Wartatrans.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus memperkuat pengembangan infrastruktur dan pelayanan kepelabuhanan di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal ini diterapkan melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah Barang Milik Daerah berupa tanah sisi darat Pelabuhan Nunbaun Sabu dari Pemerintah Kota Kupang kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kupang, di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Penandatanganan BAST tersebut menjadi langkah penting dalam penyelesaian proses hibah yang telah berlangsung sejak 2012.
Aset berupa tanah seluas 3.134 meter persegi dengan nilai perolehan Rp501.440.000 itu selanjutnya akan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan serta sarana penunjang Pelabuhan Nunbaun Sabu.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan mengapresiasi kepada Pemerintah Kota Kupang atas dukungan dan komitmennya dalam mendukung pengembangan sektor transportasi laut.
Menurutnya, hibah tersebut merupakan bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepelabuhanan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Transportasi laut memiliki peran yang sangat strategis, terutama di wilayah kepulauan seperti Nusa Tenggara Timur. Karena itu, dukungan infrastruktur kepelabuhanan perlu terus diperkuat agar konektivitas masyarakat semakin baik dan pelayanan transportasi laut dapat berjalan secara optimal,” kata Lollan.
Ia menegaskan, pengembangan infrastruktur pelabuhan juga harus berjalan seiring dengan peningkatan aspek keselamatan pelayaran.
“Kita juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keselamatan pelayaran, termasuk kedisiplinan memakai life jacket dan tidak merokok di atas kapal pada area yang dapat menimbulkan risiko kebakaran,” ucapnya.
Di sisi lain, menjelang periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), Lollan juga meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kesiapan pelayanan, sarana dan prasarana, serta koordinasi untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat.
“Kesiapan seluruh pemangku kepentingan harus benar-benar diperhatikan, terlebih NTT merupakan wilayah kepulauan yang masyarakatnya sangat bergantung pada transportasi laut,” ungkapnya.
Pihaknya juga meminta agar aset yang telah diserahterimakan dapat dikelola secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengamanan, pemeliharaan, serta perencanaan pemanfaatan aset perlu menjadi perhatian agar dapat mendukung pengembangan pelabuhan secara optimal dan berkelanjutan.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Wali Kota Kupang, Christian Widodo, menyampaikan apresiasi atas tuntasnya proses hibah yang telah berlangsung selama kurang lebih 14 tahun.
Ia menekankan bahwa laut memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat NTT.
Bagi masyarakat di wilayah kepulauan, laut bukan sekadar ruang geografis, melainkan jalur yang menghubungkan keluarga, membuka akses pendidikan dan kesehatan, serta mendukung aktivitas perdagangan dan mata pencaharian, termasuk bagi para nelayan.
“Bagi kami, pelabuhan bukan hanya tempat kapal berangkat dan melakukan bongkar muat, tetapi juga tempat bertumpunya harapan dan kehidupan masyarakat,” katanya.
Menurut Christian, penyelesaian hibah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat dukungan infrastruktur transportasi laut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya.
Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, Ditjen Perhubungan Laut berharap pemanfaatan aset Pelabuhan Nunbaun Sabu dapat mendukung peningkatan fasilitas kepelabuhanan, memperkuat konektivitas wilayah, serta mendorong pelayanan publik yang semakin baik.
Ke depan, kolaborasi antara Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kota Kupang akan terus didorong, tidak hanya dalam penyediaan dan pengelolaan aset, tetapi juga Fokus Penanganan Penumpang, Kemenhub Pastikan Penanggulangan Kebakaran KMP Batumandi pengembangan layanan transportasi laut yang aman, tertib, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (omy)
