Wartatrans.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung penyelenggaraan Angkutan Laut Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) berkeselamatan.
Persiapan meliputi pemeriksaan kelaiklautan kapal atau uji petik, optimalisasi armada dan trayek, program stimulus diskon tarif, rencana tiket gratis, serta penguatan keselamatan dan pelayanan di pelabuhan.
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Samsuddin menegaskan, keselamatan pelayaran menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan Angkutan Laut Nataru.
“Karena itu, kesiapan kapal dan kepatuhan terhadap persyaratan keselamatan menjadi perhatian penting sebelum kapal beroperasi melayani masyarakat,” ujar Samsudin, Sabtu (31/10/2026).
“Melalui uji kelaiklautan terhadap 2.140 kapal, kami memastikan aspek keselamatan kapal, pengawakan, pemuatan, serta perlengkapan keselamatan menjadi perhatian utama sebelum kapal beroperasi.”
Salah satu agenda utama Ditjen Perhubungan Laut adalah pelaksanaan uji kelaiklautan kapal yang direncanakan berlangsung pada 1–30 November 2026.
Hal ini juga tertuang melalui Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2026. Berdasarkan data Rencana Operasi per 30 Oktober 2026, sebanyak 2.140 kapal masuk daftar pemeriksaan.
“Kapal yang menjadi sasaran pemeriksaan terdiri atas 511 kapal penumpang, 63 kapal Ro-Ro jarak jauh, 460 kapal Ro-Ro penyeberangan, 162 kapal tradisional, 821 kapal wisata, dan 123 kapal cepat atau High Speed Craft (HSC),” jelas Samsuddin.
Menurutnya, pemeriksaan mencakup aspek keselamatan kapal, pencegahan pencemaran, pengawakan, garis muat dan pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, serta penerapan manajemen keselamatan dan keamanan kapal.
Kesiapan alat keselamatan jiwa, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, pengendalian kapasitas penumpang, dan kesiapan menghadapi cuaca buruk juga menjadi bagian penting dari upaya pencegahan kecelakaan.
Khusus kapal wisata, pemeriksaan direncanakan dilakukan secara langsung bersamaaam waktu kapal akan beroperasi sebagai bagian dari persyaratan pengajuan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
“Kapasitas penumpang harus menyesuaikan hasil pemeriksaan di lapangan,” kata dia.
Penguatan Pelayanan dan Kesiapan Pelabuhan
Dari sisi pelayanan, penyelenggaraan Nataru juga didukung oleh penerapan pedoman standar pelayanan terminal penumpang di lingkungan pelabuhan.
Ketersediaan fasilitas seperti area tiket dan check-in, layanan informasi dan pengaduan, ruang tunggu, fasilitas kesehatan, toilet termasuk toilet difabel, ruang menyusui, serta fasilitas pendukung lainnya menjadi bagian dari perhatian dalam peningkatan kualitas layanan terminal penumpang.
Penerapan tiket elektronik atau e-ticketing pada kapal penumpang juga menjadi bagian dari kebijakan yang diharapkan mendukung keteraturan pelayanan, pemeriksaan tiket, serta pengendalian alur penumpang di pelabuhan.
Di sisi operasional, kesiapan armada dan prasarana penyeberangan turut menjadi perhatian, khususnya pada lintasan dengan potensi kepadatan tinggi.
“Untuk lintasan Jawa–Bali, rencana operasi juga mengkaji rute alternatif guna membantu mengurai kepadatan pada lintasan Ketapang–Gilimanuk. Beberapa opsi yang dibahas meliputi Jangkar–Celukan Bawang, Tanjung Wangi–Celukan Bawang, serta Jangkar–Padang Bai,” ucap Samsuddin.
Pelaksanaan rute alternatif perlu mempertimbangkan kesiapan dermaga, kapal, dukungan operasional, serta hasil koordinasi dan penetapan lebih lanjut.
Melalui rangkaian persiapan tersebut, Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Laut berharap penyelenggaraan Angkutan Laut Nataru berjalan lebih baik, aman, tertib, dan lancar. (omy)
