Wartatrans.com, JAKARTA — Ada satu hal yang menarik untuk dibaca dari perjalanan politik Prabowo Subianto. Pada awal pemerintahannya, muncul berbagai spekulasi bahwa kekuasaannya hanya akan berlangsung dalam skenario politik dua tahun. Setelah itu, berbagai kekuatan di belakang layar diperkirakan akan memainkan peran untuk mengubah arah kepemimpinan nasional.
Namun, politik tidak selalu berjalan sesuai skenario pembuatnya.
Dalam perjalanan, Prabowo tampaknya mulai membaca peta kekuatan yang sesungguhnya. Ia tidak hanya melihat siapa yang berdiri di sampingnya, tetapi juga siapa yang berada di belakang, siapa yang mengendalikan sumber daya, dan siapa yang memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan pemerintahannya. Di sinilah akrobat politik mulai menarik perhatian.
MBG, Kopdes, dan Api Ketidakpuasan Publik
Isu Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), hingga berbagai persoalan kebijakan pemerintah menjadi bahan perdebatan publik.
Kritik masyarakat sipil tentu merupakan bagian penting dari demokrasi. Pemerintah harus terbuka terhadap koreksi. Namun, persoalannya menjadi berbeda ketika ketidakpuasan publik diduga dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok berkepentingan untuk mendorong perubahan kekuasaan.
Dalam pembacaan politik ini, muncul dugaan bahwa sebagian kekuatan yang pernah menikmati kedekatan dengan pusat kekuasaan tidak lagi nyaman dengan arah kebijakan Prabowo.
Mereka yang sebelumnya memiliki ruang pengaruh mulai menghadapi perubahan.
Prabowo tidak harus menjawab semuanya dengan pidato atau konfrontasi terbuka. Perubahan susunan kekuasaan, pergeseran posisi strategis, dan penataan ulang jaringan pengaruh justru dapat menjadi instrumen politik yang lebih efektif.
Ibaratnya, dari sepuluh kekuatan besar yang sebelumnya berada dalam satu lingkaran, sebagian mulai digeser. Sebagian lainnya dituntut menunjukkan komitmen untuk membangun bangsa dan memastikan kekayaan yang dihasilkan di Indonesia tidak sekadar mengalir ke luar negeri.
Tetapi komitmen politik tidak selalu sejalan dengan kenyataan. Di tengah perjalanan, muncul dugaan adanya pihak-pihak yang berubah haluan. Tidak semua yang dahulu menyatakan kesetiaan ternyata memiliki visi yang sama. Sebagian tetap bertahan dalam lingkaran kekuasaan, sementara sebagian lainnya mulai mengambil jarak.
Pertanyaannya: apakah ini sekadar dinamika biasa atau pertarungan kepentingan yang lebih besar?
Oligarki dan Pertarungan Menguasai Narasi
Kekuatan ekonomi tidak selalu harus berada di dalam pemerintahan untuk memengaruhi jalannya kekuasaan.
Mereka bisa bekerja melalui jaringan bisnis, kelompok kepentingan, lembaga swadaya masyarakat, konsultan komunikasi, hingga jaringan media sosial.
Karena itu, ketika pemerintah menghadapi kritik bertubi-tubi, perlu dibedakan antara kritik yang lahir dari kepedulian masyarakat dan kampanye yang didorong oleh kepentingan tertentu.
Dugaan mengenai pembiayaan gerakan, penggunaan buzzer, dan penyebaran kampanye hitam harus diuji dengan bukti, bukan sekadar asumsi.
Demikian pula isu keterlibatan kepentingan asing, termasuk Singapura, dalam dinamika politik Indonesia. Hal semacam ini membutuhkan pembuktian yang kuat.
Namun, satu hal tidak boleh diabaikan: dalam politik modern, perebutan kekuasaan tidak lagi hanya berlangsung di ruang parlemen dan istana. Pertarungan juga terjadi di ruang informasi, pasar modal, jaringan bisnis, dan opini publik.
Yang diperebutkan bukan sekadar kursi, melainkan kendali atas sumber daya dan arah kebijakan negara.
Enam Langkah yang Patut Dicermati
Jika membaca dinamika pemerintahan Prabowo dari perspektif pertarungan pengaruh, setidaknya ada enam hal yang patut dicermati.
1. Membiarkan persoalan ijazah Jokowi dan Gibran berjalan melalui jalur hukum.
Isu ijazah Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka telah menjadi perdebatan publik. Sikap yang semestinya diambil pemerintah adalah tidak mengintervensi proses hukum.
Berbagai tudingan mengenai keabsahan dokumen tersebut harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Tidak boleh ada perlindungan politik, tetapi juga tidak boleh ada penghukuman berdasarkan opini.
