Wartatrans.com, JATENG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengadakan acara Dialog Antikorupsi di Grhadhika Bhakti Praja, Senin (30/3/2026).
Acara yang diikuti Bupati, Walikota, serta Pimpinan DPRD dari 35 kabupaten/ kota se Jawa Tengah ini bertujuan memperkuat strategi preemtif dan preventif menghindari tindak pidana korupsi.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan ajang digelar untuk mengingatkan pejabat di Jateng pada peran utamanya yaitu sebagai pelayan publik. Peristiwa tangkap tangan KPK padaa Bupati Pati, Pekalongan, dan Cilacap wajib jadi pelajaran bagi semuanya.
Karena itu, selain dialog anti korupsi juga dilakukan penandatanganan pakta integritas tidak korupsi. Tanda tangan bukan hanya dilakukan oleh Gubernur, Bupati, Walikota, juga oleh Ketua DPRD yang memiliki fungsi pengawasan di wilayah masing – masing.
Luthfi mengingatkan, agar penandatangan pakta integritas tidak sekadar pemanis bibir. “Saya tidak menolerir koruptor sedangkan melanggar hukum itu sifatnya personal. Jadi tanggung jawabnya ada pada pribadi, bukan institusi,” tegas Luthfi.
Menurut catatan Wartatrans.com, sudah empat kali Gubernur Luthfi mengeluarkan statemen serupa. Pertama pada retret sebelum ‘anak buahnya’ ditangkap KPK, kedua setelah ada yang ditangkap, ketiga setelah ada yang ditangkap lagi dan ke empat yang terkini.
Wakil Ketua KPK RI Fitroh Rohcahyanto mengapresiasi amanat sekaligus amarah Ahmad Luthfi. “Ini ajakan berkesadaran, kalau pengetahuan tentang korupsi semua sudah tahu. Yang kurang adalah kesadaran untuk tidak korupsi,” kata Fitroh.
Untuk itu KPK punya program pencegahan dan melakukan monitoring di berbagai daerah termasuk Jawa Tengah.*** (Slamet Widodo)
