Wartatrans.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan bersama Pemerintah Inggris melalui program UK Partnering for Accelerated Climate Transitions (UK PACT) dan mitra pelaksana Institute for Natural Resources, Energy, and Environmental Management (IREEM) meluncurkan tiga dokumen strategis guna mempercepat transisi menuju ekosistem maritim rendah karbon di Indonesia.
Peluncuran dilakukan dalam Forum Kolaboratif UK PACT di Jakarta, Selasa (14/7/2026), sebagai bagian dari upaya mendukung agenda dekarbonisasi sektor maritim nasional menuju target Net Zero Emission 2060.
Tiga dokumen yang diperkenalkan meliputi Buku Panduan Efisiensi Energi Sektor Maritim, Kajian Bahan Bakar Alternatif, dan Kajian Optimalisasi Onshore Power Supply (OPS). Ketiganya disusun sebagai instrumen teknis yang saling melengkapi untuk mendukung transformasi pelabuhan dan pelayaran yang lebih ramah lingkungan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan, mengatakan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memiliki peran strategis dalam mengawal transformasi sektor maritim nasional menuju sistem transportasi laut yang berkelanjutan.
“Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memegang peranan penting dalam membentuk industri maritim Indonesia. Dalam konteks dekarbonisasi, peran tersebut berarti memastikan armada nasional dan pelabuhan Indonesia terus bergerak menuju green shipping dan green ports, bukan semata-mata untuk memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga untuk menjaga daya saing pelayaran Indonesia di tingkat global,” ujarnya.
Menurut Lollan, agenda dekarbonisasi maritim Indonesia sejalan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2023 tentang Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Transportasi, Kebijakan Energi Nasional yang tertuang dalam PP Nomor 40 Tahun 2025, serta target pengurangan emisi yang ditetapkan oleh International Maritime Organization (IMO).
Sementara itu, UK Minister-Counsellor for Development British Embassy Jakarta, Peter Rajadiston, menegaskan komitmen Pemerintah Inggris untuk terus mendukung Indonesia dalam membangun ekosistem maritim rendah karbon.
Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi bagian penting dari Kemitraan Strategis Inggris–Indonesia dan program kemitraan infrastruktur berkelanjutan MELAJU yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau serta meningkatkan ketahanan ekonomi kedua negara.
“Pedoman dan studi yang diluncurkan hari ini akan membantu memperkuat landasan bagi pengambilan keputusan yang berbasis bukti serta investasi yang strategis, sekaligus mendukung pengembangan ekosistem maritim yang lebih tangguh dan berdaya saing,” kata Peter.
Direktur Eksekutif IREEM, Arief Yunan, menambahkan bahwa ketiga dokumen tersebut dirancang untuk menjembatani target dekarbonisasi dengan implementasi nyata di lapangan.
“Melalui panduan yang lebih terstruktur dan berbasis kebutuhan industri, kami berharap para pemangku kepentingan memiliki landasan yang lebih kuat untuk mempercepat penerapan solusi rendah karbon. Ini juga menjadi contoh bagaimana kolaborasi antara pemerintah, industri, mitra pembangunan, dan lembaga teknis dapat mendukung transformasi maritim yang berkelanjutan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Kementerian Perhubungan, PT PELNI (Persero) dan PT Pelindo (Persero) untuk memperkuat upaya dekarbonisasi sektor maritim melalui penerapan efisiensi energi, pemanfaatan teknologi rendah karbon, serta pengembangan ekosistem maritim yang berkelanjutan.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan diskusi panel yang menghadirkan narasumber dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Pelindo (Persero), PT PELNI (Persero), serta Kedutaan Besar Inggris di Jakarta.
Langkah kolaboratif ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam mempercepat transformasi sektor pelayaran dan kepelabuhanan Indonesia menuju industri maritim yang lebih hijau, efisien, dan berdaya saing global.*** (Omy)
