Wartatrans.com, JAKARTA — Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) menyerukan transformasi sektor perikanan melalui digitalisasi dan penguatan ekosistem modern dalam Forum Nelayan Nasional (FNN) 2025 yang digelar di Jakarta, Kamis (27/11/2025). Seruan tersebut dituangkan dalam Deklarasi Bahari sebagai komitmen bersama mewujudkan kedaulatan pangan laut menuju Indonesia Emas.
Deklarasi Bahari memuat dukungan terhadap lima program bakti bahari: pangan untuk kesejahteraan rakyat, ikan untuk manusia Indonesia pintar, laut yang bersih dan lestari, tata kelola kelautan dan perikanan untuk kebaikan semua, serta lingkungan hidup bahari yang harmoni dan berkelanjutan.
FNN 2025 mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga perwakilan komunitas nelayan dari berbagai wilayah Indonesia.
Digitalisasi Jadi Pondasi Perikanan Masa Depan
Ketua Dewan Pembina HMNI, Gema Sasmita, menegaskan bahwa digitalisasi harus menjadi landasan utama dalam membangun sektor perikanan yang maju dan berdaya saing.
“Digitalisasi bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Hanya dengan begitu, nelayan bisa naik kelas: dari pekerja tradisional menjadi pelaku usaha modern,” ujarnya di hadapan ratusan peserta.
Menurutnya, digitalisasi perlu diterapkan mulai dari pencatatan hasil tangkap, pelaporan cuaca dan lokasi tangkap, akses pasar, hingga peningkatan literasi dan pelatihan bagi nelayan di seluruh Indonesia.
Pemerintah Tegaskan Tantangan: Iklim, Regenerasi Nelayan, hingga Pasar
Perwakilan pemerintah dalam forum tersebut menyoroti berbagai tantangan besar yang dihadapi sektor perikanan. Dr. Prayudi Syamsuri, S.P., M.Si., Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Konektivitas Kemenko Pangan, menjelaskan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan tidak bisa dilepaskan dari dinamika perubahan iklim dan pasar.
> “Perubahan iklim, menurunnya regenerasi nelayan, serta ketidakpastian pasar memperberat tantangan di sektor perikanan. Teknologi menjadi kunci untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif,” tegasnya.
Para peserta forum juga menyampaikan sejumlah persoalan nyata di lapangan, di antaranya lemahnya pengawasan wilayah tangkap, belum optimalnya budidaya dan penangkapan, serta terbatasnya akses nelayan terhadap teknologi, informasi pasar, permodalan, dan kemampuan hilirisasi produk.
KKP Dorong Kerangka Ekonomi Biru
Menanggapi berbagai tantangan tersebut, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan bahwa pemerintah telah menyusun kerangka pengelolaan berbasis Ekonomi Biru. Pendekatan ini tidak hanya menekankan peningkatan produksi, tetapi juga konservasi, keberlanjutan, integrasi rantai nilai, serta sinergi multipihak mulai dari pemerintah daerah, komunitas nelayan, hingga investor dan lembaga konservasi.
Akademisi: HMNI Harus Jadi Akselerator di Lapangan
Dalam sesi akademik, Prof. Syamsul dari Burhanudin Abdullah Center (BA Center) menegaskan bahwa HMNI memiliki peran strategis dalam mempercepat kemajuan sektor perikanan nasional.
“Forum ini sangat strategis. HMNI harus menjadi akselerator, bukan hanya pengumpul aspirasi. HMNI harus menjadi jembatan antara kebijakan dan implementasi di lapangan,” ujarnya.
BA Center, yang kini menjadi think tank pemerintah di bidang UMKM dan koperasi, mendukung langkah-langkah HMNI dalam mengadvokasi peningkatan produktivitas perikanan dan memperkuat kapasitas nelayan melalui teknologi dan penguatan kelembagaan.
Prof. Syamsul menambahkan bahwa jika HMNI dapat memaksimalkan peran edukasi dan pendampingan bagi nelayan, maka produktivitas sektor perikanan akan meningkat dan penyelarasan program antara pemerintah, pelaku usaha, serta komunitas nelayan dapat berjalan lebih cepat.*** (Septi/Dulloh)
