Wartatrans.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan keseriusannya membangun sektor kelautan dan perikanan nasional. Dalam kunjungannya ke Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Leato Selatan, Kota Gorontalo, Sabtu (9/5), Prabowo mengumumkan pembangunan 1.582 unit kapal ikan modern untuk nelayan di seluruh Indonesia.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya besar pemerintah mendorong nelayan lokal “naik kelas” melalui modernisasi armada tangkap dan penguatan ekonomi pesisir. Di hadapan para nelayan dan masyarakat pesisir, Prabowo menegaskan bantuan kapal akan mulai direalisasikan tahun ini.
Ia menyebut pembangunan kapal dilakukan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil sekaligus langkah memperkuat kedaulatan maritim Indonesia.
“Saya sering diejek Prabowo ini, Prabowo itu, tetapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu. Kita akan bangun mulai tahun ini 1.582 kapal ikan,” ujar Prabowo.
Program bantuan kapal tersebut akan dijalankan melalui koperasi nelayan. Pemerintah mendorong nelayan di berbagai daerah membentuk kelompok usaha berbasis koperasi agar distribusi bantuan lebih terorganisasi dan berkelanjutan. Kapal yang dibangun terdiri dari berbagai ukuran, mulai kapal kecil hingga kapal besar sesuai kebutuhan wilayah penangkapan ikan.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan pembangunan 1.582 kapal dilakukan secara bertahap mulai 2026 hingga 2028. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.000 unit merupakan kapal berkapasitas 30 gross ton (GT) yang nantinya diprioritaskan untuk mendukung aktivitas ekonomi di KNMP.
Menurut Trenggono, program ini bertujuan meremajakan armada perikanan nasional yang sebagian besar telah berusia tua. Pemerintah juga memastikan seluruh kapal diproduksi di dalam negeri guna memperkuat industri galangan kapal nasional sekaligus membuka lapangan kerja baru di sektor maritim.
Selain membangun kapal, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menyiapkan sumber daya manusia yang akan mengoperasikan armada modern tersebut. Pelatihan awak kapal dilakukan melalui sekolah-sekolah perikanan dan masyarakat pesisir di kawasan KNMP.
Bangun 50 Kapal di 2026
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, mengatakan tahap awal pembangunan difokuskan pada penyelesaian 50 unit kapal modern sepanjang 2026. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan rantai pasok material, peralatan, hingga kesiapan galangan kapal nasional.
“Membangun kapal harus benar benar memenuhi aspek teknis dan pelaksanaan yang profesional dan memenuhi standar pembangunan yang baik dan tersertifikasi. Kita harus siapkan semua mulai dari design ,bahan bakunya dan kelengkapan lainnya hingga kesiapan galangan kapal yang akan membangunnya,” ujar Latif.
Program modernisasi armada ini juga mendapat dukungan internasional. Dalam kunjungan kenegaraan ke London awal tahun 2026, Pemerintah Inggris menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan 1.500 kapal ikan Indonesia melalui kerja sama maritim kedua negara. Dukungan tersebut disampaikan langsung Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dalam pertemuan bilateral bersama Presiden Prabowo di Downing Street.
Pemerintah menilai modernisasi kapal ikan menjadi langkah penting untuk meningkatkan produktivitas nelayan sekaligus memperkuat ekonomi biru nasional. Kehadiran kapal modern diharapkan mampu meningkatkan hasil tangkapan, memperluas jangkauan melaut, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Di sisi lain, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih juga terus dipercepat. Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 100 KNMP pada 2025 dan sebanyak 65 lokasi telah rampung dibangun. Kawasan KNMP dirancang menjadi pusat ekonomi pesisir terpadu yang dilengkapi hunian nelayan, fasilitas pengolahan hasil laut, hingga penguatan koperasi masyarakat.
Bagi pemerintah, pembangunan ribuan kapal dan kampung nelayan bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan simbol perubahan arah kebijakan maritim nasional. Melalui program tersebut, pemerintah ingin memastikan nelayan Indonesia tidak lagi menjadi penonton di lautnya sendiri, melainkan menjadi pelaku utama dalam mengelola kekayaan laut nasional.(fahmi)
