Wartatrans.com, BOGOR – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PKS, Haji Fikri Hudi Oktiarwan, S.Sos., menilai polemik dugaan keuntungan besar dalam bisnis beras yang menjadi perhatian publik harus dijadikan momentum untuk membenahi tata kelola pangan nasional agar lebih adil, khususnya bagi petani Jawa Barat sebagai pelaku utama produksi.
Menurut Haji Fikri, sektor pangan merupakan sektor strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Karena itu, negara harus hadir mengawasi seluruh rantai distribusi beras, mulai dari produksi di tingkat petani hingga pemasaran kepada konsumen, agar tidak terjadi praktik usaha yang merugikan petani maupun masyarakat.
“Petani adalah pihak yang bekerja paling keras, mulai dari mengolah lahan, menghadapi cuaca, hingga menanggung risiko gagal panen. Namun dalam banyak kasus, keuntungan terbesar justru dinikmati oleh pihak lain di hilir. Kondisi seperti ini harus segera diperbaiki,” ujar di Bogor Selasa (4/8/2026).
Ia menilai persoalan tersebut juga menjadi perhatian bagi Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bogor yang masih memiliki kawasan pertanian produktif dan menjadi salah satu penyangga kebutuhan pangan nasional. Menurutnya, kesejahteraan petani Bogor harus menjadi prioritas agar regenerasi petani terus berjalan dan lahan pertanian tetap terjaga.
Mantan ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor ini menegaskan bahwa amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dijalankan secara konsisten. Pemerintah wajib memastikan petani memperoleh harga gabah yang menguntungkan, akses permodalan, pupuk, irigasi, hingga perlindungan dari permainan harga di pasar.
“Jangan sampai petani hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Mereka harus memperoleh keuntungan yang layak sesuai jerih payahnya, sementara masyarakat juga tetap mendapatkan beras dengan harga yang terjangkau,” tegasnya.
Menurut Haji Fikri, berbagai persoalan yang terjadi dalam tata niaga beras menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap seluruh pelaku usaha agar tidak ada praktik yang merugikan petani maupun konsumen. Dunia usaha tetap memiliki ruang untuk berkembang, namun harus berjalan sesuai aturan dan menjunjung prinsip keadilan.
Ia juga mendorong percepatan penyempurnaan regulasi pangan sebagai langkah memperbaiki tata kelola sektor pangan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir. Dengan regulasi yang kuat, diharapkan keseimbangan antara kepentingan petani, pelaku usaha, dan masyarakat dapat terwujud.
“Ketahanan pangan tidak hanya diukur dari banyaknya produksi beras, tetapi juga dari sejahteranya petani. Jika petani mendapatkan perlindungan dan keuntungan yang layak, maka ketahanan pangan Jawa Barat maupun Indonesia akan semakin kuat,” katanya.
Sebagai wakil rakyat dari Fraksi PKS, Haji Fikri berharap polemik bisnis beras menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk membangun sistem pangan yang lebih transparan, adil, dan berpihak kepada petani.
“Petani sejahtera, konsumen terlindungi, pelaku usaha berjalan sesuai aturan, dan negara hadir menjaga keadilan. Itulah fondasi menuju kedaulatan pangan yang sesungguhnya,” pungkas Haji Fikri.*** (Dull)
