Wartatrans.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan siapkan langkah strategis sembari terus mematangkan persiapan penyelenggaraan angkutan laut dan penyeberangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Kesiapan armada, fasilitas pelabuhan, pelayanan penumpang, hingga pengawasan keselamatan pelayaran diperkuat untuk memastikan perjalanan masyarakat berlangsung selamat, aman, tertib, dan lancar.
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Samsuddin menegaskan, keselamatan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan Nataru.
Peningkatan mobilitas masyarakat harus diimbangi dengan kesiapan operasional dan pengawasan yang optimal.
Sebagai langkah konkret, Ditjen Perhubungan Laut melaksanakan uji kelaiklautan terhadap 2.140 kapal pada 1–30 November 2026.
“Pemeriksaan mencakup alat keselamatan dan pemadam kebakaran, jalur evakuasi, kondisi mesin dan navigasi, serta kesiapan awak kapal dalam menghadapi keadaan darurat,” jelas Samsuddin, Rabu (4/11/2026).
Pelaksanaan safety drill dan self inspection juga diperkuat untuk memastikan prosedur keselamatan dipahami dan dilaksanakan dengan baik.
“Tidak boleh ada kompromi terhadap aspek keselamatan. Saya meminta seluruh UPT memastikan pemeriksaan dilaksanakan secara menyeluruh dan setiap temuan ditindaklanjuti. Kapal yang belum memenuhi persyaratan keselamatan tidak boleh dioperasikan,” tegasnya.
Untuk memperkuat koordinasi, Posko Terpadu Angkutan Nataru direncanakan beroperasi pada 18 Desember 2026 hingga 6 Januari 2027, dengan pemantauan data penyelenggaraan angkutan berlangsung hingga 8 Januari 2027.
Posko ini menjadi pusat koordinasi dan pemantauan untuk mengantisipasi potensi gangguan selama periode angkutan.
Mengantisipasi peningkatan penumpang, Ditjen Perhubungan Laut juga menyiapkan optimalisasi armada melalui penyesuaian jumlah dan jadwal kapal pada rute-rute dengan potensi lonjakan permintaan.
Kapal cadangan dan kapal negara juga disiagakan untuk mendukung pelayanan serta penanganan kondisi darurat.
“Optimalisasi tiket daring dan pencatatan manifest secara real-time juga diperkuat untuk mencegah kelebihan kapasitas serta memastikan jumlah penumpang sesuai dengan kapasitas kapal,” kata Samsuddin.
Berdasarkan evaluasi Nataru 2025/2026, jumlah penumpang angkutan laut mencapai 2,5 juta orang atau meningkat 33,60 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Pada sejumlah rute tertentu, kebutuhan angkutan selama periode puncak juga meningkat sekitar 50–60 persen dibandingkan kondisi normal.
“Pengendalian kepadatan pelabuhan dilakukan melalui pengaturan akses masuk, sistem satu pintu, optimalisasi buffer zone, serta koordinasi dengan instansi terkait. Operator pelabuhan juga dapat membatasi hingga menghentikan penjualan tiket apabila kapasitas kantong parkir penampungan telah terpenuhi,” urainya.
Di sisi lain, antisipasi terhadap kondisi cuaca ekstrem menjadi perhatian penting.
Koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) diperkuat untuk memantau perkembangan cuaca dan kondisi perairan.
“Syahbandar berwenang menunda keberangkatan kapal apabila kondisi cuaca tidak memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran,” tegasnya. (omy)
