Wartatrans.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) secara resmi memulai pembangunan fisik (groundbreaking) proyek Hunian Manggarai di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, Jumat (21/8/2026).
Proyek hunian vertikal ini dirancang untuk menyediakan sebanyak 3.784 unit hunian terjangkau yang ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sekaligus menjadi langkah nyata BUMN perkeretaapian dalam mendukung Program 3 Juta Rumah Rakyat yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Direktur Utama PT KAI (Persero), Bobby Rasyidin, menegaskan bahwa acara peletakan batu pertama ini bukan sekadar penanda dimulainya pengerjaan konstruksi fisik semata, melainkan sebuah bentuk komitmen optimasi aset negara secara bertanggung jawab demi kemaslahatan masyarakat luas.
“Bagi KAI, groundbreaking hari ini bukan semata-mata dimulainya sebuah pekerjaan fisik. Momentum ini merupakan penegasan bahwa aset perkeretaapian yang strategis dapat dioptimalkan secara bertanggung jawab untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, dan tetap menempatkan keselamatan dan kelancaran layanan kereta api sebagai prioritas utama,” ujar Bobby Rasyidin.
Dalam pelaksanaannya, KAI membawa tiga prinsip utama yang menjadi pedoman pembangunan. Prinsip layak diterapkan untuk memastikan bangunan memenuhi standar keselamatan, kualitas, dan kenyamanan. Prinsip terjangkau diselaraskan dengan skema intervensi pemerintah bagi MBR. Sedangkan prinsip berkelanjutan diwujudkan lewat efisiensi pemanfaatan lahan, ramah lingkungan, serta keterhubungan langsung dengan jaringan angkutan massal (Transit-Oriented Development).
Secara teknis, KAI mengoptimalkan lahan strategis seluas total 2,2 hektar berstatus Hak Pengelolaan (HPL) milik KAI untuk membangun proyek ini. Pembangunan hunian vertikal dirancang dengan konsep 8 tower setinggi 24 lantai yang terbagi ke dalam dua blok utama, yaitu Blok G dan Blok F, serta ditargetkan selesai dalam jangka waktu pengerjaan selama 18 bulan. Secara keseluruhan, kawasan ini menampung 3.784 unit hunian terjangkau yang juga dilengkapi dengan 150 unit area ritel pendukung untuk menunjang kebutuhan harian para penghuni.
Dijelaskan Bobby, pada area Blok G yang berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 7.000 meter persegi, KAI mendirikan tiga tower utama yang mencakup total 1.276 unit hunian dan 72 unit area ritel. Rincian alokasi hunian di blok ini terbagi menjadi Tower A yang menyediakan 352 unit, Tower B sebanyak 418 unit, serta Tower C yang menjadi tower terbesar dengan kapasitas 506 unit. Untuk memberikan pilihan bagi masyarakat, Blok G menawarkan tiga variasi tipe unit, mulai dari tipe Studio berukuran 28 meter persegi, tipe 36 yang dilengkapi dengan dua kamar tidur, hingga tipe 45 yang juga memiliki dua kamar tidur.
Sementara itu, pengembangan di Blok F menggunakan lahan yang lebih luas, yaitu sekitar 1,5 hektar, dengan kapasitas mencapai lima tower hunian yang menampung total 2.508 unit serta 78 unit area ritel. Distribusi unit di Blok F tersebar secara merata, di mana Tower 1 dan Tower 2 masing-masing menampung 572 unit, Tower 3 dan Tower 5 masing-masing menyediakan 528 unit, serta Tower 4 yang dibangun dengan kapasitas 308 unit. Pilihan unit di Blok F dirancang lebih variatif untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yaitu tipe 36 dengan dua kamar tidur, tipe 45 dengan dua kamar tidur, hingga tipe 52 yang dilengkapi dengan tiga kamar tidur.
Bobby Rasyidin menekankan bahwa KAI bersama kementerian terkait akan mengawal ketat tata kelola (governance) penyaluran unit hunian ini. KAI memastikan hunian strategis di pusat kota ini tepat sasaran dan berkeadilan, sesuai kriteria MBR yang diatur dalam Peraturan Menteri Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
“Kita akan menjaga governance bahwa hunian di tengah kota ini benar-benar meng-address masyarakat-masyarakat berpenghasilan rendah yang sesuai kualifikasinya yang telah disyaratkan oleh pemerintah,” tegas Bobby.
Acara penandatangan pertama ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi lembaga dan kementerian, di antaranya Ketua Satuan Tugas Perumahan RI Hashim Djojohadikusumo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Dr. Muhammad Qodari, serta Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan. Turut hadir pula perwakilan dari Kemenko Infrastruktur, BPS, Bappenas, Kementerian Investasi, Kementerian Pertahanan, Pemprov DKI Jakarta, hingga Forkopimda Pemkot Jakarta Selatan. (fahmi)
