Wartatrans.com, BIREUEN – Hingga 12 Februari 2026, kondisi di hilir Sungai Krueng Peusangan, Kecamatan Peusangan dan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, belum menunjukkan perubahan signifikan.
Sebagian besar masyarakat terdampak masih berjuang sendiri membersihkan lumpur sisa banjir besar yang melanda pada Rabu, 26 November 2025, dalam bencana hidrometeorologi yang merusak parah kawasan tersebut.
Luapan sungai yang keruh dan ganas merambat keluar jalur hingga puluhan meter, menghantam pemukiman warga, merusak rumah, serta menimbun lingkungan dengan tanah bercampur pasir dan serpihan kayu.
Di sejumlah titik, lumpur mengendap setinggi setengah badan rumah warga. Sawah berubah menjadi hamparan pasir menyerupai pantai, menyisakan debu dan kerusakan yang akan tercatat dalam sejarah Krueng Peusangan.
Salah satu wilayah terdampak parah adalah Gampong Krueng Beukah (Sungai Pecah), Kecamatan Peusangan Selatan, yang berada dekat Jembatan Awe Geutah – Teupen Redup. Meski jembatan sempat putus di bagian ujung dan telah diperbaiki pada minggu ketiga pascabencana, lingkungan pemukiman warga hingga kini—54 hari setelah banjir—masih dipenuhi timbunan lumpur yang belum tertangani dengan baik.
Alat berat hanya membersihkan jalan lintas antar desa dan kecamatan. Sementara itu, jalan lingkungan desa masih dipenuhi sisa banjir.
Relawan hampir tak terlihat. Jalanan sepi, hanya satu dua warga yang tampak membersihkan rumah mereka dengan alat seadanya—cangkul, sekop, dan parang.
Situasi ini sangat berbeda dengan daerah terdampak banjir bandang di Aceh Tengah dan Bener Meriah. Di sana, pemukiman relatif lebih cepat bersih berkat respons pemerintah daerah dan dukungan relawan.
Bantuan pangan dan logistik mengalir langsung ke masyarakat terdampak. Sebaliknya, di hilir Krueng Peusangan, kondisi dinilai jauh dari harapan.
Di Gampong Pante Gajah, Kecamatan Peusangan, sekitar 700 dari total 800 kepala keluarga terdampak banjir.
Lumpur yang mengendap di rumah warga kini mengeras dan berbau busuk, namun minim penanganan.
Bantuan yang diterima sebagian besar hanya berupa beras. Dukungan untuk pembersihan lingkungan hampir tidak ada.
Warga mengaku terpaksa bekerja sendiri tanpa biaya kebersihan dari pemerintah desa maupun kabupaten. Tidak terlihat program terpadu untuk percepatan pemulihan lingkungan.
Pengungsian hanya menjadi tempat distribusi logistik dasar, sementara persoalan utama—lumpur dan hunian—belum tersentuh maksimal. Sementara di lapangan warga masih bergelut dengan lumpur. Padahal bulan suci Ramadhan akan segera tiba.
Mayoritas warga Peusangan hanya berharap satu hal: kehadiran nyata pemerintah dalam bentuk tindakan darurat yang menyentuh langsung kebutuhan korban.
Sebab bagi mereka, bencana bukan hanya soal air yang datang dan surut, tetapi tentang bagaimana bangkit kembali—dan sejauh mana negara hadir di tengah penderitaan rakyatnya.*** (Kamaruzzaman)
