Wartatrans.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan terus memperkuat strategi penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan melalui penguatan sistem pengawasan.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan menekankan pentingnya transformasi digital yang menyeluruh di sisi pengawasan angkutan logistik, agar lebih cepat dan efektif dalam mendeteksi pelanggaran over dimension over load (ODOL).
“Saat ini pengawasan masih parsial dan konvensional, personel kami terbatas dan harus mengawasi sekian banyak kendaraan ODOL. Artinya kita perlu melakukan pengawasan berbasis teknologi dan data secara digital karena manual tidak bisa lagi, kami akan maksimalkan pemanfaatan data yang ada di kementerian dan lembaga lainnya,” jelas Aan di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Kemenhub bersama kementerian dan lembaga lain seperti Korlantas Polri, Kementerian PU, BUJT, Kemenperin hingga Kemendag tengah melakukan transformasi pengawasan berbasis digital melalui integrasi data lintas stakeholders.
Transformasi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi seperti kamera ETLE ataupun jembatan timbang Weigh in Motion (WIM) guna mempermudah proses pengawasan hingga penegakan hukum terhadap kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan.
“Transformasi pengawasan juga bertujuan untuk memastikan tanggung jawab pelanggaran tidak hanya dibebankan kepada pengemudi yang membawa kendaraan ODOL,” katanya.
Aan mengatakan, dengan adanya pengawasan berbasis teknologi, pemilik barang maupun transporter juga bisa dimintakan pertanggungjawaban terhadap pelanggaran lebih dimensi dan lebih muatan.
“Selama ini kalau ada pelanggaran, pengemudi kerap jadi kambing hitam padahal ada pemilik barang atau pemilik kendaraan yang kalau mereka aware dengan keselamatan seharusnya tidak boleh memuat barang sebanyak itu. Dengan sistem yang kita bangun saat ini, tidak hanya pengemudi, tanggung jawab juga akan dibebankan ke operator atau pengusaha,” bebernya.
Aan juga yakin, sistem pengawasan berbasis digital mampu mencegah terjadinya pungutan liar (pungli) karena akan mengurangi interaksi antara petugas dengan pengemudi di lapangan.
“Terkait pungli kita tidak menutup mata masih terjadi dan kami tegas terhadap pelanggaran tersebut, sudah ada yang kita demosi tidak kerja di jembatan timbang lagi. Kita pun melihat ini sebagai tantangan untuk terus mengawasi personel kita agar tidak melakukan pungli, maka dengan adanya sistem digital seperti CCTV atau ETLE akan menutup ruang terjadinya tawar-menawar pengemudi dengan petugas jadi menutup ruang adanya pungli,” ujarnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Aan mengatakan, Kemenhub juga tengah menjalankan masa transisi menuju penerapan Zero ODOL melalui sosialisasi dengan asosiasi pengemudi serta operator angkutan barang, guna mengurangi resistensi pada kebijakan tersebut.
Hal ini dilakukan agar seluruh pihak memahami kebijakan yang akan diterapkan serta mampu beradaptasi dengan pengawasan hingga penegakan hukum berbasis digital, sehingga harapannya target Zero ODOL 2027 dapat tercapai.
“Dengan orkestrasi yang dimpimpin Kemenko Infrawil dan komitmen yang sama dari semua kementerian-lembaga, saya optimistis 2027 Zero ODOL dapat tercapai. Mari kita akhiri toleransi terhadap kendaraan ODOL juga terhadap kecelakaan lalu lintas karena tidak ada yang lebih penting dari keselamata manusia, satu nyawa terlalu banyak,” pungkasnya. (omy)
