Wartatrans.com, BOGOR — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Fikri Hudi Oktiarwan, S.Sos., melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, pada Minggu (8/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Cluster Cibubur Country tersebut dirangkaikan dengan penyerahan bantuan sebanyak 244 unit mesin dan peralatan dari Dinas Lingkungan Hidup kepada 97 Kelompok Relawan Lingkungan (KRL).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat, khususnya dalam mengurangi volume sampah mulai dari lingkungan tempat tinggal masing-masing.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup, Fuji Lestari, anggota DPRD Kabupaten Bogor fraksi PKS, H. Achmad Fathoni, serta para pengurus dan anggota Kelompok Relawan Lingkungan dari sejumlah Kecamatan di Kabupaten Bogor.
Dalam sambutannya, Kabid lingkungan hidup Fuji Lestari menyampaikan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Melalui bantuan mesin dan peralatan tersebut, diharapkan kelompok-kelompok relawan lingkungan semakin terbantu dalam menjalankan aktivitas pengelolaan sampah di wilayah masing-masing.
“Melalui bantuan ini, kami berharap dapat membantu masyarakat dalam mengurangi sampah dari lingkungan masing-masing. Menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, karena alam yang kita jaga akan kembali menjaga kehidupan kita.”
Pesan tersebut sejalan dengan semangat gerakan lingkungan, yaitu “Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita.”
Anggota DPRD Kabupaten Bogor, H. Achmad Fathoni menyampaikan apresiasi terhadap keberadaan Kelompok Relawan Lingkungan yang selama ini berperan aktif menggerakkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan.
H. Fathoni berharap bantuan peralatan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan pengurangan dan pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Sejumlah wilayah yang menjadi bagian dari kegiatan dan jaringan KRL di antaranya Kecamatan Cariu, Cileungsi, Klapanunggal, Tanjungsari, dan Jonggol.
Sementara itu, dalam kesempatan tersebut H. Fikri memperkenalkan diri sebagai anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat. Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah dengan cakupan geografis yang sangat luas, terdiri atas 40 kecamatan dan berbatasan dengan sejumlah daerah, seperti Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, serta Provinsi Banten.
Menurutnya, kondisi geografis tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemerataan pembangunan. Karena itu, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat agar berbagai kebutuhan di setiap wilayah dapat diketahui dan ditindaklanjuti.
H. Fikri juga menjelaskan bahwa DPRD memiliki empat fungsi utama, yakni fungsi pembentukan peraturan daerah (legislasi), fungsi anggaran (budgeting), fungsi pengawasan (oversight), dan fungsi aspirasi. Selain menjalankan empat fungsi tersebut, anggota DPRD provinsi juga memiliki tanggung jawab untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Anggota dewan harus sering bertemu dan berdialog langsung dengan masyarakat. Dengan turun ke lapangan, kita bisa mengetahui, mendengar, sekaligus merasakan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, H. Fikri memberikan apresiasi kepada pengurus dan anggota KRL Camilia di Perumahan Cibubur Country, Kecamatan Gunung Putri, yang telah berkontribusi dalam mengubah lingkungan permukiman menjadi lebih asri, bersih, dan lestari.
Ia menilai keterlibatan komunitas seperti KRL Camilia merupakan bagian penting dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap persoalan lingkungan. Pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi aktif warga sejak dari rumah tangga dan lingkungan sekitar.
Di akhir penyampaiannya, H. Fikri mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran sebagai warga negara, termasuk dalam kehidupan berdemokrasi dan berpolitik.
Menurutnya, masyarakat perlu memiliki kesadaran politik agar mampu menggunakan hak politiknya secara bertanggung jawab. Dengan partisipasi masyarakat yang baik, aspirasi dan kebutuhan warga dapat tersalurkan sehingga berbagai harapan pembangunan dapat diperjuangkan melalui mekanisme pemerintahan yang berlaku.
Melalui kegiatan pengawasan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah, DPRD, dan kelompok masyarakat semakin kuat, tidak hanya dalam mendorong pembangunan daerah, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.*** (Dull)
