Wartatrans.com, FAKFAK — Penertiban lapak dan bangunan yang dinilai tidak sesuai peruntukannya di kawasan Pasar Kelapa Dua, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, pada Jumat (23/10/2026), kembali mengemuka sebagai persoalan yang tidak semata berkaitan dengan penegakan peraturan daerah, tetapi juga menyangkut kepastian penghidupan warga kecil yang terdampak.
Tim terpadu Pemerintah Kabupaten Fakfak melaksanakan penertiban dengan berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas). Langkah tersebut dimaksudkan untuk menegakkan ketentuan daerah sekaligus menjaga ketertiban umum.
Namun, di balik pelaksanaan penertiban itu, muncul harapan dari sejumlah warga agar pemerintah daerah turut memberikan kejelasan mengenai kelanjutan usaha dan penghidupan mereka setelah bangunan yang digunakan untuk berdagang dibongkar.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi mengenai kemungkinan relokasi, pendampingan ekonomi, maupun bentuk penanganan lain bagi warga yang terdampak penertiban.
Seorang perempuan paruh baya yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengungkapkan bahwa dirinya bersama sejumlah pedagang pernah didata oleh petugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Dalam proses tersebut, mereka diminta menyerahkan kartu tanda penduduk (KTP) beserta sejumlah persyaratan lainnya.
Akan tetapi, menurut penuturannya, nama dirinya dan sejumlah pedagang lain tidak tercatat sebagaimana yang mereka harapkan.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai tindak lanjut pendataan, terutama bagi warga yang merasa telah memenuhi permintaan administrasi, tetapi belum memperoleh kepastian mengenai status maupun penyelesaian persoalan yang mereka hadapi.
Perempuan tersebut menuturkan bahwa hingga saat ini dirinya bersama warga lainnya masih berada di lokasi dengan membawa barang-barang dagangan. Mereka berharap adanya langkah penyelesaian yang memungkinkan mereka kembali menjalankan usaha sebagai pedagang kecil.
Bagi warga yang menggantungkan penghasilan harian dari aktivitas berdagang, ketidakpastian mengenai tempat usaha bukan sekadar persoalan administratif. Situasi tersebut berkaitan langsung dengan kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga dan mempertahankan keberlangsungan hidup.
Penataan kawasan publik merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Namun, pelaksanaannya juga membutuhkan komunikasi yang jelas, pendataan yang akurat, serta penanganan terhadap dampak sosial-ekonomi yang mungkin timbul.
Dalam konteks Pasar Kelapa Dua, persoalan yang perlu mendapat perhatian bukan hanya pelaksanaan penertiban, melainkan juga kejelasan mengenai mekanisme penyelesaian bagi warga yang mengaku telah mengikuti proses pendataan sebelumnya.
Pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan mengenai hasil pendataan tersebut, termasuk langkah yang dapat ditempuh oleh warga apabila terdapat ketidaksesuaian data atau persyaratan administrasi yang belum terpenuhi.
Kejelasan informasi akan membantu mencegah kesalahpahaman sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat mengenai prosedur dan kemungkinan penyelesaian yang tersedia.
Pada saat yang sama, prinsip perlindungan masyarakat perlu menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan penataan kawasan. Penegakan peraturan dan perhatian terhadap kondisi sosial warga bukanlah dua kepentingan yang harus dipertentangkan, melainkan dapat berjalan beriringan melalui kebijakan yang terukur dan manusiawi.
Menanti Langkah Konkret Pemerintah Daerah
Dalam perspektif pelayanan publik, kondisi warga pascapenertiban menuntut perhatian terhadap sejumlah persoalan mendasar: apakah tersedia alternatif tempat berdagang, bagaimana mekanisme penyelesaian bagi warga yang merasa telah didata, serta apakah terdapat program pendampingan atau bantuan yang dapat diakses sesuai ketentuan.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut memerlukan jawaban dari instansi terkait agar warga tidak terus berada dalam ketidakpastian. Meski demikian, bentuk penanganan yang akan ditempuh tetap perlu mempertimbangkan ketentuan hukum, status masing-masing bangunan, hasil verifikasi data, serta kewenangan pemerintah daerah.
Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan landasan moral bagi penyelenggaraan kebijakan yang memperhatikan martabat manusia dan kepentingan masyarakat.
Sejalan dengan itu, amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai perlindungan segenap bangsa dan pemajuan kesejahteraan umum menjadi pengingat bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berorientasi pada ketertiban, tetapi juga pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Bagi pedagang kecil yang mengandalkan pendapatan harian, kebutuhan hidup terus berjalan di tengah persoalan yang belum terselesaikan. Karena itu, kepastian mengenai tindak lanjut penertiban menjadi penting agar mereka mengetahui langkah yang dapat ditempuh untuk melanjutkan usaha dan memenuhi kebutuhan keluarga.
Hingga berita ini ditulis, warga terdampak masih menantikan kejelasan dari pemerintah daerah. Mereka berharap tersedia solusi yang sesuai ketentuan dan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi mereka, sehingga penataan Pasar Kelapa Dua tidak berhenti pada penegakan aturan, tetapi juga disertai penyelesaian yang jelas bagi masyarakat yang terdampak.*** (ASAH)
