Wartatrans.com, ACEH – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat rehabilitasi tambak di Aceh yang terdampak bencana hidrologi guna memulihkan produktivitas budidaya dan menggerakkan kembali perekonomian masyarakat pesisir. Pemerintah menargetkan sebanyak 15.000 hektare tambak kembali beroperasi hingga akhir 2026.
Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha mengatakan, pada tahap awal pemerintah menargetkan sekitar 5.200 hektare tambak sudah kembali beroperasi paling lambat September 2026. Upaya tersebut dilakukan agar petambak dapat segera melanjutkan aktivitas budidaya setelah tambaknya diperbaiki.
“Tujuan kami bukan sekadar memperbaiki tambak, tetapi memastikan masyarakat kembali berproduksi. Karena itu setelah rehabilitasi selesai, kami juga menyiapkan bantuan benih dan pakan sehingga petambak dapat langsung memulai budidaya,” ujar Andy saat meninjau tambak di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, Jumat (24/7).
Menurut Andy, pemulihan kawasan tambak tidak hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur, tetapi juga dilanjutkan dengan penyaluran benih dan pakan agar petambak dapat segera berproduksi. Program tersebut didukung sinergi antara KKP, pemerintah daerah, dan Komisi IV DPR RI.
Hingga saat ini, seluas 694 hektare tambak telah kembali beroperasi melalui penebaran benih udang, bandeng, kakap, dan nila salin. Pemerintah optimistis luasan tambak yang kembali produktif akan terus bertambah seiring percepatan rehabilitasi di berbagai wilayah terdampak.
Untuk mendukung program tersebut, KKP menyalurkan 12 unit excavator ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Delapan unit di antaranya difokuskan untuk mempercepat rehabilitasi tambak di sejumlah kabupaten di Aceh.
Selain sektor budidaya, KKP juga memperkuat sektor perikanan tangkap dengan menyalurkan bantuan mesin kapal serta 100 unit coolbox berkapasitas 300 liter kepada nelayan di Kabupaten Bireuen dan Aceh Utara.
Andy menjelaskan, dengan penerapan teknologi budidaya tradisional plus yang saat ini digunakan masyarakat, setiap hektare tambak yang kembali beroperasi diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 600 kilogram udang dalam satu siklus budidaya. Dengan asumsi harga jual rata-rata Rp50 ribu per kilogram, potensi omzet mencapai sekitar Rp30 juta per hektare dalam waktu tiga bulan.
“Keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari selesainya rehabilitasi, tetapi dari kemampuan petambak kembali bekerja dan memperoleh pendapatan,” katanya.
Percepatan rehabilitasi dilakukan melalui refocusing anggaran internal KKP sehingga masyarakat tidak perlu menunggu proses administrasi anggaran rehabilitasi yang masih berlangsung. Pemerintah juga memastikan seluruh bantuan diberikan tanpa dipungut biaya.
Anggota Komisi IV DPR RI TA Khalid mengapresiasi langkah cepat KKP dalam mempercepat pemulihan sektor budidaya di Aceh.
“KKP mengambil langkah yang sangat cepat dengan melakukan refocusing anggaran internal, ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat Aceh yang terdampak bencana,” ujar TA Khalid.
Sementara itu, petambak di daerah terdampak mulai merasakan manfaat program tersebut. Fazil, petambak asal Pidie Jaya, mengaku bantuan benih dan pakan menjadi modal penting untuk kembali menjalankan usaha setelah tambaknya rusak akibat bencana.
“Bantuan benih dan pakan ini sangat membantu kami untuk kembali beroperasi. Saya yakin tiga bulan ke depan sudah bisa panen,” ujarnya.
Melalui rehabilitasi yang dilakukan secara bertahap, KKP berharap produktivitas tambak di Aceh dapat pulih sehingga mampu menghidupkan kembali roda perekonomian masyarakat pesisir yang sempat terdampak bencana.(fahmi)
