Wartatrans.com, BANDUNG – Supply Chain Indonesia (SCI) mengapresiasi penerbitan Pepres No. 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional.
Perpres tersebut menurut Founder & CEO SCI Setijadi, memperbarui kerangka kebijakan nasional dengan mencabut Pepres No. 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional, yang selama ini dikenal sebagai Perpres Sislognas.
“Penerbitan Perpres itu merupakan langkah penting karena Indonesia memerlukan regulasi yang kuat, terpadu, dan berorientasi pada hasil untuk meningkatkan efisiensi serta kinerja logistik nasional,” tutur Setijadi, Senin (9/11/2026).
Logistik perlu ditempatkan dalam perspektif rantai pasok dari hulu hingga hilir, bukan hanya sebagai kegiatan pengangkutan dan penyimpanan barang.
Urgensi tersebut terlihat dari biaya logistik Indonesia yang masih tinggi. Berdasarkan data Bappenas pada 2023, biaya logistik domestik diperkirakan sekitar 14,1 persen dari harga barang, sedangkan biaya logistik ekspor mencapai sekitar 8,98 persen dari harga barang yang dikirim.
Biaya logistik yang tinggi berdampak terhadap peningkatan harga produk dan komoditas, pelemahan industri dan ekonomi nasional, serta penurunan daya saing produk dan komoditas di pasar domestik maupun global.
“Kinerja logistik Indonesia juga masih tertinggal,” ujar dia.
Logistics Performance Index (LPI) Bank Dunia tahun 2023 menunjukkan Indonesia berada pada peringkat ke-63 dari 139 negara, di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam di kawasan Asia Tenggara.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur saja belum cukup tanpa perbaikan tata kelola, proses pelayanan, integrasi data, kompetensi sumber daya manusia, dan kepastian regulasi.
Dia menilai, tiga strategi dalam Perpres No. 41 Tahun 2026 sudah tepat.
Pertama, penguatan infrastruktur konektivitas, layanan tulang punggung, dan sarana penunjang logistik.
Kedua, integrasi dan digitalisasi layanan logistik melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), termasuk pertukaran dan pemanfaatan data.
Ketiga, peningkatan daya saing sumber daya manusia serta penyedia jasa logistik.
Perpres tersebut juga membawa perubahan positif dari pendekatan cetak biru dalam Perpres Sislognas 2012 menuju Rencana Aksi Penguatan Logistik Nasional 2026–2029.
Rencana aksi memuat program, sasaran, kegiatan, keluaran, target penyelesaian, serta instansi penanggung jawab dan instansi terkait.
Setijadi menyatakan, Perpres ini memberikan landasan yang lebih operasional untuk memperkuat logistik nasional.
“Tantangannya adalah memastikan seluruh program dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, dan terukur dampaknya terhadap biaya serta kualitas layanan logistik,” ucapnya.
SCI merekomendasikan lima langkah. Pertama, menetapkan baseline, metodologi, dan target tahunan penurunan biaya logistik.
Kedua, membangun dasbor kinerja nasional yang transparan. Ketiga, memastikan interoperabilitas data antarkementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Keempat, memperkuat koordinasi serta mekanisme akuntabilitas setiap instansi penanggung jawab.
“Kelima, melibatkan akademisi, lembaga penelitian, asosiasi, dan pelaku usaha dalam pemantauan dan evaluasi,” kata dia.
SCI mendorong Perpres Penguatan Logistik Nasional tidak berhenti sebagai dokumen regulasi, tetapi menjadi instrumen transformasi untuk menurunkan biaya, meningkatkan keandalan layanan, memperkuat konektivitas antarwilayah, dan mendorong daya saing perekonomian Indonesia. (omy)
