sekadar cerita orang hilang. Ia mengoyak sisi kemanusiaan paling dalam.
Dalam penelusuran saat itu, muncul dugaan adanya keterlibatan sejumlah pihak, termasuk pejabat pemerintah daerah. Ada cerita mengenai pesta dan mabuk-mabukan pada malam sebelum keberangkatan sebuah boat menuju Serui. Ada pula indikasi perencanaan perampokan dua kotak uang tunai yang dibawa dalam perjalanan, hingga dugaan skenario untuk menghilangkan jejak.
Peristiwa itu semakin mengerikan ketika muncul kisah pembunuhan seorang pendeta dan dugaan penggunaan boat lain sebagai alibi perjalanan.
Dari 17 orang yang berada dalam rombongan tersebut, terdapat anggota IWAPI dan istri seorang kapten polisi.
Dua orang akhirnya berhasil meloloskan diri setelah kurang lebih dua tahun disandera dan berpindah-pindah dari satu kawasan hutan ke kawasan lainnya.
Salah satu penyintas menuturkan kisah yang sulit diterima akal sehat. Ada seorang perempuan korban yang mengalami kekerasan seksual berulang, bahkan setelah melahirkan.
Membayangkannya saja sudah membuat hati terasa perih.
Tidak mudah melanjutkan verifikasi kasus semacam ini di Papua. Ada keluarga aparat kepolisian yang menjadi bagian dari korban. Ada pula banyak kepentingan yang bersinggungan.
Saya pernah bertemu Kapolda Papua kala itu. Pada 2014, ketika Jokowi berkampanye untuk Pilpres dan datang ke Papua menggunakan pesawat Susi Air, saya sempat mencoba menyampaikan persoalan tersebut kepada TK, Kapolda yang sedang menjabat.
Responsnya dingin. Untuk mendengarkan cerita singkat saja tampaknya tidak tersedia ruang. Perhatian lebih tertuju pada kegiatan seremoni menyambut Jokowi.
Pada kesempatan lain, ketika Jokowi sudah menjadi Presiden dan TK menjabat Kapolri, saya kebetulan berada di sebuah hotel. Saya melihat sosok pejabat tersebut menikmati cigar, dikelilingi para pengusaha besar.
Pemandangan itu meninggalkan kesan tersendiri bagi saya.
MANUSIA DIUJI KETIKA BERHADAPAN DENGAN PENDERITAAN ORANG LAIN
Saya kemudian membandingkan pengalaman tersebut dengan Prabowo Subianto.
Pada 2009, ketika seorang pekerja migran Indonesia bernama Wilfrida Soik menghadapi ancaman hukuman mati di Malaysia, Prabowo mengambil inisiatif membantu perjuangan hukumnya.
Prabowo mencarikan pengacara senior dan turut hadir dalam proses persidangan di Kelantan pada 2014.
Saat itu Prabowo sedang menjadi calon presiden berhadapan dengan Jokowi. Tidak sedikit orang menuding kehadirannya di Malaysia sebagai bagian dari pencitraan politik.
Namun, ada bagian cerita yang tidak banyak diketahui publik.
Menurut penuturan dan pengalaman saya mengikuti persoalan tersebut, Prabowo terus mengupayakan bantuan hukum bagi Wilfrida hingga proses persidangan berakhir. Perkara yang semula menghadapkan Wilfrida pada ancaman hukuman mati itu akhirnya berujung pada putusan penjara dua tahun.
Setelah bebas, Wilfrida juga dibantu untuk kembali ke kampung halamannya di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Proses kepulangannya dilakukan tanpa banyak sorotan media, melalui orang-orang yang dipercaya Prabowo, termasuk Irawan Ronodipuro.
Saya sendiri ketika itu merupakan relawan Jokowi. Namun, ketika bertemu Prabowo di Kelantan, ia tetap tersenyum dan menjabat tangan saya.
Tidak ada permusuhan politik yang ditunjukkan.
