Wartatrans.com, BOGOR — Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bogor menggelar pertemuan secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin, 26 Oktober 2026. Pertemuan ini menjadi forum konsolidasi untuk merumuskan gagasan strategis dan rekomendasi kebijakan dalam mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor.
Sejumlah isu strategis menjadi perhatian, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, kesejahteraan keluarga, hingga berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Melalui pertemuan tersebut, Dewan Pakar berupaya menghimpun pemikiran dan keahlian para anggotanya agar dapat dikembangkan menjadi gagasan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Untuk memperkuat efektivitas kajian, Dewan Pakar dibagi menjadi empat kelompok kerja (Pokja) berdasarkan bidang perhatian masing-masing.
Pokja 1, Pendidikan, Sosial dan Dakwah, beranggotakan Dr. H. Hasan Basri Tanjung, M.A.; Dr. H. Syaiful Anwar, S.Sos., M.M.; Drs. H. Asep Aonuddien, M.Si.; Sapto Sugiarto, M.Pd.; Dr. Eman Sulaeman, S.Sos.I., M.Ag.; dan Prof. Dr. H. E. Mujahidin, M.Si. Kelompok ini berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, penguatan kehidupan sosial kemasyarakatan, dakwah, dan pembangunan sumber daya manusia.
Pokja 2, Kesehatan dan Lingkungan, terdiri atas Dr. Sardi Duryatmo, M.Si. dan Dr. Arizqi Ihsan Pratama, M.Pd. Kelompok ini mengkaji persoalan kesehatan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, serta berbagai faktor yang memengaruhi kualitas hidup warga.
Pokja 3, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, beranggotakan Ir. Sukoco, Dr. Baban Sarbana, S.E., M.Si., Dr. Soni Suardi, S.E., M.M., dan Putra Gara, S.Sos. Fokus pembahasannya meliputi penguatan ekonomi daerah, investasi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Adapun Pokja 4, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri atas Dr. H. Syamsuddin, M.Pd.; Dr. (c) Tofan Mahdi, S.E., M.Sos.; H. Rahmaji Asmuri; dan Kolonel Pur TNI-AL Kuswakit, S.E. Kelompok ini memberikan perhatian pada pembangunan keluarga, ketahanan rumah tangga, kesejahteraan keluarga, serta persoalan sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.
Pembagian tersebut diharapkan memungkinkan setiap kelompok menyusun kajian secara lebih terarah sesuai bidang keahlian masing-masing, sekaligus menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk menjawab tantangan pembangunan Kabupaten Bogor.
Dalam pembahasan tindak lanjut, muncul sejumlah usulan agar gagasan Dewan Pakar tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi dapat disampaikan dan diperjuangkan melalui langkah-langkah konkret.
Langkah tersebut meliputi penulisan gagasan di media massa, audiensi dan diskusi dengan Fraksi PKS, penyelenggaraan focus group discussion (FGD) melalui Fraksi, turun langsung ke masyarakat bersama anggota Fraksi untuk menyerap aspirasi, serta publikasi gagasan melalui media sosial partai.
Melalui langkah-langkah itu, hasil kajian diharapkan dapat menjembatani pemikiran para pakar dengan kebutuhan riil masyarakat. Aspirasi warga yang dihimpun di lapangan juga dapat menjadi bahan penting untuk mempertajam rekomendasi kebijakan.
Pertemuan ini sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara Dewan Pakar, Fraksi PKS, struktur partai, dan masyarakat dalam merumuskan solusi atas berbagai persoalan daerah.
Dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, ekonomi, kesejahteraan keluarga, dan persoalan sosial, Dewan Pakar PKS Kabupaten Bogor diharapkan mampu menghadirkan gagasan yang tidak hanya konseptual, tetapi juga aplikatif, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bogor.*** (AW)
