Wartatrans.com, JAKARTA — Beberapa kesempatan lalu, di X – kadang kami masih menyebutnya Twitter – saya menyapa akun Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Ketika itu saya menulis sederhana saja: “Bila ada rencana bikin Museum Film, kenapa tak coba lihat Produksi Film Negara? Berdiri sejak 1934, ada artefak, memiliki historical value.”
Saya tidak menyangka percakapan kecil di media sosial itu kemudian bergerak menjadi sesuatu yang nyata.
Beberapa kawan ikut mendukung. Mereka me-retweet, membicarakan, dan menyambung gagasan itu di X. Begitulah media sosial bekerja. Kadang sebuah gagasan tidak membutuhkan ruang rapat besar untuk memulai perjalanan. Ia cukup dilemparkan ke ruang publik, lalu menemukan orang-orang yang memiliki perhatian yang sama.
Sekitar dua pekan lalu, Kak Agung, kakak kelas saya di SMA 3 Jakarta, mempertemukan saya dengan Adi Bing Slamet, Staf Khusus Menteri Kebudayaan.
Kami sempat ngopi. Bicara ngalor-ngidul, dari hal-hal kecil sampai soal peradaban. Tidak ada yang terasa terlalu formal. Namun dari percakapan ringan itu, saya menangkap ada perhatian terhadap apa yang saya sampaikan mengenai PFN dan sejarah perfilman Indonesia.
Lalu Kamis malam, 10 September, ketika sedang berada di atas kereta api menuju Jakarta, sahabat saya, yang sudah seperti keluarga, Putu Supadma Rudana menelepon.
Bli Putu adalah Ketua Asosiasi Museum Indonesia sekaligus staf ahli Menteri Kebudayaan. Saya sebenarnya merasa kehilangan kontak dengannya. Padahal saya masih menyimpan nomor teleponnya yang lain.
Rupanya, ketika menelepon saya, Bli Putu melanjutkan obrolan saya dengan Pak Menteri. Ia pula yang meyakinkan Pak Menteri untuk datang melihat PFN.
Maka Jumat, 11 September, selepas Magrib, Menteri Kebudayaan Fadli Zon akhirnya sampai di PFN.
Ada satu momen yang bagi saya menarik sekaligus menghangatkan. Saat bersalaman, Pak Menteri berseloroh:
“Saya kemari karena X ini,” sambil menunjuk saya.
Saya tersenyum.
Dalam hati saya berpikir: ternyata sebuah percakapan di media sosial bisa benar-benar membawa seseorang ke tempat yang sedang kita bicarakan.
PFN pun menyambut lengkap. Direktur Utama menjelaskan rencana pengembangan PFN di ruang Great Again. Kami kemudian berbincang dalam suasana yang jauh dari kesan protokoler.
Sambil makan rujak cingur bungkus, muncul lontaran menarik dari Pak Menteri: kemungkinan PFN dikembangkan menjadi BLU di bawah Kementerian Kebudayaan.
Beliau meminta kedua belah pihak mempelajari dan menjajaki kemungkinan tersebut. Bagi saya, ini bukan sekadar soal apakah PFN kelak menjadi BLU atau tidak.
Yang lebih penting adalah bagaimana sebuah gagasan bergerak. Saya sebagai content director melihat ada sesuatu yang patut dicatat dari peristiwa ini.
Media sosial selama ini sering dianggap sebagai ruang gaduh. Tempat orang saling serang, saling sindir, bahkan saling menjatuhkan.
Tetapi malam itu saya melihat wajah lain media sosial. Sebuah gagasan disampaikan. Ada yang membaca. Ada yang merespons. Ada yang meneruskannya.
Kemudian seorang pejabat datang melihat langsung persoalan yang dibicarakan.
Bagi saya, inilah salah satu bentuk komunikasi publik yang sehat. Netizen memberi input. Pejabat mendengar. Lalu terjadi pertemuan di dunia nyata.
Bukankah seharusnya memang begitu?
Saya bahkan berani menyebutnya sebagai sebuah terobosan kecil dalam peradaban media sosial kita. Bukan karena saya yang menulis di X, tetapi karena gagasan yang berangkat dari ruang digital ternyata dapat menemukan jalan menuju ruang kebijakan dan kebudayaan.
Setelah Pak Menteri meninggalkan PFN, saya kembali berbincang dengan Bli Putu dan Pak Agus Widitmoko, Direktur Warisan Budaya.
Kami duduk santai di KFC – lahan PFN memang kini disewa, antara lain juga oleh McDonald’s – dan membicarakan kemungkinan-kemungkinan positif dari pertemuan malam itu.
Saya pulang membawa satu kesimpulan sederhana: Kadang perubahan tidak selalu dimulai dari gedung pemerintahan.
Ia bisa dimulai dari satu kalimat di layar telepon. Dari sebuah cuitan. Dari keberanian menyampaikan gagasan. Dan yang lebih penting, dari kesediaan seorang pejabat untuk mendengar.
Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, saya melihat perhatian terhadap kebudayaan seperti mendapatkan dorongan yang cukup cepat. Museum, warisan budaya, kegiatan kebudayaan, dan berbagai upaya menghidupkan kembali memori bangsa semakin mendapat ruang.
Kita memang membutuhkan kebudayaan untuk membangun Indonesia yang bukan hanya maju secara ekonomi, tetapi juga memiliki ingatan, karakter dan dignity.
Dan malam itu di PFN, saya kembali diingatkan: Media sosial tidak harus selalu menjadi tempat kita berteriak. Ia juga bisa menjadi tempat gagasan menemukan jalan pulang ke dunia nyata.***
