Wartatrans.com, BOGOR — Kepedulian terhadap masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf (AMY), menginstruksikan seluruh pejabat publik PKS untuk menyisihkan sebagian gaji guna membantu masyarakat yang terdampak bencana karhutla.
Instruksi tersebut disampaikan dalam pidato politik pembukaan Bimbingan Teknis Nasional (BIMTEKNAS) Anggota Legislatif dan Kepala Daerah PKS se-Indonesia di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, H. Fikri Hudi Oktiarwan, S.Sos., menyampaikan bahwa instruksi tersebut merupakan ajakan untuk memperkuat solidaritas dan kepedulian terhadap masyarakat yang tengah menghadapi dampak bencana.
Menurutnya, kehadiran pejabat publik tidak cukup hanya melalui kebijakan dan aspirasi, tetapi juga perlu diwujudkan melalui aksi nyata membantu masyarakat yang membutuhkan.
“Ketika masyarakat menghadapi bencana, kita harus hadir dan ikut merasakan kesulitan mereka. Instruksi Presiden PKS agar pejabat publik menyisihkan sebagian gaji untuk membantu korban karhutla merupakan ajakan untuk memperkuat kepedulian dan gotong royong,” demikian pesan yang dapat ditegaskan dalam semangat gerakan kemanusiaan tersebut.
Instruksi Presiden PKS tersebut mendapat sambutan dari para peserta BIMTEKNAS. Berdasarkan informasi yang disampaikan penyelenggara, sekitar 1.500 pejabat publik PKS hadir dalam kegiatan tersebut dan menyatakan dukungan terhadap ajakan membantu masyarakat terdampak karhutla.
Dalam arahannya, Almuzzammil Yusuf menekankan bahwa karhutla bukan semata-mata persoalan lingkungan. Dampaknya turut menyentuh aspek kesehatan, keselamatan, serta keberlangsungan kehidupan masyarakat. Asap kebakaran yang menyebar ke berbagai wilayah dapat mengganggu aktivitas warga dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan.
Karena itu, dukungan bagi masyarakat terdampak perlu dilakukan melalui berbagai bentuk bantuan, termasuk bantuan kemanusiaan, pembagian masker, serta upaya pelayanan kesehatan bagi warga yang membutuhkan.
Gerakan penyisihan sebagian gaji pejabat publik diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk kontribusi untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan tersebut juga menjadi pengingat bahwa jabatan publik membawa tanggung jawab sosial yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata.
Bagi H. Fikri Hudi Oktiarwan, persoalan karhutla membutuhkan perhatian bersama. Penanganannya tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga perlindungan kesehatan masyarakat, pemulihan lingkungan, dan pencegahan agar bencana serupa tidak terus berulang.
Ia juga menegaskan pentingnya peran berbagai pihak dalam membantu warga terdampak, mulai dari pemerintah, lembaga terkait, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat luas. Sinergi tersebut diperlukan agar penanganan bencana berjalan lebih efektif dan kebutuhan warga dapat terpenuhi.
Selain mendorong bantuan kemanusiaan, Presiden PKS juga meminta agar kantor-kantor PKS dapat difungsikan sebagai tempat pelayanan bagi masyarakat terdampak sesuai dengan kemampuan yang tersedia. Langkah ini diarahkan untuk memperluas akses warga terhadap bantuan, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan lanjut usia.
Di sisi lain, penanganan karhutla tetap membutuhkan langkah pencegahan, penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab, serta pemulihan kawasan yang mengalami kerusakan.
Instruksi penyisihan sebagian gaji pejabat publik PKS menjadi bagian dari ajakan untuk memperkuat solidaritas terhadap warga yang menghadapi dampak karhutla. Dukungan para pejabat publik diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat sekaligus mendorong keterlibatan lebih luas dalam aksi kemanusiaan.
Bagi masyarakat terdampak, bantuan yang diberikan dapat menjadi dukungan penting di tengah situasi sulit. Namun, upaya penanganan bencana juga harus berjalan beriringan dengan langkah konkret untuk melindungi lingkungan dan mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan.
Semangat gotong royong inilah yang perlu terus dirawat. Ketika bencana terjadi, kepedulian tidak cukup berhenti pada pernyataan, tetapi perlu diwujudkan melalui kontribusi nyata, kerja bersama, dan keberpihakan kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan.*** (Dull)
