Wartatrans.com, PIDIE JAYA — Belum selesai warga membersihkan sisa lumpur dari banjir sebelumnya, banjir kembali menerjang sejumlah permukiman di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Senin (9/11/2026) malam.
Kali ini kondisinya dilaporkan lebih parah. Air sungai meluap setelah hujan deras mengguyur kawasan hulu, sementara tanggul yang jebol membuat arus air dengan cepat masuk ke permukiman warga. Ketinggian air di sejumlah lokasi mencapai 50 sentimeter hingga 1,5 meter.
Banjir melanda sejumlah gampong di tiga kecamatan, yakni Bandar Dua, Meurah Dua dan Meureudu. Di antaranya Gampong Babah Krueng, Alue Sane, Alue Ketapang, Dayah Usen, Pante Beureune, Dayah Kruet, Blang Cut, Manyang Cut, Masjid Tuha, Beurawang dan Meunasah Lhok.
Tanggul Jebol, Warga Kembali Menjadi Korban
Salah satu titik yang menjadi perhatian berada di kawasan Gampong Dayah Usen, Kecamatan Meurah Dua.
Tanggul sungai di kawasan tersebut kembali mengalami kerusakan. Kondisi ini membuat air lebih cepat menerobos ke kawasan permukiman.
Ironisnya, persoalan tanggul bukan persoalan baru. Sebelumnya, Pidie Jaya juga telah melakukan penanganan darurat terhadap sejumlah titik tanggul yang rusak akibat banjir. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya bahkan telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan banjir, termasuk perbaikan tanggul dan layanan dasar masyarakat.
Namun banjir kembali datang.
Pertanyaan besarnya kini bukan hanya mengapa banjir terjadi, tetapi juga:
Sampai kapan warga Pidie Jaya harus berulang kali menyelamatkan diri dari ancaman yang sama?
Bukan Sekadar Bencana, Tetapi Persoalan Perlindungan Warga
Banjir berulang memperlihatkan bahwa persoalan Pidie Jaya tidak cukup diselesaikan dengan evakuasi dan bantuan setelah air datang.
Yang dibutuhkan adalah penanganan permanen terhadap titik-titik kritis sungai dan tanggul.
Apalagi sebelumnya banjir telah berdampak luas terhadap masyarakat. Data yang dilaporkan RRI menyebut banjir berdampak terhadap 16.774 jiwa atau 4.969 kepala keluarga di lima kecamatan. Infrastruktur seperti jalan, tanggul, sekolah dan tempat ibadah juga terdampak. Bahkan sekitar 6.000 warga di Panteraja sempat mengalami gangguan pelayanan air bersih karena intake PDAM tertutup lumpur.
Kini, ketika banjir kembali menerjang, masyarakat tentu membutuhkan jawaban yang lebih konkret.
Kapan tanggul diperbaiki secara permanen? Berapa anggaran yang disiapkan? Siapa yang bertanggung jawab memastikan titik rawan tidak kembali jebol?
Dan yang paling penting: Apakah masyarakat harus terus menunggu banjir datang terlebih dahulu sebelum penanganan dilakukan?
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan penanganan banjir di Aceh terus dilakukan, termasuk normalisasi sungai, perbaikan tanggul dan penguatan tebing sungai di sejumlah wilayah seperti Pidie Jaya dan Gayo Lues.
Bagi masyarakat Pidie Jaya, harapannya sederhana: jangan sampai penanganan bencana hanya sibuk ketika air sudah masuk ke rumah warga.
Karena bagi warga yang tinggal di bantaran sungai, satu tanggul yang jebol bukan sekadar kerusakan infrastruktur.
Itu bisa menjadi perbedaan antara rumah yang masih berdiri dan keluarga yang harus kehilangan tempat tinggal.*** (Kamaruzzaman)
