Wartatrans.com, SURABAYA – Pemerintah baik pusat maupun daerah mempercepat langkah penanganan kepadatan di lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk melalui penguatan koordinasi lintas sektor.
Pada pertemuan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, disepakati sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas layanan sekaligus memastikan kelancaran arus logistik dan mobilitas masyarakat di koridor penghubung Jawa–Bali tersebut.
Menhub Dudy menegaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai alternatif solusi yang akan dijalankan secara bertahap, mulai dari pembangunan dan optimalisasi dermaga, peningkatan kapasitas dermaga eksisting, pengoperasian kapal berukuran lebih besar, hingga optimalisasi pelabuhan pendukung seperti Jangkar, Tanjungwangi, serta pemanfaatan Pelabuhan Celukan Bawang di Bali Utara sebagai jalur alternatif pada periode puncak.
“Kepadatan kini tidak hanya terjadi saat musim libur, tetapi juga pada hari-hari biasa. Karena itu, kapasitas layanan harus segera ditingkatkan,” ujar Menhub di Surabaya, Kamis (16/7/2026).
Menhub juga secara khusus meminta PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mempercepat penggunaan kapal berkapasitas lebih besar di lintasan Ketapang–Gilimanuk, agar mampu mengangkut lebih banyak kendaraan dan penumpang dalam sekali perjalanan, sehingga waktu tunggu dapat ditekan.
Gubernur Jatim Khofifah menyatakan, pertemuan tersebut berlangsung sangat produktif karena menghasilkan kesepahaman lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam memperkuat konektivitas transportasi nasional.
“Pertemuan ini membahas banyak agenda strategis dan menjadi langkah bersama untuk menghadirkan solusi yang lebih komprehensif bagi masyarakat,” ungkap Khofifah.
Solusi Jangka Panjang
Menindaklanjuti arahan pemerintah tersebut, ASDP menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi berbagai langkah operasional sekaligus pengembangan infrastruktur sebagai solusi jangka panjang.
Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengutarakan, perusahaan telah berkoordinasi intensif bersama Kemenhub, pemerintah daerah, KSOP, kepolisian, Gapasdap, INFA, dan asosiasi angkutan logistik guna memastikan penanganan dilakukan secara terpadu.
“Kami memahami dampak yang dirasakan masyarakat dan pelaku usaha akibat kepadatan di lintasan Ketapang–Gilimanuk. Karena itu, kami tidak hanya fokus pada penanganan operasional harian, tetapi juga mempercepat penyelesaian akar persoalan melalui penguatan kapasitas layanan dan kolaborasi lintas sektor,” jelas Heru.
Di lapangan, ASDP terus mengoptimalkan pola operasi kapal, memaksimalkan kapasitas armada, menyiapkan kantong parkir tambahan bagi kendaraan logistik agar antrean tidak meluas ke jalan nasional.
Selain itu juga mendorong pengguna jasa membeli tiket lebih awal melalui aplikasi Ferizy untuk mengatur distribusi kedatangan kendaraan ke pelabuhan.
Sebagai bagian dari penguatan infrastruktur, ASDP juga menyiapkan peningkatan kapasitas Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk melalui pembangunan bertahap tiga pasang movable bridge Dermaga 1, 2, dan 3 berkapasitas 50 ton yang ditargetkan rampung pada 2029.
“Pengembangan turut mencakup pembangunan akses penghubung Ketapang–Bulusan guna memperlancar arus kendaraan,” imbuhnya.
“ASDP siap menjalankan arahan pemerintah dan terus memperkuat layanan agar lintasan Ketapang–Gilimanuk semakin andal, aman, dan mampu mengantisipasi pertumbuhan mobilitas masyarakat serta logistik nasional secara berkelanjutan.” (omy)
