Wartatrans.com, JAKARTA — Ada masa ketika sebuah pemerintahan belum lama berjalan, tetapi ruang publik sudah dipenuhi berbagai suara yang saling berhadapan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pun tidak lepas dari situasi semacam itu.
Di media sosial, muncul narasi yang menggambarkan Indonesia sedang berada dalam sebuah pertarungan besar. Presiden disebut menghadapi koruptor, mafia, oligarki, kepentingan asing, hingga kelompok-kelompok yang dianggap berusaha memengaruhi arah kebijakan negara.
Narasi tersebut tentu perlu ditempatkan sebagai pandangan politik, bukan sebagai kesimpulan faktual bahwa seluruh kelompok tersebut memang sedang melakukan sebuah operasi terkoordinasi. Namun, kemunculannya memperlihatkan satu hal penting: ruang publik Indonesia sedang mengalami pertarungan narasi yang sangat keras.
Pemerintahan dan Riuhnya Informasi
Di era media sosial, sebuah kebijakan pemerintah tidak lagi hanya dibahas melalui konferensi pers, media massa, atau forum politik formal. Dalam hitungan menit, sebuah pernyataan dapat dipotong, dikomentari, disebarkan, kemudian memperoleh tafsir baru.
Di titik inilah persoalan menjadi lebih rumit.
Informasi yang benar dapat bercampur dengan opini. Kritik dapat bercampur dengan propaganda. Kritik terhadap pemerintah bisa saja merupakan bagian penting dari kontrol publik, sementara dukungan terhadap pemerintah juga merupakan hak warga negara.
Yang menjadi persoalan adalah ketika masyarakat tidak lagi membedakan fakta, opini, dugaan, dan propaganda.
Maka, ketika muncul tudingan bahwa media sosial digunakan untuk menciptakan kekacauan atau mengadu domba masyarakat, publik seharusnya tidak buru-buru menerima ataupun menolaknya. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apa buktinya, siapa sumbernya, bagaimana konteksnya, dan apakah informasi tersebut dapat diverifikasi?
Prabowo dan Beban Perubahan
Presiden tentu memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pemerintahan berjalan berdasarkan hukum, kepentingan nasional, serta mekanisme demokrasi.
Jika pemerintah benar-benar ingin memberantas korupsi dan mempersempit ruang bagi praktik rente, tantangannya bukan sekadar menghadapi kritik di media sosial. Tantangan sesungguhnya adalah membangun institusi yang transparan, memperkuat penegakan hukum, memastikan kebijakan dapat diawasi, dan membuat penggunaan sumber daya negara dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Di sinilah dukungan masyarakat semestinya tidak dimaknai sebagai dukungan tanpa kritik.
Mendukung pemerintah tidak berarti membenarkan semua kebijakan. Mengkritik pemerintah juga tidak otomatis berarti membenci negara.
Keduanya merupakan bagian dari demokrasi selama dilakukan berdasarkan fakta, argumentasi dan itikad menjaga kepentingan publik.
Jangan Biarkan Indonesia Terbelah oleh Algoritma
Ada persoalan lain yang tidak kalah penting: algoritma media sosial cenderung mempertemukan seseorang dengan informasi yang sesuai dengan kebiasaan dan preferensinya.
Akibatnya, seseorang dapat terus-menerus berada dalam ruang informasi yang hanya menguatkan keyakinannya sendiri.
Di satu sisi, pemerintah memiliki kepentingan menjaga stabilitas dan mencegah penyebaran informasi palsu. Di sisi lain, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi, menyampaikan kritik, dan mempertanyakan kebijakan negara.
Karena itu, jawabannya bukan membungkam kritik ataupun menerima semua informasi sebagai kebenaran.
Jawabannya adalah literasi.
Masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa sumber, membaca informasi secara utuh, membandingkan pemberitaan, serta membedakan kritik berbasis data dari tuduhan yang tidak memiliki dasar.
Persatuan Bukan Berarti Diam
Indonesia tidak membutuhkan masyarakat yang hanya bisa berkata iya kepada pemerintah. Indonesia membutuhkan masyarakat yang mampu memberikan dukungan ketika kebijakan memang bermanfaat dan memberikan kritik ketika terdapat persoalan.
Begitu pula pemerintah tidak cukup hanya meminta masyarakat bersabar atau tidak terprovokasi. Pemerintah harus mampu menjawab kegelisahan publik dengan data, keterbukaan dan kinerja yang dapat diukur.
Pada akhirnya, pertarungan terbesar bukan antara kelompok yang pro atau kontra terhadap seorang presiden.
Pertarungan yang lebih penting adalah antara fakta melawan disinformasi, kepentingan publik melawan kepentingan sempit, serta persatuan melawan politik yang mengeksploitasi perpecahan.
Era Prabowo akan dinilai bukan hanya dari seberapa keras pemerintah menghadapi lawan politiknya, tetapi dari seberapa kuat negara membangun institusi, menjaga demokrasi, mengelola sumber daya, dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Dan bagi publik, satu pesan tetap relevan:
Jangan mudah terprovokasi. Jangan pula mudah percaya. Baca, periksa, bandingkan, lalu tentukan sikap berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena Indonesia terlalu besar untuk dipertaruhkan hanya oleh perang narasi di media sosial.***
