Wartatrans.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penurunan sekitar 6.500 kilometer kabel udara dalam lima tahun, dengan menyiapkan pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) sepanjang 16,9 kilometer senilai Rp90 miliar.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan Dinas Bina Marga.
“Keterlibatan badan usaha milik daerah dan swasta diperlukan agar penataan jaringan utilitas dapat berjalan lebih cepat,” ucapnya saat meninjau penataan kabel di Jalan Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (10/9/2026).
Pramono menyebut, jaringan yang lebih siap dipindahkan saat ini adalah kabel komunikasi, sedangkan kabel listrik membutuhkan waktu lebih panjang.
Perbedaan karakter tersebut membuat penataan utilitas bawah tanah membutuhkan tahapan dan koordinasi yang berbeda.
Dari sisi proyek, pembangunan SJUT saat ini mencakup delapan ruas dengan total panjang 16,9 kilometer dan nilai pekerjaan Rp90 miliar, berdasarkan keterangan Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo.
Pengalaman penataan jaringan menunjukkan pemindahan kabel tidak berhenti pada pembangunan ducting. Pada penataan kabel fiber optik sepanjang 4,8 kilometer di Jalan Cideng Barat dan Timur pada Juli 2026.
“Sebanyak 18 operator menurunkan jaringan dan sekitar 800 tiang fiber optik turut dicabut,” katanya.
Dengan target 6.500 kilometer, tantangan berikutnya bukan hanya memindahkan kabel dari udara ke bawah tanah.
Pemerintah perlu memastikan tata kelola jaringan bawah tanah berjalan jelas, termasuk kapasitas utilitas, pemetaan jaringan, pemeliharaan, serta koordinasi antara operator telekomunikasi dan penyedia listrik.
Pengalaman pemindahan kabel fiber juga menunjukkan bahwa penataan membutuhkan keterlibatan banyak operator dan pekerjaan fisik di lapangan.
Karena itu, percepatan program akan sangat bergantung pada koordinasi pemerintah, pemilik jaringan, dan badan usaha yang terlibat.
Babak baru ketahanan infrastruktur Jakarta dengan demikian tidak berhenti pada hilangnya kabel dari ruang udara.
Ukurannya bergeser pada kemampuan kota menata jaringan utilitas secara terencana sekaligus menjaga keamanan dan keberlanjutan layanan yang bergantung pada jaringan tersebut. (Artha Tidar)
