Wartatrans.com, MEMPAWAH – Aksi penolakan terhadap rencana pembangunan pendopo rumah dinas Bupati Mempawah senilai Rp15 miliar kembali menguat. Demonstrasi yang digelar kelompok mahasiswa, pemuda, dan masyarakat telah memasuki jilid ketiga pada Senin (8/12/2025), dan diagendakan berlanjut ke jilid keempat.
Sejak pagi, ratusan massa mendatangi Kantor Bupati Mempawah untuk meminta klarifikasi langsung dari Bupati Erlina. Namun untuk ketiga kalinya, Bupati tidak hadir. Pemerintah Kabupaten menyampaikan bahwa Bupati tengah berada di Yogyakarta menghadiri seminar antikorupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Absennya Bupati kembali memicu kekecewaan. Di tengah panas terik, para demonstran membentangkan spanduk bertuliskan kritik satir seperti “Pendopo Elit, Jalan Sulit” serta seruan keras agar rencana pembangunan dibatalkan.
Meski Bupati tidak hadir, massa diterima Wakil Bupati Juli Suryadi Burdadi, Ketua DPRD Safruddin, Sekda Ismail, serta sejumlah kepala OPD. Aksi berlangsung tertib.
Koordinator aksi, Muslim, menegaskan bahwa penolakan dilakukan karena anggaran Rp15 miliar dinilai tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, banyak persoalan mendesak seperti jalan rusak, fasilitas kesehatan terbatas, dan sekolah yang belum layak.
“Tidak ada kompromi. Kami membawa aspirasi rakyat. Pendopo tidak memiliki urgensi,” ujar Muslim dari atas mobil komando.
Aksi kali ini juga diwarnai kehadiran tokoh masyarakat yang jarang turun ke jalan, di antaranya Kepala Desa Antibar, Julkarnaidi. Kehadiran mereka dianggap simbol bahwa gelombang penolakan kini meluas ke lapisan masyarakat yang lebih beragam.
Sebelumnya, Kabag Humas dan Protokol Riski menyatakan bahwa ketidakhadiran Bupati murni karena agenda resmi KPK. Namun narasi lain di media sosial menyebutkan Bupati sengaja menghindari massa, memicu spekulasi tambahan di tengah publik.
Wakil Bupati Juli Suryadi menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan membuka forum dialog. “Ibu Bupati sudah menyampaikan kesediaan untuk menemui massa pada Selasa pukul 16.00 WIB. Aspirasi ini sudah didengar,” ujarnya.
Namun pengumuman tersebut justru memicu seruan mobilisasi lebih besar. Aliansi Mahasiswa, Pemuda, dan Masyarakat Bersatu mengajak warga Mempawah untuk turut mengawal dialog dan memastikan keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat.
Sejumlah warga menilai pembangunan pendopo bukan prioritas. “Kalau ekonomi masyarakat sudah kuat dan infrastruktur memadai, silakan bangun. Tapi sekarang? Itu bukan kebutuhan, itu kemewahan,” ujar seorang warga dari Kecamatan Sungai Pinyuh.
Gelombang penolakan terhadap pembangunan pendopo ini dinilai sebagai refleksi meningkatnya kritik publik terhadap arah pembangunan daerah. Masyarakat kini menanti pertemuan Selasa sore, yang dianggap sebagai momentum menentukan: apakah pemerintah akan mendengarkan suara rakyat atau tetap melanjutkan rencana pembangunan.
Aksi jilid keempat dijadwalkan berlangsung sore ini, menandai bahwa tekanan publik terhadap kebijakan tersebut belum menunjukkan tanda mereda.*** (LonyenkRap)
