Wartatrans.com, BOGOR — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Haji Fikri Hudi Oktiarwan, S.Sos., menegaskan bahwa fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian penting dari tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat provinsi Jawa Barat.
Hal tersebut disampaikan Haji Fikri saat melaksanakan kegiatan pengawasan pemerintahan di Kantor DPD PKS Kabupaten Bogor, Sabtu (22/8/2026). Menurutnya, pengawasan bukan sekadar aktivitas politik, tetapi merupakan amanah yang melekat pada lembaga legislatif dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Pengawasan ini merupakan kewajiban saya sebagai wakil rakyat yang diatur dalam undang-undang. Tugas kami bukan hanya membuat kebijakan dan menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga memastikan pemerintahan berjalan dengan baik, transparan, dan bertanggung jawab,” ujar Haji Fikri.
Ia menekankan bahwa pengawasan kegiatan pemerintahan harus dilakukan secara profesional, objektif, dan konstruktif. Tujuannya bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap program dan kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Politisi partai PKS itu juga mengingatkan bahwa profesionalisme dalam bekerja merupakan bagian dari tanggung jawab moral seorang muslim. Menurutnya, setiap pekerjaan yang dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan aturan dapat menjadi bagian dari ibadah kepada Allah SWT.
“Sebagai seorang muslim, Saya memiliki kewajiban untuk menjaga profesionalisme dalam bekerja. Bekerja mencari rezeki dengan cara yang halal, amanah, dan bertanggung jawab merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala,” katanya.
Wakil rakyat sekaligus ketua Kordinator Daerah ORKI Kabupaten Bogor itu mengajak seluruh aparatur pemerintahan maupun masyarakat yang memiliki aktivitas padat dalam melayani masyarakat untuk menjaga kebugaran tubuh. Menurutnya, kesehatan dan kebugaran merupakan modal penting agar seseorang mampu menjalankan amanah dan pekerjaannya secara optimal.
“Kebugaran tubuh juga menjadi sebuah keharusan. Kalau aktivitas kita padat, tanggung jawab kita banyak, maka kesehatan harus dijaga. Dengan tubuh yang sehat dan pikiran yang baik, kita bisa bekerja lebih maksimal dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Haji Fikri mengingatkan kepada seluruh pejabat dan penyelenggara pemerintahan agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun anggaran negara. Ia menegaskan bahwa praktik korupsi pada akhirnya akan merugikan masyarakat karena mengurangi hak publik terhadap pelayanan dan pembangunan yang seharusnya diterima.
“Jangan korupsi. Korupsi bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan masyarakat. Uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik justru hilang karena disalahgunakan,” tegasnya.
Menurut Haji Fikri, jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan kesempatan untuk memperkaya diri atau kelompok. Karena itu, integritas, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Selain menjalankan fungsi pengawasan melalui lembaga legislatif, Haji Fikri mengajak masyarakat ikut berperan dalam mengawal jalannya pemerintahan. Ia meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan praktik yang tidak sesuai dengan aturan dalam pelayanan maupun penyelenggaraan pemerintahan.
“Pemerintahan yang baik tidak bisa hanya diawasi oleh DPRD. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Kalau menemukan praktik-praktik yang tidak sesuai, jangan segan untuk melaporkan melalui mekanisme dan saluran pengaduan yang resmi,” jelasnya.
Ia menambahkan, partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Namun, laporan yang disampaikan hendaknya berdasarkan fakta dan dilakukan melalui mekanisme yang benar agar dapat ditindaklanjuti secara objektif.
Haji Fikri berharap kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, bebas dari korupsi, serta benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Pada akhirnya, tujuan kita sama, yaitu menghadirkan pemerintahan yang bersih, pelayanan yang baik, dan pembangunan yang manfaatnya benar-benar di rasakan masyarakat,” pungkasnya.*** (Dull)
