Wartatrans.com, PALU — Era baru kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) resmi dimulai. Hal ini ditandai dengan restrukturisasi organisasi, penguatan kepemimpinan baru, serta penyegaran kepengurusan yang diarahkan untuk menghadapi kontestasi politik 2029.
Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB menetapkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Sulteng masa bakti 2026–2031 melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 8193/DPP/1/2/2026. SK tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Muhaimin Iskandar dan Sekretaris Jenderal Hasanuddin Wahid di Jakarta pada 14 Februari 2026.
Penetapan ini merupakan hasil dari rangkaian proses organisasi, mulai dari Musyawarah Wilayah (Muswil) pada 10 Desember 2025 hingga uji kelayakan dan kepatutan calon ketua. Dengan terbitnya SK tersebut, maka kepengurusan DPW PKB Sulteng periode 2021–2026 resmi berakhir.
Dalam struktur baru, H. Samerdan Munggeli dipercaya sebagai Ketua Dewan Syura, sementara posisi Ketua Dewan Tanfidz diemban oleh Risharyudi Triwibowo yang akan memimpin operasional partai selama lima tahun ke depan.
Risharyudi Triwibowo mengajak seluruh kader untuk menjaga soliditas internal partai. Ia menekankan pentingnya menyelesaikan setiap perbedaan secara internal.
“Mari bergandengan tangan membangun keluarga. Jika ada perselisihan, jangan dibawa ke media sosial,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).
Ia juga menyampaikan optimisme bahwa PKB mampu meraih kursi di DPR RI maupun DPRD Sulteng pada Pemilu 2029. Menurutnya, pengalaman pada pemilu sebelumnya menjadi modal penting dalam merumuskan strategi politik yang lebih efektif.
Dengan komposisi kepengurusan saat ini, lanjutnya, PKB Sulteng memiliki kekuatan baru. Sekitar 60 persen pengurus berasal dari kalangan anak muda dan didominasi perempuan dengan persentase yang sama.
“Regenerasi ini bukan sekadar pergantian usia, tetapi juga perubahan cara kerja partai agar lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya generasi muda,” jelasnya.
Ia pun mengajak seluruh kader untuk aktif mendukung program partai serta berkontribusi dalam pembangunan daerah.
“Intinya, konsolidasi organisasi dan kerja kolektif menjadi kunci utama dalam mewujudkan target politik PKB pada Pemilu 2029,” pungkasnya.*** (AGS)