Saya mengenal Prabowo jauh sebelumnya. Pada 2006, melalui almarhum Boyke Ambo Setiawan, yang ketika itu menjabat GM Nusantara Polo di Hambalang, diselenggarakan lomba menulis membawa nama Prabowo.
Kebetulan saya menjadi juara pertama dan memperoleh hadiah laptop serta fasilitas modem.
Kami kemudian pernah menggerakkan Suara Rakyat melalui Facebook hingga anggotanya menjelang 30 juta. Saya juga pernah berkemah di Hambalang.
Menjelang Pilpres 2009, ketika Prabowo menjadi calon wakil presiden mendampingi Megawati, saya menulis esai berseri di Kompasiana menggunakan nama Prabowo Soebianto. Hampir setiap hari saya harus menjawab ribuan komentar. Setiap minggu harus ada tulisan baru.
Mega-Pro akhirnya kalah. Setelah itu, saya mengembalikan email dan password kepada Boyke, ayahanda Dirgayuza yang kini menjadi Staf Khusus Presiden.
Pengalaman-pengalaman itu membuat saya memiliki perspektif tersendiri dalam melihat manusia, kekuasaan, dan kepemimpinan.
KETIKA VAMPIR BERSEMBUNYI DI DALAM KEKUASAAN
Semalam, saya membaca tulisan seorang kawan di Facebook yang menyatakan bahwa pemimpin sekarang sama saja. Sepuluh tahun pemerintahan Jokowi, dengan berbagai persoalan dan kontroversi yang menyertainya, telah membuat sebagian masyarakat menjadi apatis.
Saya memahami mengapa sikap apatis itu tumbuh.
Namun, saya tidak sepenuhnya sepakat bahwa semua pemimpin sama.
Sejak 2019 hingga Pilpres 2024, saya tidak lagi ikut menggadang-gadang calon presiden mana pun. Akan tetapi, ketika Prabowo akhirnya tampil sebagai Presiden, saya memiliki keyakinan bahwa ia mempunyai kesungguhan membangun Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Keyakinan itu antara lain didasarkan pada sejumlah agenda yang selama ini menjadi perhatian saya: pembongkaran praktik transfer pricing, penertiban HGU bermasalah, pengambilalihan kembali penguasaan lahan yang melanggar ketentuan, serta pemberantasan pertambangan ilegal.
Persoalan-persoalan tersebut bukan hal baru bagi saya. Sudah sekitar 20 tahun saya mengangkat isu penguasaan sumber daya alam, ketimpangan ekonomi, dan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan segelintir orang.
Kekayaan alam harus sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat, bukan menjadi ladang pengayaan kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan.
Tetapi, perkembangan politik nasional belakangan ini menghadirkan sebuah ironi besar.
Pada awal November 2026, publik dikejutkan oleh pengungkapan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.
Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka pada 3 November 2026, yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal terhadap sistem elektronik, serta penghapusan data hasil penyadapan.
Menurut keterangan penyidik, dugaan praktik itu berlangsung pada periode 2025–2026. Nomor-nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa proses verifikasi dan tanpa keterkaitan dengan proses penegakan hukum yang sah.
Lebih mengejutkan lagi, pada 5 November 2026, Bareskrim menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat.
Dalam perkembangan yang dilaporkan pada 8 November 2026, penyidik masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang memberikan perintah. Presiden Prabowo sendiri telah diberhentikan dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan terhadap Listyo Sigit melalui keputusan presiden pada 4 November 2026.
Pemerintah menyatakan keprihatinan serius terhadap dugaan penyadapan tersebut karena menyangkut keamanan negara dan keselamatan sejumlah pihak.
Tentu saja, seluruh dugaan itu harus dibuktikan melalui proses hukum yang transparan. Penetapan tersangka bukanlah putusan bersalah. Namun, perkara ini menunjukkan betapa seriusnya persoalan ketika kewenangan negara diduga digunakan di luar batas hukum.
Di sinilah saya melihat relevansi istilah vampir.