Jika memang tidak ada persoalan, proses hukum akan menjelaskannya. Jika ditemukan pelanggaran, hukum harus berlaku tanpa pandang bulu.
Inilah ujian penting bagi independensi penegakan hukum.
2. Menjaga independensi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Lembaga peradilan harus bekerja tanpa tekanan kekuasaan, baik dari kelompok politik, jaringan bisnis, maupun lingkaran istana.
Tidak boleh ada hakim yang merasa harus menyenangkan penguasa atau kelompok tertentu.
Negara hukum hanya akan bermakna apabila putusan pengadilan lahir dari pertimbangan hukum, bukan pesanan politik.
3. Mengakhiri impunitas dalam penegakan hukum terhadap aparat.
Aparat militer maupun sipil yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum.
Pangkat, jabatan, dan seragam tidak boleh menjadi perisai untuk menghindari pertanggungjawaban.
Persoalan yurisdiksi peradilan militer dan peradilan umum memang memiliki aturan tersendiri. Namun, prinsip dasarnya jelas: tidak boleh ada warga negara yang kebal hukum hanya karena memiliki kekuasaan.
4. Menata ulang lingkaran strategis di pusat kekuasaan.
Perubahan personel di sekitar pusat kekuasaan dapat menjadi sinyal bahwa Prabowo sedang membangun pola kepemimpinan sendiri.
Orang-orang yang memiliki pengaruh besar pada masa pemerintahan sebelumnya tidak otomatis harus mempertahankan posisi strategis.
Namun, ukuran keberhasilan bukan berapa banyak orang yang dicopot. Ukurannya adalah apakah pergantian tersebut menghasilkan pemerintahan yang lebih profesional, bersih, dan efektif.
5. Mengungkap dugaan skenario makar melalui proses hukum yang transparan.
Jika memang terdapat upaya makar, negara wajib mengungkapnya berdasarkan bukti dan prosedur hukum.
Tetapi tuduhan makar bukan perkara ringan. Ia tidak boleh dijadikan senjata untuk membungkam kritik atau lawan politik.
Justru transparansi menjadi penting agar publik dapat membedakan ancaman nyata terhadap negara dari persaingan politik biasa.
6. Tidak menjadikan partai politik sebagai tameng bagi persoalan hukum.
Partai politik seharusnya tidak menghalangi proses hukum demi melindungi tokoh tertentu.
Jika ada persoalan hukum yang melibatkan pejabat atau keluarga pejabat, biarkan mekanisme hukum bekerja.
Tidak boleh ada subsidi politik untuk menghindari pemeriksaan. Tidak boleh ada kekebalan hanya karena seseorang berada di lingkaran kekuasaan.
Persoalannya Bukan Sekadar Gibran
Pada akhirnya, pertarungan politik yang sedang menjadi perhatian publik tidak cukup dibaca sebagai persoalan hubungan antara Prabowo dan Gibran.
Ada persoalan yang jauh lebih besar: siapa yang mengendalikan kebijakan ekonomi, siapa yang memiliki pengaruh terhadap aparat keamanan, siapa yang menguasai jaringan kekuasaan, dan siapa yang mampu membentuk persepsi masyarakat.
Di sinilah Prabowo sedang menghadapi ujian kepemimpinan.
Saya sendiri tidak selalu harus sepakat dengan seluruh kebijakan Prabowo. Kritik terhadap pemerintah tetap diperlukan. Bahkan, pemerintah yang kuat justru harus berani menerima kritik.
Tetapi saya juga tidak sepakat jika kritik masyarakat dijadikan kendaraan untuk merebut kekuasaan melalui cara-cara kotor.
Indonesia pernah mengalami masa ketika masyarakat mudah diadu domba, perbedaan agama dijadikan alat politik, dan sentimen identitas dipelihara untuk kepentingan kelompok tertentu. Kita tidak ingin kembali ke situasi seperti itu.
Jangan sampai pergantian kekuasaan hanya mengembalikan kendali negara kepada kelompok yang sama, dengan wajah dan kemasan politik yang berbeda.
Prabowo harus membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar penerus kompromi politik masa lalu. Ia harus menunjukkan bahwa pemerintahannya benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.
Dan satu hal yang paling penting: jangan sampai pemberantasan oligarki hanya menjadi slogan untuk mengganti oligarki lama dengan oligarki baru.
Sebab, kemenangan politik sejati bukan ketika lawan berhasil disingkirkan, melainkan ketika negara berhasil dibebaskan dari kendali kepentingan segelintir orang.
Itulah yang seharusnya menjadi tujuan akhir dari seluruh akrobat politik ini.***
