Wartatrans.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan agar Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono segera membenahi seluruh tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tujuannya supaya eksekusi program unggulan Presiden Prabowo Subianto tepat sasaran dan konsisten. Dalam hal ini perlu juga ada pengawasan secara ketat sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Yang ingin saya tekankan adalah bahwa setiap keputusan strategis harus berlandaskan data akurat, pengawasan ketat dan keberanian melakukan koreksi jika ada kekeliruan,” ujar Luhut lewat keterangan tertulisnya, Jumat (28/08/2026).
Luhut juga menekankan harus ada prioritas bagi Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang ada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sebanyak 1.700 SPPG saat ini difokuskan pembangunannya di wilayah dengan tingkat prevalensi stunting tinggi, seperti Papua, Maluku, Nias, dan Nusa Tenggara Timur.
“Pembangunan SPPG tidak boleh lagi mengikuti kemudahan bisnis atau sekadar mencari lokasi yang gampang. Negara harus hadir lebih dulu di tempat yang paling sulit dan paling membutuhkan. Penentuan lokasi wajib berbasis data akurat seperti angka stunting, kerentanan pangan, dan tantangan geografis. Di samping itu, standarisasi kualitas dan higienitas adalah syarat mutlaknya,” kata Opung panggilan akrabnya.
Di sisi lain, Luhut mengapresiasi Kepala BGN yang menutup sekitar 1.300 SPPG karena terbukti belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Menurutnya, penindakan merupakan wujud pengawasan ketat demi menjaga kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Untuk mendukung keberlanjutan program ini, DEN akan membantu perbaikan tata kelola dengan memberikan rekomendasi strategis sekaligus memperkuat digitalisasi sistem BGN. Sarannya, di jaman modern seperti sekarang, tiap SPPG wajib punya ahli informasi teknologi atau pegawai yang paham hiteck.
“Melalui integrasi digital, semua giat sehubungan MBG dapat terpantau secara aktual dan transparan Mulai dari rantai pasok, kontrol kualitas makanan, pendistribusian, hingga evaluasi kinerja SPPG. Untuk masa depan anak-anak Indonesia, kita semua tidak boleh main-main. Setiap rupiah uang rakyat harus dipastikan menjadi asupan bergizi dan menyehatkan generasi penerus bangsa,” demikian Luhut.***
(Aditiya Widodo Putra)
