Wartatrans.com, JAKARTA – Jumlah pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terus bertambah, tetapi transformasi pembayaran digital di Indonesia belum sepenuhnya menggeser dominasi uang tunai. Hingga April 2026, Bank Indonesia (BI) mencatat 45 juta merchant telah menggunakan QRIS dengan nilai transaksi mencapai Rp2.970 triliun pada kuartal I 2026. Sekitar 90 persen pengguna berasal dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menandakan adopsi meluas meski pemanfaatannya belum merata.
Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Santoso Liem, Rabu (15/7/2026), mengatakan pertumbuhan tersebut didorong interoperabilitas yang memungkinkan satu kode QR digunakan berbagai aplikasi pembayaran. Kebijakan pembebasan Merchant Discount Rate (MDR) untuk transaksi di bawah Rp500 ribu bagi usaha mikro juga mempercepat adopsi sehingga realisasinya melampaui proyeksi awal.
Keberhasilan memperluas penggunaan QRIS di dalam negeri turut mengantarkan Indonesia menjadi salah satu negara paling agresif mengembangkan pembayaran QR lintas batas di ASEAN. QRIS telah terkoneksi dengan sistem pembayaran Thailand, Malaysia, dan Singapura, sedangkan integrasi dengan Unified Payments Interface (UPI) India ditargetkan terealisasi pada akhir 2026. Konektivitas tersebut diharapkan memperlancar transaksi wisata, perdagangan, dan remitansi sekaligus memperkuat daya saing sistem pembayaran nasional.
Meski demikian, peningkatan jumlah merchant belum sepenuhnya mencerminkan kedalaman penggunaan QRIS. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyebut rata-rata setiap merchant hanya mencatat sekitar 39 hingga 48 transaksi per bulan dengan nilai rata-rata Rp92 ribu per transaksi. Menurut dia, kondisi itu menunjukkan pembayaran tunai masih menjadi pilihan utama masyarakat, terutama pada transaksi ritel bernilai kecil.
Pada kesempatan yang sama, Josua juga menyoroti ketimpangan adopsi antarwilayah. Jawa Barat memiliki sekitar 9,8 juta merchant QRIS, sedangkan sejumlah provinsi di kawasan timur Indonesia baru mencatat belasan ribu merchant. Perbedaan tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi digital masih terkonsentrasi di wilayah dengan infrastruktur dan aktivitas ekonomi yang lebih kuat.
Pengamat Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai tantangan terbesar bukan lagi penyediaan teknologi, melainkan membangun ekosistem pembayaran digital secara utuh. Banyak pedagang menerima pembayaran melalui QRIS, tetapi masih membayar distributor secara tunai. Di sejumlah daerah, kebiasaan menggunakan uang tunai, keterbatasan akses internet, serta penggunaan QRIS statis yang rentan dimanipulasi juga memperlambat pendalaman digitalisasi.
Karena itu, tantangan BI kini bergeser dari mengejar jumlah merchant menuju peningkatan kualitas transaksi. Pendalaman ekosistem pembayaran, pemerataan infrastruktur digital, serta pemanfaatan data transaksi QRIS sebagai dasar penilaian kredit akan menjadi penentu apakah QRIS mampu berkembang dari sekadar alat pembayaran menjadi pintu masuk pembiayaan produktif dan penguatan inklusi keuangan bagi UMKM.Satu catatan editorial: sebelum dipublikasikan, saya menyarankan memverifikasi kembali angka Rp2.970 triliun pada kuartal I 2026 dengan sumber resmi BI agar tidak terjadi kekeliruan penulisan nominal.***
(Artha Tidar)
