Wartatrans.com, JAKARTA — Penunjukan Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) membawa perhatian tersendiri bagi masyarakat Gayo. Lahir di Takengon, Aceh Tengah, Sugiono kini berada pada posisi strategis dalam mengoordinasikan berbagai agenda pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan manusia dan kebudayaan.
Sugiono dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menko PMK pada 1 Oktober 2026, menggantikan Pratikno. Sebelumnya, Sugiono menjabat Menteri Luar Negeri sejak Oktober 2024.
Bagi masyarakat Gayo, latar belakang Sugiono sebagai putra Takengon memberi dimensi kultural tersendiri. Tanah Gayo dikenal memiliki kekayaan tradisi yang panjang, mulai dari Didong, sastra dan bahasa Gayo, adat-istiadat, tradisi tutur, hingga sejarah Linge yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat di dataran tinggi Aceh.
Kini, seorang putra Gayo berada di kementerian yang salah satu ruang lingkup kerjanya berkaitan langsung dengan pembangunan manusia dan kebudayaan.
Di titik inilah harapan publik Gayo menemukan relevansinya.
Kebudayaan tidak semestinya hanya hadir dalam festival dan seremoni. Ia harus menjadi bagian dari pembangunan manusia. Bahasa daerah, sastra, seni tradisi, sejarah lokal, pengetahuan masyarakat, hingga ekonomi berbasis budaya membutuhkan kebijakan yang berkelanjutan agar tidak sekadar menjadi catatan masa lalu.
Posisi Sugiono dapat menjadi momentum untuk memperkenalkan lebih luas kekayaan budaya Gayo dalam perspektif kebudayaan nasional. Namun, harapan tersebut tentu perlu diterjemahkan melalui kebijakan konkret, bukan hanya karena kedekatan asal-usul.
Gayo memiliki modal kebudayaan yang kuat. Didong, misalnya, bukan sekadar pertunjukan seni, tetapi ruang tempat masyarakat menyampaikan nilai, kritik sosial, pendidikan dan identitas kolektif. Begitu pula bahasa, sastra, adat dan tradisi tutur yang menyimpan pengetahuan lintas generasi.
Karena itu, pembangunan manusia seharusnya berjalan beriringan dengan penguatan kebudayaan.
Dari Takengon ke Jakarta, perjalanan Sugiono kini memasuki ruang kebijakan yang lebih luas. Bagi Gayo, ini dapat menjadi kesempatan untuk membawa kekayaan budaya daerah ke dalam percakapan kebudayaan Indonesia.
Bukan untuk mengistimewakan Gayo, melainkan memastikan bahwa kebudayaan Indonesia yang besar memang dibangun dari kekayaan budaya daerah yang beragam.
Pada akhirnya, ukuran pentingnya bukan sekadar siapa yang duduk di kursi kementerian, tetapi sejauh mana posisi tersebut mampu menghadirkan kebijakan yang membuat kebudayaan daerah tetap hidup, dihargai, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
Tanah Gayo memiliki warisan. Sugiono kini memiliki ruang kebijakan. Tantangannya adalah bagaimana warisan itu memperoleh jalan untuk tumbuh di panggung Indonesia.*** (Jasa)
