Wartatrans.com, BANDUNG – Dukungan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi terhadap ekspansi Transjakarta ke transportasi laut membuka persoalan baru dalam pengelolaan layanan publik Jakarta.
Perluasan mandat itu menyentuh model pengelolaan, subsidi, keberadaan operator lokal, hingga keselamatan.
Menhub Dudy menyatakan Kementerian Perhubungan terbuka terhadap pengelolaan oleh Pemda maupun badan usaha milik negara.
“Kalau sudah bicara business adjustment-nya, kami serahkan apakah itu Pemda melalui perusdanya atau Pemda ingin merangkul dari BUMN, kami terbuka,” katanya di Bandung, Jumat (2/10/2026) malam.
Ruang bagi DKI menentukan model pengelolaan tersebut sekaligus bersinggungan dengan keberadaan operator lokal yang selama ini melayani masyarakat Kepulauan Seribu.
Pada Kamis (1/10/2026), Anggota Komisi D DPRD DKI Neneng Hasanah meminta kapal tradisional tetap diakomodasi dalam regulasi. “Jangan sampai Perda ini mematikan kegiatan yang sudah dilakukan oleh masyarakat Pulau Seribu,” kata Neneng.
Persoalan operator lokal tidak terlepas dari kebutuhan perjalanan warga dan konsekuensi pembiayaannya melalui Public Service Obligation (PSO).
Pada Kamis (1/10/2026), Anggota Komisi B DPRD DKI M. Taufik Zoelkifli mengingatkan pengembangan transportasi perlu berjalan bersama pembangunan ekonomi.
“Kalau tidak dibarengi atau tidak didahului dengan pengembangan ekonomi di Kepulauan Seribu, saya kira kebutuhan transportasi di Kepulauan Seribu akan kurang. Artinya mungkin PSO-nya jadi akan berat,” kata Taufik.
Kebutuhan penumpang yang belum pasti ikut menjadi pertimbangan dalam pembiayaan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Rabu (30/9/2026), menyatakan modal Transjakarta perlu diperbesar untuk mengelola transportasi laut Kepulauan Seribu, sementara tambahan modal dan tarif masih dihitung.
Gambaran beban pembiayaan terlihat dari operasional layanan yang berjalan saat ini. Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yuza, Rabu (2/9/2026), menyebut cost recovery ratio tiket layanan laut hanya sekitar 15 persen dari total biaya yang dialokasikan dalam APBD. “Selama tarifnya diatur untuk terjangkau oleh publik, pasti tidak bisa tanpa PSO,” kata Welfizon.
Kondisi tersebut membuat pembagian peran operator menjadi bagian dari desain layanan.
Pengamat transportasi Djoko Setijowarno, Sabtu (5/9/2026), menyarankan pembagian operasi dengan operator lain dan menilai subsidi diperlukan agar tarif tetap terjangkau.
Di sisi kelembagaan, Kepala Dishub DKI Budi Awaluddin menekankan bahwa persoalannya bukan sekadar menentukan pihak yang mengoperasikan kapal.
Pada Rabu (2/9/2026), Budi menegaskan pemerintah harus memastikan warga Kepulauan Seribu memperoleh layanan lebih baik.
Kebutuhan warga itu juga berkaitan dengan dampak ekonomi yang diharapkan dari konektivitas. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan, Kamis (1/10/2026), berharap penugasan Transjakarta memperkuat konektivitas sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
“Kami berharap, penugasan Transjakarta dalam pengelolaan transportasi air di Kepulauan Seribu tidak hanya dipandang sebagai upaya meningkatkan konektivitas, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian lokal,” kata Fadjar.
Karena itu, Transjakarta Laut tidak cukup dinilai dari jumlah kapal atau tarif. Kajian U-Bility Universitas Indonesia pada 2025 tentang kelayakan ekonomi dan dampak sosial Transjakarta Laut untuk pariwisata Kepulauan Seribu mencatat investasi Rp3,075 miliar, NPV Rp601,31 juta, BCR 1,09, dan IRR 14 persen. Angka tersebut merupakan simulasi berbasis asumsi, bukan proyeksi resmi Transjakarta.
Tantangannya adalah mengubah mandat menjadi jaringan yang bekerja. Model hub-and-spoke dapat menghubungkan kapal dengan feeder lokal, tetapi jadwal, tiket, keselamatan, serta pembatalan akibat cuaca perlu dirancang sebagai satu sistem.
Keberhasilan layanan dapat dilihat dari biaya per penumpang, keandalan jadwal, keselamatan, keterjangkauan warga, manfaat ekonomi lokal, serta pengendalian PSO secara transparan. Ekspansi laut menyangkut bagaimana mobilitas kepulauan Jakarta dikelola sebagai layanan publik.(Artha Tidar)