Vampir dalam catatan ini bukan makhluk dalam cerita horor. Ia adalah metafora bagi manusia yang mengisap kekuasaan, menyedot sumber daya negara, memanfaatkan jabatan, dan menjadikan kepentingan publik sebagai alat untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok.
Mereka bisa berada di dalam institusi. Bisa mengenakan seragam. Bisa duduk di ruang kekuasaan. Bahkan bisa berada sangat dekat dengan pusat pemerintahan.
Mereka tampak seperti manusia, tetapi kehilangan substansi kemanusiaannya ketika berhadapan dengan amanah.
PRABOWO DAN UJIAN MEMBEDAKAN MANUSIA DARI VAMPIR
Peristiwa penyadapan yang kini mencuat menjadi ujian penting bagi pemerintahan Prabowo.
Sebab, persoalannya bukan semata-mata siapa menyadap siapa. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana kekuasaan negara bisa digunakan tanpa pengawasan yang memadai, bagaimana sebuah institusi dapat disusupi kepentingan, dan bagaimana orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan dapat diduga melakukan tindakan yang justru membahayakan negara.
Jika benar ada orang-orang yang memanfaatkan kedekatan dengan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, maka mereka harus diungkap.
Tidak boleh ada perlindungan karena jabatan. Tidak boleh ada kompromi karena kedekatan. Tidak boleh ada kekebalan karena seseorang pernah berjasa atau memiliki posisi strategis.
Presiden harus membuktikan bahwa pemberantasan praktik-praktik semacam ini bukan sekadar slogan politik.
Agenda penertiban HGU ilegal, pemberantasan tambang ilegal, pembenahan transfer pricing, dan pengembalian kekayaan negara harus berjalan konsisten. Sama pentingnya dengan membersihkan institusi negara dari praktik penyalahgunaan kewenangan.
Saya percaya, sebuah pemerintahan tidak cukup hanya memiliki pemimpin yang berniat baik. Ia juga membutuhkan orang-orang yang memiliki integritas untuk menjalankan niat tersebut.
Sebab, pemimpin yang ingin membangun negeri bisa saja dikelilingi orang-orang yang justru ingin menggerogotinya.
Di sinilah perbedaan antara human dan vampir menjadi nyata.
Human adalah mereka yang menggunakan kekuasaan untuk melindungi kehidupan, memperjuangkan keadilan, dan menghadirkan kesejahteraan.
Vampir adalah mereka yang menggunakan kekuasaan untuk mengisap kehidupan orang lain, menguras kekayaan negara, dan mengamankan kepentingannya sendiri.
Saya pernah melihat bagaimana seseorang yang memiliki jabatan tinggi tidak bersedia mendengar kisah penderitaan manusia. Saya juga pernah melihat seseorang yang sedang berjuang menjadi presiden justru bersedia membantu seorang pekerja migran yang menghadapi ancaman hukuman mati.
Dua pengalaman itu memberi saya pelajaran bahwa kemanusiaan tidak ditentukan oleh jabatan, kekayaan, atau kekuasaan.
Kini, ketika berbagai dugaan penyalahgunaan kewenangan mulai terbuka di sekitar pusat kekuasaan, saya berharap Presiden Prabowo tidak berhenti pada pembongkaran kasus yang menyentuh dirinya sendiri.
Bongkar semuanya.
Siapa pun yang menjadi pelaku, siapa pun yang menjadi pelindung, dan siapa pun yang selama ini menikmati keuntungan dari praktik yang merugikan negara.
Jangan sampai vampir hanya diburu ketika menggigit presiden, tetapi dibiarkan ketika menggigit rakyat.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang presiden bukanlah seberapa kuat ia mempertahankan kekuasaan, melainkan seberapa berani ia membersihkan kekuasaan dari orang-orang yang merusak negara.
Human dan vampir mungkin sama-sama memiliki wajah manusia. Tetapi sejarah akan membedakan keduanya melalui apa yang mereka lakukan terhadap sesama manusia.***
